RSS

Pro Poor Budgeting

19 Des

Oleh: Muttaqien

Dari seluruh mahasiswa s2 yang hadir, tidak ada yang pernah melihat dokumen APBD yang lengkap. Rata-rata hanya melihat dokumen DPA kesehatan. Pak Muttaqien memaparkan beberapa contoh: Ciamis, tahun 2004 penanganan gizi buruk Cuma 10 juta, seankgna jamuan makan pemerintah mencapai 4 miliar lebih. Kota Yogyakarta, 2004, biaya pemberdayaan perempuan 40, 6 juta, sedangkan dana purna tugas DPRD 75 jt/ orang. Subang, tahun 2004 biaya bntuan ibu hamil risiko tinggi keluarga miskin hanya 10 juta, sedangkan perjalanan dinas DPRD mencapai 2,3 miliar.

Komposisi belanja daerah untuk belanja tidak langsung (gaji) di atas 58,4%-72,9% dari tahun 2006-2010 dan hamper selalu naik setiap tahunnya. Beliau menganalogikan dengan membangun rumah, seharusnya lebih banyak digunakan untuk bahannya, bukan untuk tukangnya. Melihat lebih dalam lagi, belanja langsung di bidang kesehatan yang dibagi menjadi 5: belanja administrasi perkantoran, belanja aparatur, belanja infrasruktur dasar, belanja peningkatan akses, belanja peningkatan mutu, ternyata tren belanja aparatur terus meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan belanja penigkatan akes dan mutu terus menurun.

Program kesehatan sangat bagus, sebagai contoh pencegahan penyakit menular (malaria). Namun setelah dilihat lebih dalam lagi, ternyata sebagian besar biayanya untuk perjalanan dinas dan biaya kursus. Permasalahan lebih lanjut, indicator kinerja hanya diukur dari output, dimana hanya melihat serapan dana dan terlaksana nya kegiatan, bukan outcome dari program tersebut. Sehingga setelah melihat hasil PHA, DHA, NHA, jangan berhenti sampai hasil tersebut. Coba trekking lebih dalam lagi. Apakah memang benar mencapai sasaran dengan benar?

Sumber anggaran diperoleh dari pajak (dari rakyat), retribusi (dari rakyat), laba BUMN/D (pengolahannya dibiayai uang rakyat), hutang (menjadi beban rakyat, tahun 2008 saja sudah 5 juta per orang), hibah (karena ada kepentingan rakyat), jadi uang negara bersumber dari rakyat, negara hanya pengelola uang rakyat.

Pembicara juga membagi tipologi daerah menurut perspektif kesejahteraan berdasrkan pendapatan APBD dan Belanja kebijakan social.

APBD tinggi

Daerah pelit (3)

Daerah sejahtera (4)

APBD rendah

Daerah lemah (1)

Daerah baik hati (2).

E.g. Jembrana

 

Belanja kegiatan social rendah

Belanja kegiatan social tinggi

 

Ada beberapa contoh daerah kaya seperti Kutai Kartanegara, yang telah menganggarkan 7,5 triliun, dengan penduduk 500 ribu. Dibandingkan 1,7 Triliun, dengan 3,5 juta penduduk. Bisa dibandingkan bagaimana capaian program kesehatannya bagaimana tingkat kemiskinannya? Dari salah satu mahasiswa, mengutarakan bahwa Puskesmas di Kutai Kartanegara bisa mendapatkan anggaran 500 juta sampai 1 Milyar. Sehingga karena sulit menganggarkan, sampai sampai ada yang membuat kegiatan fiktif dan membagi bagi uang. Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi (-red).

Mengapa pro poor budgeting perlu? Anggaran sebagai instrument pemerintah menyelenggarakan pembangunan meningkatkan kesejatahteraan rakyatnya. Anggaran sebagai proses politik arena perebutan sumber dana public (musrembang) – seringkali sifatnya hanya formalitas, dan masyarakat tidak bisa mengaspirasikan suaranya, melibatkan berbagai actor dengan berbagai kepentingan (wildavsky, 2003). Anggaran –common pool resources-, memiliki prinsip alokasi milik bersama dan penyusunannya harus melibatkan seluruh pihak berkepentingan (consensus proses). Fungsi distribusi (keadilan) dan fungsi aloksi (mengurangi kesenjangan). Anggaran menunjukkan keberpihakan/ watak suatu rezim, apakah pemiskinan vs pro poor (krafchich, 2001).

Pro poor budget bukan tujuan, tapi alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat tanpat diskriminasi jender. Intinya bagaiana anggaran ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan orang miskin. Pada sisi belanja berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar kelompok miskin (laki-laki dan perempuan) à 10 hak dalam SNPK (Pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, SDA & lingkungan hidup, rasa aman dan partisipasi) atau pencapaian MDGs. Pada sisi pendapatan à tidak megnhambat dan memberikan akses khusus kelompok miskin mendapatkan layanan dasar dan mengakumulasi modal (pengurangan pungutan/ retribusi/ pajak usaha orang miskin). Pada sis proses membuka ruang partisipasi warga miskin (laki-laki & perempuan) dalam menyuarakan kepentingannya.

-Sebenarnya masih panjang kuliahnya, tapi harus cabut (-red)-

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 19/12/2013 in Kuliah

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: