RSS

SJSN dan BPJS yang molor

17 Mar

Menarik sekali melihat tema ini mulai ada yang mengangkat kembali di media massa. Kemarin, Siti Fadilah seorang mantan menteri kesehatan yang sekarang bersama SErikat Buruh Indonesia melakukan permohonan untuk menggugat undang-undang SJSN lewat MK karena katanya melanggar UUD 45, karena kalau hal tersebut dilaksanakan katanya hanya akan menguntungkan BPJS dan merugikan rakyat. Tapi di sisi lain dia kelihatannya nggak sadar kalau dunia Indonesia ini bukan dunia darma wanita. Setiap hak rakyat harus diimbangi dengan kewajiban. Bayangkan saja Freeport yang menguasai gunung papua. Di tahun 1970 an sampai 1990 an semua pelayanan gratis, sampai-sampai dikasih hadiah warganya. Tapi ketika sudah mulai tahun 2000-an ini, perusahaan ini mulai berpikir dan terjadi pembatasan-pembatasan.

RUU BPJS saat ini sudah molor 2 tahun, apa penyebab nya? wong yang mbahas saja (DPR yang terhormat) bilang status sekarang terhenti ketika ASM 2011 di UGM.. entah kenapa gara-gara masalah “kata” katnaya semua jadi diundur.  Atau ada masalah lain yang bikin nggak kelar-kelar? tapi jawaban DPR selalu menjawab nya secara diplomatis dan membela diri. 2004 bahwa muncul SJSN. dan diberi waktu 5 tahun untuk hadirnya BPJS. tapi sekarang waktu sudah lewat dan belum pernah terlihat. 4 BUMN, PT.ASKES, Jamsostek, Taspen, ASABRI.. katanya si DPR, mau dijadiin satu uang nya oleh BPJS yang nantinya mujncul .. (sumber: provocative, proacitive, 170311 Metro TV) apa benar bisa? itu yang jadi masalah nya sepertinya. Wah kalau orang di DPR pikirannya masih kayak gini nggak pernah bisa menyelesaikan masalah. Wong mereka itu PT.. yang mencari keuntungan.. la kok sekarang mau dijadikan BPJS yang nirlaba. siapa yang mau?, siapa yang jadi boss nya, ada beberapa orang yang bakal kehilangan pendapatan, apalagi disuruh menjadi non profit.. fiuh..

jadi sebenarnya permasalhaan ujung-ujung nya adalah duit, cuman ini yang nggak pernah tekuak.. siapa DURJA sebenarnya.

Tapi kaalu alasan dari DPR begini ceritanya: Nah karena BPJS ini merupakan inisiatif DPR di tahun 2009 dan baru dibahas 2010 (lama bener onset nya), lalu mereka membuat tim untuk emlakukan daftar inventaris masalah. terus setelah sepakat, dibahas bersama pemerintah. DPR maunya BPJS ditetapkan dan diatur. namun di sisi pemerintah pengennya penetapan aja.. wah gara-gara gini aja nih yang bikin rakyat sengsara.. mana komitmen presiden.?? saya yakin kalau presiden menengahi semua ini dan menentukan apa yang mau dilakukan, selesai. DPR dan pemerintah bakal nunduk-nunduk aja.

Sistem asuransi sosial ini menjadi sangat perlu karena sebagai langkah awal negara kita untuk reformasi sistem pembiayaan kesehatan di INdonesia, namun para pengambil keputusan yang terhormat yang berada di sana selalu

“Kumpul-kumpul terus pakai nurani, rakyat yang terpukul!” (Provocative, proactive, 2011)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 17/03/2011 in Health economics, Politik

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: