RSS

HARUS TALANGI DULU DANA JAMKESMAS ; Pemkab Minta Ganti ke Pusat Rp 2 Miliar

31 Okt

Kedaulatan Rakyat

SLEMAN (KR) – Anggaran jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dari pemerintah pusat yang sudah ditalangi Pemkab Sleman melalui dana JPKM tetap harus diupayakan pengembaliannya. Saat ini, Dinas Kesehatan baru melakukan pemilahan dan memroses pengembalian itu melalui koordinasi dengan rumah sakit yang melayani pengguna Jamkesmas tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Sleman drg Intriati Yudatiningsih MKes mengungkapkan hal itu ketika dihubungi KR, Kamis (30/10), terkait penggunaan anggaran Jamkesmas. Menurutnya, meski digunakan untuk menalangi Jamkesmas, namun dana JPKM untuk pengobatan warga miskin masih cukup.
“Warga miskin tak perlu khawatir untuk berobat. Anggaran JPKM dari APBD Sleman masih cukup karena sebelumnya sudah diperhitungkan dengan matang. Kalaupun habis, masih ada dana Jamkesos dari Propinsi DIY,” kata Intri.
Namun anggota Komisi D DPRD Sleman Huda Tri Yudiana ST mendesak Dinas Kesehatan untuk secepatnya meminta ganti atas klaim anggaran warga miskin yang termasuk kuota pemerintah pusat yang sudah ditalangi oleh APBD Sleman tersebut.  Sebagai gambaran, anggaran yang sudah ditalangi mencapai Rp 2 miliar lebih. sehingga apabila bisa segera dimintakan ganti, sangat membantu keberlangsungan program JPKM untuk warga miskin.
Diungkapkan Huda, berdasarkan data tahun 2007 warga miskin di Sleman berjumlah 191.690 orang. Program jaminan kesehatan untuk warga miskin dalam operasionalnya dilaksanakan dengan tiga macam anggaran, yaitu dari APBN melalui program Jamkesmas mencakup 168.158 orang, dari APBD propinsi melalui Jamkesos sejumlah 19.000 orang dan dari APBD kabupaten melalui JPKM  untuk 4.532 orang.
“Dalam praktiknya, APBD Sleman menanggung lebih dari kuota tersebut karena seluruh warga miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) semuanya gratis biaya pengobatan dari dokter umum sampai rumah sakit. Terutama pada awal tahun, ketika anggaran Jamkesmas belum turun, biaya pengobatan warga miskin sudah ditanggung APBD Sleman. Selain itu berbagai proses pendataan yang baru selesai pertengahan tahun juga membuat APBD menanggung pembiayaan warga miskin yang semestinya dalam cakupan program Jamkesmas,” kata Huda.
Kondisi ini, lanjutnya,  memang sangat menguntungkan masyarakat. Pasalnya semua warga miskin yang sakit sangat terbantu pembiayaannya, namun kemudian berakibat pada membengkaknya biaya yang harus ditanggung APBD. Dari anggaran Rp 8,7 miliar yang disediakan, sudah terpakai Rp 7 miliar lebih sehingga dikhawatirkan tidak cukup sampai akhir tahun 2008, apalagi untuk cadangan dari bulan Januari hingga Maret 2009 saat APBD masih dalam proses,” tambah Huda.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 31/10/2009 in Health economics

 

Tag:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: