RSS

PENYELENGGARA SJSN BISA LEBIH DARI SATU

10 Sep

Suara pembaruan, 7 September 2009

Pertahankan Jamsostek, Askes, Taspen, dan Asabri

[JAKARTA] Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sudah menjadi komitmen nasional. Empat BUMN, yakni PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, dan PT Asabri, sudah menunjukkan komitmennya menerapkan SJSN. Untuk itu, agar program SJSN menjangkau seluruh rakyat, perlu UU yang mendorong lahirnya lebih dari satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Pertahankan empat BUMN (Jamsostek, Askes, Taspen, dan Asabri, Red) itu sebagai BPJS. Sedangkan untuk menjangkau lebih banyak orang, peluang untuk mendirikan BPJS baru, baik di pusat maupun daerah harus dibuka,” ujar Menneg BUMN Sofyan Djalil kepada SP, di kantornya, Jumat (4/9). Pada kesempatan itu, Sofyan didampingi Sekretaris Menneg BUMN Muhammad Said Didu, dan sejumlah pejabat eselon satu kantor Menneg BUMN.

Sofyan menegaskan, lembaga yang dipimpinnya sama sekali tidak menghambat lahirnya BPJS, apalagi penerapan SJSN. Selama ini, yang dilakukan empat BUMN tersebut sesungguhnya adalah SJSN. “Karena itu sangat tidak relevan pihak yang menilai Kantor Menneg BUMN sebagai batu sandungan penerapan SJSN di Indonesia,” tegasnya.

Empat BUMN penyelenggara asuransi sosial itu kini mengelola dana besar. Jika diakumulasi, total dana kelolaan keempat BUMN di atas Rp 120 triliun. “Ini bukan angka kecil untuk digabungkan ke badan baru yang belum jelas manajemennya,” papar Sofyan.

Berbeda dengan empat BUMN penyelenggara asuransi sosial, hingga saat ini, BPJS yang menjadi amanat UU 40/2004 tentang SJSN, belum memiliki badan hukum. “Makanya aneh. Perusahaan yang sudah punya badan hukum jelas harus mengalah untuk dileburkan ke sebuah badan baru yang belum memiliki badan hukum,” sambung Said Didu.

Peleburan empat BUMN penyelenggara asuransi sosial, kata Said Didu, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di samping masalah ketenagakerjaan, harus dipikirkan pula pengelolaan dana besar yang sudah terakumulasi, dan biaya likuidasi.

Selain itu adalah persoalan hukum yang tidak mudah. Perlu diketahui, keempat BUMN tersebut tunduk pada UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU 2/1992 tentang Usaha Perasuransian. Menurut UU Usaha Perasuransian, penyelenggara asuransi sosial adalah BUMN. “Dalam hal ini SJSN adalah asuransi sosial,” jelas Said.

Kantor Menneg BUMN menyarankan, agar badan hukum BPJS adalah BUMN khusus berstatus PT (Persero). Dalam UU SJSN, kata Said Didu, sama sekali tidak disebutkan bahwa penyelenggara SJSN berbadan hukum wali amanat.

“Yang disebutkan UU SJSN adalah dana amanat yang dikelola BPJS. Itu dimaksudkan agar dana milik peserta tidak dicampuradukkan dengan dana milik BPJS,” ujarnya.

Selama ini, lanjutnya, dana milik peserta yang dihimpun empat BUMN penyelenggara asuransi sosial sudah dipisahkan dari kekayaan perusahaan. “Dengan demikian, tidak sulit bagi keempat BUMN untuk menjadi BPJS,” jelasnya.

Said menambahkan, status hukum wali amanat yang acap disebut-sebut dalam diskusi tentang BPJS merupakan reaksi terhadap status PT (Persero) pada keempat BUMN penyelenggara asuransi sosial. Pada perusahaan berstatus PT, dividen diterima pemegang saham, bukan peserta.

Tidak Berdasar

Terkait hal itu, Sofyan mengungkapkan, kekhawatiran tersebut tidak berdasar. Karena sejak 2007, dividen PT Jamsostek dan PT Askes tidak lagi diterima pemerintah sebagai pemegang saham, tetapi dikembalikan kepada peserta. Kebijakan itu dituangkan dalam Anggaran Dasar. “Demikian pula dividen Taspen dan Asabri sudah dikembalikan kepada peserta sejak 2003,” ungkapnya.

Untuk memperluas SJSN, Kantor Menneg BUMN akan mendorong lahirnya UU BPJS yang membolehkan empat BUMN sebagai BPJS, serta pendirian sejumlah BPJS di pusat dan di daerah. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta juga tengah menjajaki pendirian asuransi sosial atau semacam BPJS.

Senada dengan itu, Dekan Fakultas Kedokteran UGM Ghufron Mukti Senin (7/9) menegaskan, setelah ada uji materi dari Mahkamah Konstitusi, empat BUMN yaitu PT Askes, PT Asabri, PT Taspen, dan PT Jamsostek tidak bisa bertindak sebagai BPJS karena tidak dibentuk dengan UU.

Meski demikian, keempat BUMN tersebut diberi kesempatan sebagai badan penyelenggara dengan masa transisi untuk menyesuaikan diri sampai 19 Oktober 2009. Setelah uji materi pun, pemda dapat mendirikan badan penyelenggara. Hal ini tidak menjadi masalah, sepanjang ada sistem yang sama dan koordinasi, serta sinkronisasi.

“Mengapa harus melebur menjadi satu dan apakah ini prioritas? Menurut saya tidak harus dan tidak perlu,” katanya.

Ghufron menjelaskan, ada program jangka panjang, seperti jaminan kematian jaminan pensiun, dan sebaliknya ada program jangka pendek, seperti jaminan kesehatan dan kecelakaan. Untuk program jangka pendek, penekanan bukan pengembangan dana, tetapi bagaimana peningkatan akses kesehatan dan secepat mungkin masalah kesehatan atau orang sakit cepat terlayani. Untuk itu, akan semakin baik jika penyelenggara mudah diakses masyarakat. “Jadi jelas, bisa ada badan penyelenggara lain (di luar 4 BUMN) menurut keputusan MK,” katanya.

Dia mengingatkan, penyelenggaraan jasa pada masyarakat yang dimonopoli, kualitas layanan menjadi taruhan. “Jadi sebaiknya tidak dimonopoli, tetapi juga tidak bebas seperti di Amerika Serikat (AS) yang mengalami masalah,” tuturnya.

Ditambahkan, dalam pelaksanaan SJSN, perlu koordinasi dan sinkronisasi antar-BPJS yang dibentuk di pusat dan di daerah, yang urusan penyelenggaraannya disepakati dan diatur menurut dampaknya. Kalau dampaknya lokal terbatas, misalnya di kabupaten, maka cukup diurus di tingkat kabupaten.

Dia mengingatkan, usul agar Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk mengatasi kemacetan pelaksanaan UU SJSN, yakni DPR mengundangkan RUU BPJS, memperpanjang masa pembentukan UU BPJS dua tahun lagi, dan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), harus didiskusikan secara publik untuk mendapatkan solusi terbaik dan tidak perlu tergesa-gesa mengurusi siapa yang menjadi penyelenggara.

Tak Rela

Menyikapi lambannya implementasi SJSN, Koordinator Divisi Kampanye INFID, Wahyu Susilo menduga akibat lemahnya koordinasi dan ketidakrelaan institusi melepas wewenang mereka untuk bergabung dalam BPJS. Untuk itu, Presiden harus turun tangan mengatasi persoalan ini, mengingat BPJS bisa menopang rencana pemerintah mengurangi kemiskinan dan menyejahterakan rakyat.

Sampai saat ini, kata Wahyu, program penanggulangan kemiskinan lebih bersifat sementara dan tidak sistematis. Hal ini bisa terlihat dari beberapa program pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang justru sarat masalah. “Jika UU SJSN ini bisa diimplementasikan, kita tidak terlalu meributkan lagi soal asuransi atau ketelantaran,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Hasrul Azwar mengharapkan pemerintah serius menuntaskan RUU BPJS. Jajaran pemerintah yang terkait diminta bisa saling berkoordinasi menghilangkan perbedaan-perbedaan pendapat.

“Kasihan rakyat yang selalu dirugikan dan jadi korban ego sektoral di pemerintahan,” katanya. Terkait hal itu, DPR menunggu draf RUU dari pemerintah.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 10/09/2009 in Health economics

 

Tag: , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: