RSS

Kuliah Perkembangan Terakhir SJSN dan Peran Layanan Primer

06 Sep

oleh: Prof. Ghufron

IMG_20130906_170059

Dalam pengantarnya prof ghfuron memberikan gambaran singkat terhadap jenis asuransi kesehatan dan sumber dananya. yakni berbasis market/ pasar –asuransi komersial- seperti di Amerika Serikat; berbasis pajak seperti di Malaysia dan Inggris (NHS); dan berbasis sosial –asuransi sosial- seperti yang bermula di Jerman oleh Otto V. tahun 1883.

Fungsi Pembiayaan:

  1. Revenue collection: beberapa contoh dari sumber pembiayaan adalah pajak, out of pocket, hibah, CSR, dll.
  2. Pooling: mengumpulkan dana dari seluruh sumber dana tadi, bisa di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Ke depan, pooling BPJS berada di tingkat nasional. 
  3. Purchasing: Dalam membeli pelayanan kesehatan. terdapat 2 jenis tipe mekanisme mekanisme pembayaran. Yakni: 1) retrospective payment system, misal; Fee for service; 2) prospective payment system, misal: Capitation, diagnosis related group, dll.

Dampak dari mekanisme pembayaran fee for service menyebabkan moral hazard dari sisi provider. Sehingga seringkali terjadi pengobatan tidak perlu yang dilakukan. Namun sebaliknya, jika pembayaran berdasarkan gaji menyebabkan bisa-bisa waktu tunggu operasi selektif mencapai  6 bulan bahkan bisa sampai 2 tahun.

Beliau juga menceritakan pengalaman pribadi, bagiamana dokter bedah terkadang melakukan operasi tanpa indikasi. Sehingga beliau sangat menginginkan mahasiswa ada yang meneliti mengenai bagaimana moral hazard dokter terhadap mekanisme pembayaran ini. Beliau bahkan bersedia menjadi pembimbing.

Demokrasi

Pilar dari demokrai adalah civil society dan media. Masalahnya selama ini, penghitungan suara dihitung dengan bobot sama. Orang yang dengan lulusan SD yang hanya ogah ogahan memilih, dibandingkan dengan Professor yang bisa menganalisis dihitung sama yakni 1 orang. Padahal di negara kita, menurut statistik mencapai 60% merupakan lulusan SD.

Media terkadang bisa sangat berbahaya, karena kesalahan sedikit seseorang bisa menghakimi orang tersebut tanpa pembuktian yang benar. Oleh karena itu, media di Amerika, kepemilikan media oleh perorangan hanya boleh dimiliki 30% maksimum. Tapi kalau di Indonesia, bisa sampai 400% kepemilikan. Bisa-bisa isinya hanya kampanye.

Jadi intinya, menjadi mahasiswa, dalam menanggapi sebuah berita harus kritis. Jangan ditangkap mentah-mentah. Karena orang jelek bisa jadi baik, atau sebaliknya.

UHC at Global Level

Jaminan kesehatan harus masuk dalam resolusi PBB di seluruh negara. Resolusi ini disetujui, muncullah United Nation Resolution no 67 / 2012. Urusan kesehatan di dunia dipegang oleh Margareth Chan. Universal Health Coverage tergantung dari komitmen dari pimpinan negara. 3 hal yang bisa dilakukan menurut Margareth Chan adalah: 1) berkumpulnya negara untuk sharing pengalman terhadap pelaksanaan UHC 2) WHO memfasilitasi dengan alat analisis untuk memberikan bentuk UHC dari masing-masing negara karena keunikannya; (sejarah, capability, capacity, yang berdampak pada kecepatan untuk mencakup seluruh populasi dan layanan) 3) memberikan alat monitoring sehingga setiap negara dapat melihat pencapaian dan gap.

Peningkatan status kesehatan masayrakat dengan memberikan hak kepada masyarakat melalui penignkatan akses, equity –keadilan-, kualitas pelyanan yang baik.

Proses Agenda Prioritas 1

  1. Regulasi
  2. Pembiyaan dan tarif pelayanan
  3. Pengalihan program dan kelembagaan
  4. Penyiapan providers
  5. Penguatan Yankes primer dan rujukan
  6. SIM BPJS Kesehatan
  7. Sosialisasi
  8. SDM Kesehatan
  9. Farmasi dan Alkes
  10. Rencana Aksi
  11. Model Penyiapan JKN

Update Progress Jaminan Kesehatan

  1. Perpres no 12/ 2013 tentang jaminan (kemenkes)
  2. pp no101/2012 tentang PBI jaminan kesehatan (kemensos)
  3. PP pencabutan PP no 69 tahun 1991, PP no 28 tahun 2003, dan revisi PP no 14 / 1993 (kemenkes)
  4. Permenkes tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional (kemenkes)
  5. permenkes tentang standar tari jaminan kesehatan nasional (kemenkes)
  6. PP tentang tata ara pengenaan sanksi administratif bagi anggota dewan pengawas dan direksi BPJS (Kemenkes)
  7. Perpres tentang perubahan atas perpres nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan (kemenkes)
  8. PP tentang pengelolaan aset dan liabilitas BPJS dan DJS kesehatan (keenkes)
  9. Perpres tentang tata cara pemilihan dan penetapan dewan pengawas dan dewasn direksi BPJS (Kemenkes)
  10. Keppres tentang dewan pegawas dan dewan direksi BPJS kesehatna (Kemenkes)
  11. Prepres tentang bentuk dan isi laporan pengelolaan perogram BPJS (Kemenkes)
  12. Prerpres tentang gaji atau upah dan manfaatn tambahan lainnya bagi dewan pengawas dan direksi BPJS (Kemenkes)
  13. Peraturan BPJS kesehatan (Askes)
  14. Pedoman (SOP) BPJS kesehatan (Askes)

tapi menurut UKP4 progressnya masih merah semua. karena salah satu syaratnya adalah kesepakatan kepada stakeholder terkait. Sebagai contoh kesepkatan mengenai jumlah orang miskin di indonesia. hal ini bisa berbeda-beda. menurut statistik indonesia, hanya 29 juta yang miskin. tapi BPJS akan mengcover 86,4 juta jiwa. Angka 86,4 juta jiwa itu adalah mengacu data dari PPLS 2011 karena mencakup (miskin dan tidak mampu). Sehingga total untuk Askes tahun 2014 untuk jaminan kesehatan, anggaranya adalah 19,93 triliun rupiah.

Dibandingkan dana untuk monorail di jakarta adalah 17 triliun. Kementerian Keuangan selalu bertanya, lebih pilih mana? dan apa benefit dan dampak dari sisi ekonomi dengan membiayai jaminan kesehatan yang sebesar hampir 20 triliun. 

intinya, ke depan kita harus berpikir “value for money”, mana yang paling cost effective untuk digunakan? bagaimana “opportunity cost”?

Iuran non Penerima Bantuan Iuran

  • PNS/TNI/ POLRI/ PENSIUNAN prosentase upah =  5%. 2% oleh PNS/ TNI/ POLRI/ PENSIUNAN dari gaji pokok. 3% oleh pemerintah
  • Pekerja prosentase upah = 5% dengna usulan pemerintah 4% pemberi kerja dan 1% pekerja
  • Pekerja bukan penerima upah dengan nilai nominal. kontribusi 25.500 ranap kelas 3; 42.500 ranap kelas 2 dan 59.500 ranap kelas 1.

Batas atas upah (ceiling wage) untuk pekerja penerima upah swasta ditetapkan 2 kali PTKP-K1 (Rp. 4.725.000).

Dokter di layanan priemr harus minimal mampu memiliki 155 kompetensi, yang diterjemahkan dalam diagnosis yang dikembangkan oleh AIPKI. Jumlah puskesmas saat ini adlaah 9.185  dengan 163 rusak berat. Rumah dinas sebanyak 10.146. Rencana anggaran perbaikan puskemas, rumah dinas dokter dan perawat tahun 2014 sebanak 1,043 triliun. Bed yang dibutukan kurang lebih sekitar 256 ribu tempat tidur untuk menghadapi BPJS.Melalui e-planning untuk pengusulan anggaran bangunan, alat dan ambulans mencapai 26,5 triliun rupiah.

Jaid yang menajdi pertanyaan berikutnya adalah, mana yang lebih baik? 20 trilun dipakai untuk menjamin pelayanan kesehatan kepada orang miskin (86,4 juta jiwa) dengan full package, atau pekerja informal (135 juta jiwa) dengan benefit yang lebih sedikit. Atau 10 triliun untuk perbaikan dan pembangunan fasilitas kesehatan (puskesmas) dan 10 triliun untuk jaminan kesehatan?

pemberi pelayanan yang telah bekerja dengan askes sekitar 15 ribuan untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama dan 23 ribuan bed.

Uji coba/ model persiapan JKN

SK Menkes nomor 142 / menkes/ SK/ III/ 2013 tentang ujicoba penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional di daerah provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat (untuk model persiapan rujukan).

secara sekilas, beliau juga menyampaikan mengenai wacana integrasi Jamkesda dalam BPJS

Penutup

  • Penyelenggaraan JKN pada 1 januari 2014 harus dipersiapkan sebaik-baiknya
  • Waktu persiapan sangat pendek –> perlu bekerja intensif
  • Asepek regulasi menjadi sangat penting agar pelaksanaan JKN berjalan optimal
  • Sosialisasikan JKN seluas-luasnya agar berbagai pihak memahami mekanisme penyelenggaraan JKN

Diskusi

  • Bagaimana nasib Jamkesda? – AGM: Jamkesda tetap harus berjalan. tidak ada halangan untuk menjalankan Jamkesda.
  • Puskesma diharapkan ke depan menjadi BLUD.
  • Kekhawatiran terhadap kurangnya  nilai pembayaran dengan INA-CBGs sebenarnya tidak perlu. Karena penghitungan tarif, tim nya diketuai oleh direktur rumah sakit. Sehingga kalau pelayanan dilakukan secara benar maka seharusnya sudah seusai dengan nilai rata-rata.
  • Obat terjadi perubahan yang mendasar. ada e-katalog saat ini. Sehingga sudah ada harganya dan tidak perlu tender dalm pengadaan. yang menegosiasikan adalan pemerintah pusat.
  • Formularium nasional akan dibangun untuk BPJS.
 
6 Komentar

Ditulis oleh pada 06/09/2013 in Kuliah

 

Tag:

6 responses to “Kuliah Perkembangan Terakhir SJSN dan Peran Layanan Primer

  1. sudarsono.Apt

    22/09/2013 at 10:11 pm

    Sy adl seorg PNS yg bertugas d Dinkes Pangkalpinang. Terkait dg pelaks JKN 1 jan ’14, ada hal yg mengganggu pikiran sy terkait pelaksny d PUSKESMAS, mengingat status PKM sbg UPT DINKES tentunya tdk bs terlepas dr peraturan terkait adminitrasi pemerintah terutama bid keuangan negara.
    Adny harapn agr PKM dpt d BLUD kan, sekilas adlh hal yg dpt dilakukan U/ mengurangi gesekan masalah dg adm pemerintahan, tp tlg u/ di diskusikan lebih dalam dg memasukkan peraturan lainny terkait operasional puskesmas sbg bag dr org pemerintah.
    Belum lg masalah sdm d pkm u/ mendukung manajemen dlm pelaks BLUD, apakah sdh siap?
    Terakhir, yg menarik terkait regulasi JKN terutama Perpres 12 / 2013 jk kita perhatikan scr operasional mengandung hal yg kontra dg peraturan lainnya atau progm kemenkes spt:
    1. Jk medel kapitasi di putuskn sbg cara pembayaran k pkm, mk bgm cr pembayarannya? Jk akn d transfer k pkm lgs, mk problem selanjutnya scr adm keuangan pemerintah apakah di benarkn mengingat dlm struktur pemerintah puskesmas bukanlah SKPD ( satuan kerja. Perangkat daerah )?
    2. Terkait penganggaran obat & perbekkes yg dianggarkan melalui anggaran DINKES, pada masa JKN nanti apakah akn tetap dianggarkan melalui APBD? Mengingat obat mrpkn komponen yg ditanggung.
    3. Vaksin dasar mrp salahsatu yg ditanggung oleh JKN dan masuk dlm komponen kapitasi, mk pertanyaan selanjutnya siapa yg bertanggung jwb terhadap pengadaannya? Apakah akn otomatis mjd tggjwb PKM?
    4. Dlm hal pengadaan obat & perbekkes sy bersyukur dg adnya e-katalog. Namun yg jd masalah kemudian apakah scr kewenangan Organisasi pkm dpt melakukan pengadaan sendiri? Apakah sdm d pkm dpt melakukan pengadaan spt yg disaratkan dlm perpres no 54/2010 & perpres 70/2012?
    Ad beberapa hal lg yg mungkin akn menyebabkan inefisiensi anggaran pemerintah dan berpotensi merugikan keuangan negara.
    Terimakasih atas perhatiannya.

     
    • Hafidz

      03/10/2013 at 2:01 pm

      Terimakasih atas komentar dan diskusinya. Yah, memang benar saya setuju, kesiapan puskemsas menjadi BLUD butuh persiapan yang matang dan bertahap. Menanggapi beberapa pertanyaan anda:
      1. Memang karena terkait aturan pemerintah, seluruh pemasukan harus disetor. Jadi memang benar, bahwa kapitasi tidak memberikan dampak seperti yang seharusnya. Kecuali jika pemerintah daerah telah berkomitmen untuk mengembalikan 100% dari kapitasi untuk operasional puskesmas. Kalau tidak, ya harus ada reformasi kebijakan keuangan untuk puskesmas, atau BLUD.
      2. Untuk komponen kapitasi, hal ini masih dalam tahap diskusi di Kementerian Kesehatan. Namun dalam diskusi terakhir, sepertinya obat di Puskesmas tidak masuk dalam kapitasi.
      3. Untuk kegiatan vertikal, seluruh alat dan BMHP terkait, masih tanggung jawab pemerintah, namun BPJS bertanggungjawab terhadap pelayanannya, sebagai contoh jasa medis, atau konsultasi, tindakan.
      4. Untk pengadaan obat dan BMHP, menurut saya sepanjang hal tersebut tidak melanggar aturan tetap bisa diperkenankan. karena kita tahu sendiri bahwa seringkali antara perencanaan dan yang diterima sering terjadi gap, sehingga puskesmas atau dinas setempat harus melakukan pengadaan mandiri.

      saya rasa dengan kapitasi, tujuannya sudah sangat jelas yakni untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan risiko kepada provider. Namun tentu saja sesuai dengan prinsip prinsip kapitasi yang benar.

       
  2. rika emawati

    24/11/2013 at 5:46 pm

    Saya ingin menanyakan tentang 155 diagnosa yang harus dilakukan di PPK 1 dan tdk boleh dirujuk ke PPK ke 2. Trimakasih

     
    • Hafidz

      31/12/2013 at 7:01 am

      Mohon maaf, berita terakhir memang masih terus disusun, dan kelihatannya belum berani dipublikasikan sampai fix.
      makasih

       
  3. Har Tati

    22/03/2014 at 8:21 am

    saya mhs fkm mau meneliti ttg pelaksanaan JKN, jdi saya bgung kerangka konsep nya<dosen menyuruh alur pikir input proses output, nah binggung diproses ada 6. a. kelembagaan,revenue collection, pooling, purchasing, audit laporan, efisiensi equity, mohon bantuan ada ga referensi atau teori ttg itu.soalnya dah cari ga ketemu2. makasih pak.

     
    • Hafidz

      31/03/2014 at 8:17 am

      untuk input-proses-output, kelihatannya menilai dari quality, yang berarti pakai teorinya donabedian. Tapi saya cukup terkesima dengan variabel yang sangat lebar dalam proses yang mau dinilai.

      teori revenue colelction, pooling, purchasing itu ada di teori “health financing” http://siteresources.worldbank.org/INTHSD/Resources/topics/Health-Financing/HFRChap2.pdf

      audit laporan, kelembagaan, berarti good governence, saya nggak bisa kasih saran spesifik

      efisinesi, bisa pakai metode yang bermacam-macam dan diukur variabel input dan output. 1) Data Envelopment Analysis (DEA), 2) Stochastic Frontier Analysis (SFA), 3) Least-square econometric production models, 4) Total factor productivity (TFP) indices.

      equity, banyak teori yang dipublish oleh wordbank, dan bahkan ada software nya juga bisa didownload gratis. ADePT.

      Sekilas seperti itu, yang jelas, menurut saya evaluasi mbak terlalu luas, mohon lebih spesifik, thesis tidak merubah dunia.

      Salam,

      Hafidz

       

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: