RSS

SJSN, PROGRAM IDEALIS MISKIN OPERASIONAL

10 Sep

Suara pembaruan, 7 September 2009

Oleh Ghufron Mukti, Guru Besar Kesehatan Masyarakat UGM

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sistem ini diharapkan dapat mengatasi masalah mendasar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, kecelakaan, pensiun, hari tua, dan santunan kematian. Di akhir pemerintahannya, Presiden Megawati Soekarnoputri telah menandatangani UU 40/2004 tentang SJSN, tetapi sampai sekarang nasib UU ini tidak jelas.

Hal itu karena peraturan pemerintah yang akan mengatur lebih lanjut program idealis tersebut tidak kunjung diterbitkan, walaupun periode kedua Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sudah di ambang pintu. Apa masalah mendasarnya?

Menurut saya, program ini terlalu ambisius, tidak melihat realitas di lapangan. Bahkan pada awalnya pernah diusulkan pengangguran mendapatkan jaminan.

Memang program yang bagus tetapi, tidak operasional. Dari mana dana untuk menjamin pengangguran mutlak dan terselubung yang sangat banyak di negeri ini. Untung waktu itu jaminan pengangguran tidak jadi dimasukkan dalam program SJSN. Kalau dimasukkan, tentu UU akan tetap menjadi UU, tetapi tidak operasional di lapangan.

Bagaimana setelah program jaminan pengangguran tidak masuk dalam UU SJSN? Apakah program jaminan yang ada bisa operasional? Seharusnya bisa dan kita lihat ada program Askeskin yang sekarang menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), sudah mencakup jaminan bagi 76,4 juta orang miskin dan hampir miskin di Indonesia. Suatu terobosan yang banyak negara berkembang kesulitan memenuhinya.

Tetapi, sebagian orang mempertanyakan apakah program Jamkesmas sebagai implementasi dan lebih mendekati SJSN, atau justru menjauhi SJSN? Pertanyaan ini tentu memerlukan kajian lebih jauh. Hal yang jelas, melalui Jamkesmas, sekitar 52 persen penduduk Indonesia mendapatkan berbagai bentuk jaminan kesehatan.
Banyak pemegang otoritas dan pengambil keputusan terkait dengan SJSN lupa bahwa untuk dapat mengimplementasi program idealis ini memerlukan road map dan konsensus serta pentahapan yang jelas. Anehnya, yang terjadi dan diprioritaskan adalah masalah siapa penyelenggara, bukan masalah lain yang lebih strategis. Sehingga bisa dimaklumi beberapa orang mendesak agar DPR yang sudah hampir selesai masa baktinya, segera membahas RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Menurut saya ini akan memberatkan DPR, tidak saja karena pekerjaan rumah mereka masih banyak, tetapi juga konsekuensinya. Jika dipaksakan, sangat berisiko, mengingat waktu yang tersedia tidak cukup, sehingga kualitas UU yang dihasilkan tidak bisa komprehensif dan kurang dapat menyelesaikan masalah pokoknya. Perlu diketahui bahwa pengaturan BPJS akan melibatkan dan berdampak pada banyak pemangku kepentingan, dan berpotensi menimbulkan ketegangan yang tidak perlu.

Pertanyaannya, mengapa harus dipaksakan tentang BPJS, dan mengapa lebih sibuk memikirkan siapa badan penyelenggara daripada memikirkan bagaimana masyarakat kita dijamin dan secepatnya universal coverage (cakupan menyeluruh) dapat tercapai? Jadi, menurut saya yang harus dilakukan adalah lebih menekankan bagaimana masyarakat miskin dan hampir miskin mendapatkan jaminan, dan secara bertahap masyarakat menengah dan atas berpartisipasi dalam program ini.

Dengan demikian, cara lain yang sebaiknya dilakukan adalah koordinasi dan komunikasi antarberbagai pihak yang potensial sebagai BPJS, termasuk PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, Asabri, Jamkesda, Depkes, dan departemen teknis terkait. Badan penyelenggara yang sudah ada bisa berperan sesuai tujuan badan tersebut dirikan.

Persyaratan Operasional

Untuk menjadikan program SJSN yang idealis menjadi operasional, juga memerlukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, seperti aspek politis, ekonomis, dan teknis.

Pertama, masalah politis. Apakah komitmen secara politis dan kepentingan politis serta konsensus politis antarberbagai pihak pemangku kepentingan sudah dicapai? Jawabannya, jelas belum.

Kedua, apakah secara ekonomi memungkinkan? Di banyak negara, program jaminan sosial dimulai dan dapat terselenggara dengan pendapatan per kapita lebih dari US$ 2.000. Jerman memulai program asuransi kesehatan sosial saat pendapatan per kapita US$ 2.237, Austria US$ 2.420, dan Jepang US$ 2.140. Pendapatan per kapita saat ini mulai menginjak US$ 2.000. Meski demikian, struktur ekonomi terutama sektor formal, harus diperkuat.

Korea, dua tahun sebelum mewajibkan program jaminan kesehatan, distribusi populasi di perkotaan sekitar 50 persen. Masyarakat kita lebih dari 60 persen pertanian dan pedesaan, bagaimana akan menarik iuran sistem jaminan? Apakah jika diimplementasikan pengaruhnya terhadap industri dan pertumbuhan ekonomi sudah dihitung? Jangan-jangan dana yang tersedot untuk sistem jaminan terlalu banyak, sehingga sektor lain menjadi kekurangan dana.
Ketiga, masalah persyaratan teknis. Setahu saya, sampai sekarang belum pernah ada hitungan yang dapat diterima semua pihak, berapa sebenarnya biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan SJSN. Bahkan biaya untuk satu program jaminan kesehatan saja belum ada perhitungan resmi yang bisa menjadi acuan.

Pertanyaan berikutnya, berapa premi per orang dan bagaimana pengumpulan preminya, lalu premi dikumpulkan di tingkat mana dan di mana? Apakah jumlah sumber daya manusia yang memahami dan memiliki kemampuan teknis sudah cukup? Apakah jika program ini dioperasionalkan jumlah tempat tidur di rumah sakit cukup? Jawabannya, jelas belum.
Persoalan tidak berhenti di situ. Bagaimana nasib orang yang sudah membayar premi dan jatuh sakit padahal di daerahnya belum ada rumah sakit yang mampu melakukan operasi yang dibutuhkan? Apakah diberi kompensasi atau dirujuk? Jika dirujuk siapa yang membiayai, padahal mereka sebenarnya tidak ingin dirujuk?
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kita tidak perlu memaksakan DPR yang hampir habis masa baktinya untuk mengetok palu UU BPJS. Sebagai gantinya, prioritas dan perhatian para pengambil keputusan justru diarahkan pada kesepakatan dan konsensus road map serta pentahapan yang jelas. Perspektif dan sisi masyarakat bukan badan penyelenggara harus lebih diprioritaskan.

Terakhir, bagaimana pemenuhan persyaratan politis, ekonomis, dan teknis, termasuk kesadaran masyarakat juga harus dipikirkan dan dipenuhi, agar program idealis ini tidak miskin operasional. *

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 10/09/2009 in Health economics

 

Tag: , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: