RSS

Provincial Health Account (PHA) Dinkes DIY

19 Des

Oleh: drg. Puspita dan ibu Isundariyana

PENGANTAR

Yogyakarta dan Bali merupakan 2 provinsi yang baru melakukan PHA. Sedangkan DHA sudah banyak yang melakukannya, termasuk 5 kabupaten/ kota di Yogyakarta. Pada prinsipnya, PHA sebagai salah satu sub-sistem dalam system kesehatan daerah. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kecukupan, efektivitas, efisiensi dan kesinambungan pembiayaan kesehatan. Sebagai contoh analisis yang dilakukan adalah kesinambungan terhadap program Jamkesda di Yogyakarta. Pembenahan system pembiayaan kesehatan tersebut memerlukan gambaran situasi pembiayaan kesehatan secara menyeluruh. Cara untuk mendapatkan gambaran pembiayaan kesehatan tersebut disebut “Health account”, yang terdiri dari NHA, PHA, dan DHA. Namun data NHA, bukan berasal dari kumpulan PHA, karena PHA baru hanya dilakukan di 2 provinsi.

SEJARAH

WHO dan lembaga dunia lain (UNDP, WB, dll) menyarankan agar negara-negara di dunia melakukan pencatatan dan analisis situasi pembiayaan kesehatan. Di Indonesia, NHA pertama kali dilakukan pad akhir 1980-an dan awal 1990-an dengan bantuan dari USAID. Setelah itu dilakukan health account secara pasial telah dilakukan karena masih sangat tergantung dengan donor.

TUJUAN

Pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota pelaksanaan PHA/DHA juga bertujuan untuk menggambarkan situasi system pebiayaan kesehatan dan digunakan untuk bahan advokasi dalam memperbaiki kekuarnagna yang ada dalam system pembiayaan. PHA juga akan menghasilkan gambaran megnenai besarnya belanja kesehatan rumah tangga.

PEDOMAN STANDAR NHA

Pedoman NHA disusun oleh WHO/ OECD. Terus berkembang dan disempurnakan terakhir di Beijing. Menghasilkan informasi Program, nama kegiatan, rincian kegiatan, rincian anggaran, dan 8 dimensi :

  1. SB: Sumber pembiayaan (pemerintah, non-pemerintah)
  2. PA: Pengelola anggaran (Pemerintah, non-pemerintah). Seringkali kalau tidak bisa masuk ke mana mana, dimasukkan ke pemerintah provinsi untuk pemerintah
  3. PL: Penyelenggara pelayanan (pemerintah, non-pemerintah)
  4. JK: Jenis kegiatan (kegiatan tidak langsung –eg. manajerial, pengelolaan program, dll-, kegiatan langsung –e.g. penyuluhan, survey, pelayanan kesehatan, dll-)
  5. MA: Mata anggaran (investasi, pemeliharaan, operasional)
  6. PR: Jenis program (promkes, KIA, TB, dll)
  7. JJ: Jenjang kegiatan (pusat, provinsi,dll)
  8. PM: Penerima manfaat (semua umur, balita, remaja, usia produktif, dll)

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN

  1. Mengumpulkan data dari berbagai sumber (donor, ABPD, APBN, lintas sektor, dll)

    Dilakukan pelatihan dan penjelasan terhadap cara pengumpulan data/ pengisian, termasuk kontak person

    Memohon dengan surat, beserta format yang sudah distandarisasi untuk seluruh kegiatan yang mendukung bidang kesehatan. Terdiri dari: Program, nama kegiatan, rincian kegiatan, rincian anggaran dan 8 dimensi

    Seluruh kegiatan dilakukan dengan jemput bola, dan dibuat deadline yang jelas. Seringkali surat disposisi menghilang, sehingga harus mengirim berulang kali

  2. Menghitung belanja kesehatan rumah tangga
  3. Menghitung belanja Perusahaan swasta
  4. Menghitung belanja Faskes TNI/ POLRI
  5. Melakukan konversi Kode Mata anggaran – Bagian yang paling sulit dan sering terjadi perdebatan
  6. Melakukan Entry data (pivot table)
  7. Produksi Table standar DHA (8 TABEL)

    Sebelum menghitung, dilakukan filter dahulu, apakah ada yang blank? Setelah yakin tidak ada yang blank, baru dilakukan pivot table. Diberi judul sesuai kode lalu dihitung persentase. Kalau terjadi double code à code digabung saja.

  8. Melakukan Interpretasi table DHA
  9. Merumuskan rekomendasi

TANTANGAN

Seringkali pengambilan data ini dianggap sebagai kegiatan audit, karena mengambil data realisasi. Sehingga di awal kegiatan harus dikumpulkan seluruh stakeholder untuk menyampaikan tujuan dan maksud kegiatan.

 

Analisis setiap program. Mis: PHA pada penyakit tidak menular

Sumber dana banyak dari pemerintah (APBD propinsi).

Jenis kegiatan terbanyak? Mis: kegiatan langsung atau tidak langsng kepada masyarakat.

 

Rekomendasi:

  1. Perencanaan ke depan harus lebih efisien dan efektif
  2. Peran pemerintah dalam program PTM? Non pemerintah
  3. Perlu peningkatan peran serta non pemerintah dlm program pencegahan PTM
  4. Dll

 

Bagian terkait penyusunan PHA di Dinkes: Bagian perencanaan, pemb. kesehatan, keuangan, bps, dppka

 

Cara penyusunan di tingkat propinsi:

  1. Penyusunan dan Pengelolaan data DHA: Persiapan, rapat intern (rembuk gimana cara menyurati sekalian membahas surat dan evaluasi yang kmrn bagaimana
  2. Penyusunan dan Pengelolaan data PHA (persiapan, pertemuan dlm rangka pengumpulan dan penyusunan data PHA dg LS propinsi dan tim DHA kab.kota, rapat tim, pengumpulan data)
  3. Review pengelolaan data DHA
  4. Review pelaksanaan HA

*Tiap2 langkah sudah dianggarkan, disusun detail brp anggota yang ikut/diundang, kapan waktunya dan berapa lama

Sustainabilitas tim PHA/DHA di DIY dengan transfer ilmu tim ‘lama’ (yg pnh dpt pelatihan resmi dari Kemenkes) ke tim ‘baru’.

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada 19/12/2013 in Kuliah

 

2 responses to “Provincial Health Account (PHA) Dinkes DIY

  1. liskafauziah

    06/12/2015 at 9:40 pm

    hallo bu puspita, mau tanya dalam proses pembuatan PHA dibutuhkan wktu berapa lama? perlukan tim untuk melakukanya apa bisa dilaksanakan sendiri? biaya yng diperlukan dalam merancang program ini berapa banyak? terimakasih bu…

     
    • Yuan Erenst

      15/03/2016 at 10:35 am

      tidak banyak bu

       

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: