RSS

Belajar Universal Coverage dari Korea Selatan

04 Jun

Sumber: Kwon, S. 2008. Thirty years of national health insurance in South Korea: lessons for achieving universal health coverage. Health Policy and Planning 2009: 24:63-71.

Artikel berikut merupakan ringkasan dari salah satu jurnal yang membahas mengenai perkembangan universal coverage di Korea Selatan. Sekaligus melihat bagaimana kondisi Indonesia saat ini dari setiap Bagian-bagian.

Tahapan Evolusi:

1. Di awal berkembang nya asuransi (1977) mengcover:

a. Penduduk miskin

b. Industri yang mempekerjakan lebih dari 500 pegawai

c. Pegawai negeri sipil dan pegawai sekolah

2. Setiap 2 tahun, dilakukan ekspansi kepada industry (sector formal) yang lebih kecil. Yakni 300 pegawai (1979), 100 pegawai (1981), 16 pegawai (1983).

3. Asuransi kesehatan menggunakan system kepesertaan berdasarkan keluarga, dengan kepala kelaurga sebagai peserta.

4. Sektor informal dimulai dengan cara melakukan piloting di desa maupun di perkotaan.

5. Untuk sector informal dilakukan pooling menggunakan asuransi komunitas berdasrkan area geografi.

Indonesia:

1. Indonesia telah mengcover apa yang awalnya dicover oleh Korea. Bahkan Jamsostek sudah mencapai 10 pegawai minimal

2. Perlu adanya penghilangan opt-out dalam aturan BPJS1 ke depan

3. Perlu adanya pembentukan regionalisasi asuransi – bisa adopsi dari Askes atau Jamsostek

4. Perlu adanya kegiatan piloting untuk sector informal dengan skema BPJS

Extension asuransi kesehatan untuk sector informal

1. Harus ada peningkatan ekonomi yang signifikan, agar sector informal dapat memulai membayar premi.

2. Key point1: Subsidi memegang peranan penting untuk asuransi kepada sector informal

3. Key point 2: Subsidi dapat terjadi jika adanya komitmen politik.

4. Harus ada dampak inequity dalam pembayaran ke provider antara yang memiliki asuransi dan tidak. Sehingga manfaat asuransi dapat dirasakan.

5. Tahapan peningkatan akses ke fasilitas kesehatan à pembangunan fasilitas kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan terutama di pedesaan terus ditingkatkan.

6. Ada tahapan semakin kecilnya sharing subsidi kepada sector informal dari total revenue asuransi.

Indonesia:

1. Perlu komitmen pemerintah untuk memberikan subisidi yang besar pada awalnya kepada sector informal dan masy. Miskin.

2. Indoensia secara parallel harus membuat perencanaan yang strategi dalam pembangunan fasiltias kesehatan dan penyediaan SDM kesehatan.

Struktur organisasi

1. Korea juga dulu terdiri dari 4 jenis asuransi: (1) PNS dan pegawai sekolah (2) Pekerja (3) informal (+ 230 asuransi) (4) Medicaid. Kemudian digabung pada tahun 2000.

2. Tidak ada perbedaan benefit antara asuransi tersebut, dan regulasi ini dibawah Menkokesra

3. Tidak ada kompetisi antara asuransi kesehatan dan belum ada kontrak selektif terhadap Provider.

Indoensia:

1. Indoneisa telah memulia hal yang sama yakni melakukan merging.

2. Benefit yang seragam terhadap seluruh orang kelihatannya agak sulit. Karnea jika sector informal (tersubsidi) mempunya benefit yang sama dengan yang membyaar kontribusi, mereka akan cenderung untuk terus tidak membayar.

3. Namun sebaliknya, jika orang miskin memiliki benefit yang sama (terdapat co=sharing), menjadi barrier financial. – di korea diberikan diskon.

Kontribusi dan Benefit

1. Untuk PNS, pegawai sekolah dan industry kontribusinya sama sejak 2006 yakni 4.48% dari gaji dan ceiling gaji sebesar 50.000USD.

2. Untuk sector informal, formula kontribusi didasarkan pada pendapatan dan asset yang dimiliki.

3. Benefit sebagian besar adalah kuratif dengan tambahan dua kali setahun check up dan vaksinasi.

4. Co insurance:

a. 20% untuk rawat inap di rumah sakit

b. 35-50% untuk rawat jalan di rumah sakit, tergantu tipe rumah sakit.

c. Co payment di rumah sakit lebih tinggi agar system rujukan berjalan di tingkat pertama.

5. Terdapat diskon untuk program Medicaid, peserta lansia, peserta dengan penyakit kronik dan catastrophic.

6. Perlahan-lahan share dari OOP terus menurun.

Indonesia:

1. Perlu penetapan premium share dan ceiling jika perlu

2. Penetapan benefit

3. Peneptapan co-insurance

4. Pentapan kategori berikut untuk diskon:

a. Miskin – paling susah, sehingga kalau masuk kelas 3 dianggap miskin saja.

b. Usia lansia

c. Penaykit kronik

d. Penyakit catastrophic

Pelayanan kesehatan

1. Hanya 10% rumah sakit public. Dan tidak ada formal gate-keeping.

2. Pembayaran di rumah sakit dari fee-for-service menjadi DRG sejak 1997 kepada semua provider.

3. Namun karena tetap tinggi nya OOP, maka pemerintah mengatur penggunaan/ adopsi teknologi kesehatan.

Indonesia:

1. Indonesia sudah memulia lebih baik. Sudah terdapat gate keeper yang jelas dan membangun dokter keluarga

2. Indonesia sudah memulai DRG. – perlu adjustment untuk dapat dilaksankan di seluruh rumah sakit

3. Perlu dibuatnya regulasi mengenai adopsi teknologi kesehatan

Health Expenditure

1. Sejak 1985 Health expenditure Korea sudah 4.1% dari GDP dan naik 5.6% (2004)

Indoensia:

1. Sangat-sangat rendah. Itupun tidak efisien penggunaannya.

Health care financing reform: single payer system

1. Tujuan perubahan menjadi single payer adalah:

a. Efisiensi dari risk pooling. Reduce biaya administrasi. Terbukti dari yang sebelumnya 4.8% s/d 9.5% menjadi 4% dari total expenses.

b. Financial sustainability

c. Equity dalam kontribusi premi

d. Mencegah terjadinya stratifikasi sosial akibat perbedaan benefit

e. Megngatasi Portabilitas karena tingginya mobilisasi / migrasi

f. Meningkatan bargaining power dalam membeli pelayanan kesehatan

g. Review claim terpusat, sehngga sifatnya seragam.

2. Desentralisasi tetap dibutuhkan untuk beberapa fungsi:

a. Sebagai cabang local

b. Collecting premi.

Indonesia:

1. Ada evaluasi dan perencanaan cost operasional BPJS

2. Membentuk tim review claim yang kuat

3. Jamkesda dapat menjadi cabnag, untuk proses administrasi kepesertaan dan collecting premi. Namun juga harus jelas bagaimana system pengelolaan Jamkesda sebagai cabang

Tax based financing versus health insurance

1. Tax based system digunkaan untuk rapid extension pada sector informal, karena sulitnya mengakses informasi mengenai pendapatan dan dalam collecting premi.

2. Namun terdapat tahapan semakin kecilnya subsidi share dari tax dan insurance revenue terhadap sector informal. 1988 (44.1%) à1999 (25.6%) à 2006 (12.8%).

3. Sin tax dari tembakau menyumbang 4.3% untuk asuransi kesehatan

4. Pada sector informal, kontribusi diperhitungkan melalui:

a. Aset (properti dan mobil yang dimiliki)

b. Pendapatan

c. Umur

d. Jenis kelamin

5. Jika tidak membayar selama 3 bulan berturut-turut, maka asuransi kesehatannya tidak berlaku.

Indonesia

1. Menignkatkan sin tax untuk health insurance

2. Jika menilai asset pada sector informal sulit, dapat digunakan dari data pajak kendaraan atau penetapan minimum flat premium.

Population coverage vs benefit coverage

1. Dimulai dari low benefit namun populasi yang dilindungi luas. Secara bertahap terjadi penignkatan benefit.

2. Di awal, diutamakan perlindungan terhadap rawat jalan. Dengan setiap orang dapat merasakan asuransi kesehatan, maka meminimalisasi terjadinya drop out.

Indonesia

1. Benefit bisa dimulai dari yang dimiliki ASKES, jagnan JAMKESMAS. – bangkrutdotcom

Pemerintah

1. Fungsi pembiayaan kesehatan lebih efektif jika ditangani oleh satu badan khusus dibandingkan dengan terbagi-bagi di antara kementerian (kementerian kesehatan, mekokesra, industry, dll) karena koordinasi yang buruk diantaranya.

Indonesia:

1. Semua ditangani oleh BPJS. Sudah searah

Politik

1. Kapasitas pemerintah dan political will merupakan faktor kunci

2. Tanpa subisidi untuk orang miskin dan informal sector, universal coverage sulit tercapai

3. Dibutuhkan dukungan yang kuat dari pemerintah untuk terlaksananya program asuransi yang memiliki sifat Good governeance, tranaparasi, akuntabilitas, payment system dan regulasi terhadap provider

Indonesia:

1. Isu perlu terus diangkat lewat media, agar political will tetap terjaga

2. Masih banyak korupsi.. perlu ada orang KPK yang ngendon khusus

Tambahan:

1. Ketika Negara dengan dominasi sector informal, kontribusi akan lebih baik bersifat flat

2. Pyament system menjadi faktor penting untuk sustainabilitas fiscal program

3. Meningkatnya penduduk lanisa.

Indonesia:

1. Meksipun lansia makin banyak di Indonesia, tapi kelihatannya masih jauh dari kata sebgai burden.

 
4 Komentar

Ditulis oleh pada 04/06/2012 in Dunia Kesehatan, Health economics

 

Tag: ,

4 responses to “Belajar Universal Coverage dari Korea Selatan

  1. Darius Erlangga (@dariusaptx_4869)

    18/08/2013 at 12:09 am

    Very good summary! Ga coba susun manuscript terus di-published, mas? Supaya bisa menjaring pembaca lebih luas.

     
    • Hafidz

      18/08/2013 at 12:13 am

      Wah… Terimakasih sudah berkunjung ke blog. Mau nulis bareng mas? Saya butuh partner untuk nulis.. Heheh

       
      • Darius Erlangga (@dariusaptx_4869)

        20/08/2013 at 1:47 am

        Ide bagus tuh. Aku sempet buat paper serupa, tapi antara Thailand dan Indonesia. Ntar komunikasinya lanjut lewat email aja ya.

         
  2. Kartika

    17/09/2014 at 2:04 pm

    nice n smart blog…

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: