RSS

Konsep Kendali Mutu Kendali Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Program Jaminan Kesehatan Sosial

08 Mei

Kendali biaya dan mutu di rumah sakit (Yulita Hendrartini)

Mekanisme pengendalian Biaya:

  • Sistem pembayaran
  • Kontrak dan seleksi PPK
  • Gate Keeper
  • Utilization review

Trade off antara manajemen rumah sakit dan tenaga medis.

RSUD di DKI tidak ada yang mau kerjasama dengan permenkes 461/ 2011 (ASKES). JKS pakai tariff dengan pengendalian perda.

Pengendaliain biaya di rumah sakit:

  • Efisiensi
  • Sistem pembayaran
  • Standarisasi pelayanan
  • Pembinaan promosi dan penyuluhan kesehatan
  • Mengembangkan kesadaran akan biaya
  • Intervensi teknis – analisis Biaya à perhitungan unit cost
  • Hospital investment control – cost effectiveness analysis dan cost benefit analysis;
  • Penggunaan Sistem casemix

Pengendalian mutuà biaya

  • Utilization review (feedback) ; stakeholder; masyarakat, pemerintah, PPK, akademisi
  • Case management for large claim à manajemen kasus
    • Drug formulary
    • Discharge planning
  • Clinical pathway
  • Incentive for ambulatory surgery
  • Authorization for expensive drug/ CG scan/ MRI
  • Special procedure for expensive treatment
  • Penalty for non urgent emergency room use.

Kesimpulan :

  • Dalam rangka kendali biaya dan mutu di RS perlu adanya komunikasi antara staf medic dan non medic, khususnya keuangan untuk memberikan feed back kinerja klinisi.
  • Perubahan paradigm pelaynana kea rah budaya efisiensi dengan mutu pelayanan tetap baik, memerlukan upaya dan sosialisasi yang terus menerus.
  • Perlu ditinjau ulang formularium obat di RS untuk mendorong efisiensi.

 

Pengendalian menggunakan TI (Arif Setiawan)

  • Digunakan untuk melakukan verifikasi kepesrtaan untuk membatasi penyalahgunaan kartu jaminan
  • Digunakan untuk filtering pasien rujukan sehingga tidak membebani pembiayaan kesehatan
  • Melakukan validasi tagihan secara lebih cepat sehingga dapat melakukan reimburst ke faskes secara lebih baik dan transparan

Diskusi:

  • INA-CBG untuk siapa? Legalitas hukumnya ada dimana?

    Jawab:

    • INA-CBG saat ini di Jogja baru diterapkan di swasta. Ini cukup mengejutkan karena di lapangan, sebagian besar (ARSSI) menolak tariff swasta.
    • Kerjasama swasta dengan INA-CBG lebih untuk image sosial. Ada pendapat bahwa kalau rugi akan dirujuk atau hanya ditangani awal saja. Terutama jaringan Husada.
    • Mohon dicermati layanan di Yogyakarta.
    • Secara yuridis pembayaran INA-CBG hanya rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS dan rumah sakit swasta tidak diwajibkan. Pelayanan gawat darurat dengan fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS akan dibayar dengan FFS.

     

  • Diperlukan inovasi untuk memperluas cakupan layanan kesehatan masyrakat sebagai contoh PNS golongan 2 yang terkena penyakit katastrofik.
  • Penerapan system infromasi untuk layanan kesehatan
    • Perilaku system infromasi perlu hati-hati sesuai SDM yang ada di rumah sakit. Karnea pengalaman di RSA, dokter di RSA meskipun dokter spesialis baru, mereka menolak untuk entri. Bahkan sampai mereka meminta untuk waktu khusus dalam layanan yang menyebabkan antri semakin banyak.
    • Sedangkan untuk layanan keperawatan, malah apa-apa dimasukkan, tidak ada yagn mengendaliakan.
  • Bagiamana dengan keabsahan secara hokum dalam system informasi? Karena bukti pendukung masih menjadi kewajiban – permasalhaan dengan BPK-
  • Pelaynana INA-CBG juga harus mengembangkan system monitoring dan evlauais yang kuat untuk mencegah up coding.
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 08/05/2013 in Dunia Kesehatan, Kuliah

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: