RSS

SEGERA IMPLEMENTASIKAN UU SJSN

10 Sep

Suara Pembaruan, 2 September 2009

Dok SP – Hasbullah Thabrany

[JAKARTA] Pemerintah harus segera mengimplementasikan atau menerapkan Undang-Undang (UU) 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diundangkan pada era Presiden Megawati Soekarnoputri itu. Tidak ada alasan menunda terus penerapan regulasi jaminan sosial bagi rakyat itu, kalaupun ada kekurangan, bisa direvisi setelah dijalankan.

Hal itu dilontarkan mantan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kartono Mohamad dan Profesor Hasbullah Thabrany dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKMUI) di Jakarta, Rabu (2/9) berkaitan dengan mandeknya penerapan UU SJSN, meskipun sudah hampir lima tahun diundangkan. Keduanya menilai, penundaan UU ini merugikan rakyat, karena menyangkut jaminan sosial bagi rakyat.

Kartono menilai, pemerintah sekarang terkesan enggan melaksanakan SJSN, bukan karena produk itu lahir pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, melainkan karena tidak ada yang mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bagaimana pun juga jika sudah menjadi UU, harus dilaksanakan.

Dikatakan, jika Presiden SBY tak setuju atau merasa UU tidak pas, Presiden dapat mengusulkan perubahan pada masa pemerintahannya. "Sekali menjadi UU, negeri ini harus melaksanakannya. Demikian pula, kalau para dokter tidak setuju, mereka dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) seperti yang pernah dilakukan terhadap UU Praktik Kedokteran," ujarnya.

Prof Hasbullah Thabrany yang turut membidangi lahirnya UU SJSN mengatakan, pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) sebagai bagian dari implementasi UU SJSN, memang kontroversial. Ada pejabat yang tidak mau ada UU BPJS, ada juga pejabat yang menilai UU BPJS tak perlu, dan ada pejabat yang memandang BPJS sebagai BUMN khusus.

Kontroversi ini tak akan tuntas, katanya, kecuali ada pejabat setingkat Presiden atau Wakil Presiden membuat keputusan. Dikatakan, jika BPJS dianggap perlu, tidak ada dasar hukum Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk menunda atau mengulur waktu pembentukan BPJS tersebut.

Tak Boleh Mengubah

Sebab, jika UU SJSN memerintahkan bahwa BPJS harus dibentuk dengan UU, DJSN tak bisa mengubah perintah UU itu. Jika dasar penundaan pembentukan BPJS, karena penolakan beberapa pejabat, Hasbullah menilai negeri ini semakin ngawur.

" Pejabat atau DJSN tak boleh mengubah perintah UU, hanya UU-lah yang bisa mengubah perintah suatu UU," tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, ada pandangan bahwa keempat BPJS yang ada sekarang secara otomatis sudah dibentuk jadi BPJS dengan UU SJSN, dengan syarat keempatnya menyesuaikan diri dengan UU SJSN paling lambat 19 Oktober 2009. Maka, perintah Pasal 5 Ayat 1 UU SJSN hanya berlaku untuk pembentukan BPJS baru. Jika pandangan ini diambil, maka sejak awal tidak perlu ada RUU BPJS.

Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menuturkan, Kementerian Negara BUMN mendukung RUU BPJS. UU ini akan mengubah bentuk badan hukum empat BUMN yang akan menjadi anggota BPJS, yaitu PT Asabri, PT Jamsostek, PT Askes, dan PT Taspen.

"Dalam RUU tersebut, tidak diatur bentuk badan hukum. Jika badan hukum keempat BUMN diubah menjadi wali amanat maka akan terjadi masalah hukum. Karena perubahan badan hukum harus disesuaikan dengan UU Perseroan Terbatas dan UU Tenaga Kerja," katanya di Jakarta, Rabu (2/9).

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 10/09/2009 in Health economics

 

Tag: , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: