RSS

Diskusi ASM 2014: capaian dan tantangan JKN

13 Mar

image

Bram (Industri Farmasi)
1.Fornas, RS mengalami kebingungan karena restriksi. Kode kode tertentu tapi tidak ada penjelasan. Restriksi untuk sediaan yang mana. Bahkan di Fornas ada brand tertentu.. ini tidak benar

Wamen menjawab: E katalog adalah upaya untuk membantu pemerintah daerah dalam proses pengadaan barang dan jasa. kemenkes membantu dengan kontrak pembelian yang sudah termasuk distribusi. Sehingga tidak perlu tender lagi agar tidak tersangkut korupsi lagi ke depan. Dan diharapkan sudah yang paling murah. Namun seringkali memang ada yang masih lebih murah di luar e katalog. Dan sekarang sudah ada 700an jenis obat dari 900an obat yang dibutuhkan.

Fornas, disusun dari DPHO, obat esensial dan input. Dicarikan obat yang paling cost effective. Sebagai contoh banyak obat yang digunakan dalam stroke (citicoline) tapi tidak masuk karena tidak ada evidence nya.
Selain itu, seringkali ada edukasi yang salah tentang penggunaan obat generik, bahwa karena murah dianggap tidak manjur. Ini yang menyebabkan sering kali dianggap buruk.
Apakah boleh menggunakan obat diluar Fornas? Boleh , dengan izin direksi dan komite medis.
Sekali lagi ditekankan, Cost effective tidak berarti obat nya harus murah. Tapi bagaimana juga dampak nya. Kalau memang belum ada obat padanannya, tolong kemenkes diberitahu sehingga bisa direvisi.

2. INA CBGs, dibagi menjadi 5 regional. Tapi belum ada SE sampai sekarang. Ada harga yang asimetris antara LKPP tidak sinkron dengan regional INA CBGs

NCC menjawab: Regionalisasi menggunakan data BPS dengan indeks harga konsumen. Sehingga terbagi menjadi 5 regional. LKPP menggunakan variabel yang lain, yakni kedekatan dengan pabrik. Sehingga memang berbeda.

3. Semestinya dalam  penyusunan INA CBGs menggunakan FORNAS. Sehingga jelas pembatasan pembatasannya.

NCC menjawab: Dalam menghitung INA CBGs digunakan data costing tahun sebelum nya. Sehingga untuk mengetahui bagaimana dampak dari Fornas, baru bisa dilihat tahun depan.

Diah (balikpapan)
1. Ada pasien tidak bisa mendapatkan hak kelas nya karena penuh. Giliran pulang harus membayar selisih nya. Mohon ada juknis nya terpaksa masuk karena tidak mendapat hak kelasnya.

Persi menjawab: Bisa dinaikkan tapi batasannya 3 hari. Tapi berikut nya adalah jiwa sosial dari rumah sakit,

2 ambulance antar faskes, ternyata rumahsakit tidak mau memfasilitasi. Karena ketidakjelasan pembayaran

Persi menjawab: Kenapa dibuat susah? Rumah sakit harus punya jiwa sosial, dan ada banyak layanan ambulance gratis. Lagian tidak sering rujukan terjadi. Mestinya tidak masalah.

BPJS menjawab: Tarif mengacu ketentuan yang berlaku.

3. Bagaimana jejaring untuk bidan? Karena dengan 650rb tidak ada peminat nya di balikpapan. Apakah akan ada regionalisasi juga? Dan aturan pembagian jasanya?

NCC menjawab: Telah coba di desain, namun masih kesulitan. Data tarif ini sangat penting dan dibutuhkan untuk menghitung perbedaan antar kelas dan daerah.

4. TB, kendala pasien sudah terdaftar melalui web kepesertaan nya . Ada yang di puskemas dan klinik swasta. Apakah boleh membagi obat program ke klinik swasta. Bagaimana PMO nya? Bagaimana DOTs nya?

Hafidz menjawab:  ke depan, kita akan mengusulkan regulasi terkait akses obat untuk swasta terpilih yang sudah terlatih atau tersertifikasi, termasuk hak nya dengan mekanisme pay for performance  dan kewajibannya seperti  Mematuhi DOTS, termasuk sistem informasi nya.
PMK 71, dan SE 32 sebagai landasan untuk mekanisme rujukan.

Edi purwanto (survey meter)
1. Peserta jamsostek juga pasangan PNS, sehingga double. Sehingga terjadi pembayaran double juga dengan benefit yang sama.

BPJS menjawab: Kalau suami istri sudah tercover salah satunya di badan usaha , maka sudah disurati sehingga badan usaha tidak perlu membayar lagi iurannya. Kecuali PNS.. masih double memang aturannya

Ombudsman daerah
1. Verifikasi, ada komplain ketika pasien harus mendapatkan medis berulang ulang, apakah verifikasi harus dilakukan berulang. Persyaratan sama, rujukan dari primer dan sekunder, harus diulang terus menerus.

Dengan SE 32, maka dengan surat keterangan dokter yang menuliskan harus berapa kali kunjungan berikut nya, sehingga tidak perlu rujuk berkali kali.

3. Faskes kesehatan tingkat pertama. Saya tidak berada di wilayah, karena penjelasan harus BPJS harus ke ppk1 dulu. Terutama untuk persalinan

BPJS menjawab : Karena sudah ada tarif tersendiri, maka tidak menggangu kapitasi. Dan di rumah sakit juga di jogja bisa dan ada tarif nya di INA CBGs.

4. Standar minimal faskes primer bagaimana? Apakah harus ada dokter jaga atau tidak? Ini masalah kepercayaan peserta.

Sigap (difable)
1. Sosialisasi tidak sampai ke kelompok marginal.
2. Pengalaman. Pasien dilempar lempar sehingga akhirnya meninggal. Apa indikator darurat?

TIDAK TERJAWAB.. ATAU SAYA TIDAK MENDENGAR.. HEHEH

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 13/03/2014 in Dunia Kesehatan, Kuliah

 

Tag:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: