RSS

Opini Program 100 hari Departemen Kesehatan

03 Feb

Oleh: Firdaus Hafidz

pengobatan Tujuan dari program 100 Hari Departemen Kesehatan sangat mulia, “sehat itu indah dan sehat itu gratis”. Peningkatan kesehatan masyarakat dengan fokus pada preventif dan promotif. Sasaran utama dari program 100 hari di bidang kesehatan adalah seluruh rakyat miskin. Dan program nomor 1 dari 100 hari Depkes adalah peningkatan pelayanan kepada 76,4 juta penduduk miskin dalam sistem jaminan kesehatan dengan anggaran sebesar Rp 4,6 Triliun. Salah satu gebrakan baru dari Menteri Kesehatan adalah BOK, yakni Bantuan Operasional Kesehatan yang akan diberikan kepada puskesmas di seluruh pelosok tanah air, meskipun sebenarnya tidak tercantum di dalam program 100 hari.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dari sekian banyak program yang dipaparkan, sudah banyak program yang sudah berhasil dilaksanakan, di antaranya jaminan kesehatan pada penduduk miskin, penghuni panti asuhan dan jompo serta penduduk miskin korban bencana. Selain itu, terdapat upaya penanggulangan bencana di Sumatra Barat dan Jambi, penguatan SDM di sembilan rumah sakit di daerah krisis, penempatan tenaga kesehatan di daerah tertinggal dan perbatasan sebanyak 135 orang dan di 35 puskesmas.

Dari segala program tersebut juga, kita dapat melihat bersama bahwa kebijakan-kebijakan tersebut hanya bersifat populis dan belum mengakar pada permasalahan kesehatan di Indonesia. Kenapa? Sebagai contoh, jumlah penduduk miskin untuk program pemberian bantuan dari tahun ke tahun belum menggunakan database yang disepakati secara nasional. Sedangkan di sisi lain trend jumlah penduduk miskin cenderung menurun. Bahkan dengan target dari Departemen Sosial, angka kemiskinan menurun menjadi 8 persen pada tahun kelima (2014). Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena database penduduk miskin yang digunakan bermacam-macam, dan bisa digunakan tergantung keyakinan dan situasi politik yang terjadi saat itu. Jadi tidak heran kalau kriteria penduduk miskin tidak berdasarkan kriteria miskin BPS. Apakah indikator peningkatan angka penduduk miskin yang dilindungi oleh Jamkesmas mencerminkan status kesehatan yang lebih baik? Ataukah hanya sekedar membuat rakyat merasa senang, sedangkan sebenarnya cara ini membuat bangsa semakin berjiwa miskin dan tidak mendidik layaknya BLT?

Hal ini seharusnya juga bukan ini yang menjadi program prioritas. Kenapa? Yang seharusnya Departemen Kesehatan dapat segera lakukan adalah pembenahan koordinasi antara pusat dan daerah mengenai sistem jaminan kesehatan serta penyelarasannya terhadap UU 40/2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Departemen Kesehatan seharusnya sudah dapat melakukan penyelesaian terhadap RUU BPJS dalam 100 harinya dan sudah tidak menjadi operator asuransi kesehatan yang selama ini mengontrol Jamkesmas. Jikalau memang Menteri Kesehatan yang baru ini lebih condong untuk membangun sistem asuransi kesehatan sosial, tidak perlu takut dengan kritikan dari mantan Menteri Kesehatan yang selalu ngotot untuk hanya pemberian gratis-tis terhadap seluruh penduduk miskin.

Program terobosan lainnya adalah BOK (Bantuan Operasional Kesehatan). Bantuan ini memang sangat diperlukan oleh puskesmas untuk menjalankan programnya, terutama kegiatan luar gedung. Namun pertanyaan lain yang menggelitik adalah, kenapa program BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) tiba-tiba muncul? padahal tidak tercantum dalam program 100 hari Departemen Kesehatan. Apakah ini hanya merupakan program dari pemerintah pusat yang berusaha sedikit demi sedikit untuk kembali mengontrol daerah (re-sentralisasi)?.

Dana yang diberikan adalah 100 juta rupiah di 7 (tujuh) daerah regional Indonesia sebanyak 300 Puskesamas. Sangat jelas, untuk kegiatan awal BOK ini hanya merupakan kebijakan populis humbar-humbar uang yang bersifat euforia sementara saja. Sedangkan, apa yang dimaksud dengan “operasional” itu sendiri belum jelas. Puskesmas seperti dapat uang kaget tanpa perencanaan yang matang. Apakah hanya boleh untuk kegiatan luar gedung?, apakah untuk membayar listrik dan air di puskesmas diperbolehkan?, apakah dapat digunakan untuk insentif bidan dan dokter? Sedangkan uang sudah siap dan harus segera diturunkan ke puskesmas. Kalau banyak program prematur seperti ini, uang negara akan hilang lenyap ditelan bumi begitu saja tanpa peningkatan yang berarti rasanya. Sehingga tidak membenahi akar persoalan kesehatan yang terjadi di lapangan.

 
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: