RSS

Pelayanan TB dalam JKN

13 Mar

Oleh Subdit TB Kemenkes (drg. Dyah Erti Mustikawati)

Dalam pengantarnya, beliau mengingatkan kembali bahwa TB merupakan penyakit yang memiliki eksternalitas yang sangat tinggi, dapat menular 10-15 orang dari 1 orang yang terinfeksi. Indonesia merupakan no 4 pemberi kontribusi penyakti TB di Dunia. Dengan jumlah kasus sebesar 450 ribu kurang lebih, namun temuannya masih sekitar 330 ribu kasus yang diobati. Kematian secara tidak langsung diakibatkan oleh TB merupakan no.1, sehingga kematian ibu tidak akan turun secara signifikan, jika TB tidak ditangani.

Di sisi pembiayaan, TB di indonesia masih sangat bergantng oleh donor, yakni GF, sebesar 70%. padahal negara lain seperti India dan China sudah say no to GF. Padahal ke depan, pendanaan GF ini belum tentu berlanjut, oleh karena itu untuk meningkatkan kemandirian, melalui JKN dapat menjadi exit strategy. Pendanaan MDR-TB masih ditanggung oleh GF, yang kemudian ke depan diharapkan dapat bertransisi ke JKN.

Sebagian besar layanan TB dilakukan di Puskesmas (70%), sisanya di swasta dan rumah sakit. Rumah Sakit sebagian besar menangani layanan TB ektrapulmonary dan dengan komplikasi. Yang menjadi permasalahan adalah, dokter primer dalam JKN tidak semuanya dapat menatalaksana dengan benar. Oleh karena itu, harus diakreditasi, atau kredensial terlebih dahulu sebelum dapat merawatnya. Obat TB juga perlu aturan sehingga layanan dapat mengakses obat ini.

Mengenai sistem rujukan, pasien TB suspek MDR-TB, ketika hanya bisa diterima di rumah sakit tertentu yang mampu menatalaksana. Oleh karena itu, diperlukan aturan khusus dalam proses rujukan. Karena dengan pasien keliling keliling dulu, maka akan berpotensi untuk menularkan selama proses tersebut.

Diagnosis TB dalam JKN, terutama untuk ICD-X untuk proses grouping INA-CBGs diperlukan kode khsusu terutama untuk MDR-TB, sehingga kegiatan survaillance dan monitor TB dapat dilakukan lebih ketat.

Karena jika JKN tidak dapat mengakomodasi layanan TB yang baik, maka beban biaya sosial TB menjadi sangat besar. saat ini dengan 70an% detection rate, beban ekonomi yang ditanggung mencapai 2 milyar dollar US atau 20 triliun rupiah. Sehingga harapannya mekanisme pendanaan layanan publik dan private harus dapat terintegrasi dan harmonis.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 13/03/2014 in Dunia Kesehatan, Kuliah

 

Tag: ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: