RSS

SISTEM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

24 Jul

Oleh : PROF. ALI GHUFRON MUKTI

Yang paling penting dalam pengembangan sistem jaminan kesehatan masyarakat di propinsi DIY adalah diperlukannya KONSENSUS :

  • Kesepakatan sistem/ umum, di level pembuat keputusan. Hingga kesepakatan mengenai nama.
  • Kesepakatan paket pelayanan : kelas 3 atau 2. Serahkan ke masing2 bupati/walikota
  • Kesepakatan peserta: seluruh masy DIY atau miskin
  • Kesepakatan premi: berapa yang dibayar, siapa yang membayar
  • Kesepakatan badan penyelenggara: masing2 kabupaten cabang dari propinsi atau bagiamana?

Gambaran besar mengenai pembiayaan adalah sebagai berikut:

image

 

Kita dapat belajar dari permasalahan-permasalahan JAMKESMAS selama ini untuk membangun JAMKESDA yang lebih baik. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

Pemerintah Pusat:

  • Tidak tepat waktu pelaksanaan, distribusi manlak Sering terlambat
  • Kontrol implementasi di lapangan perlu ditingkatkan,
  • Belum menyusun pedoman teknis bagi daerah yg memiliki sistem jaminan untuk gakin di luar PNS dan Non-Gakin

Pemerintah Daerah:

  • Peran-fungsi, tugas dan pembagian urusan berbagai stakeholder terutama Pemda dengan memperhatikan UU 32/2004, PP 38 belum optimal serta implementasi lapangan masih dalam proses mencari bentuk
  • Sebagian merasa pembiayaan Maskin tugas pemerintah pusat

Pelaksanaan:

  • Teknik Medis dan Perasuransian
  • Fungsi Audit medis, UR, unit cost, pembayaran dll
  • Administrasi publik –Good governance
  • Politik -Berbagai aspek isu politik-
  • Stakeholder:

    • Masalah data maskin
    • Penyimpangan penetapan yang berhak mendapat pelayanan JPKMM-Askeskin
    • Lambatnya distribusi kartu kepada peserta JPKMM-Askeskin
    • Dana APBD dan APBN tidak terpadu
    • Fungsi Hirarki pemerintahan sebagaimana diatur oleh UU/PP belum optimal
    • Ketegangan, kurang jelas dan kurang jalan koordinasi

    Peserta Maskin:

    • Tidak semua memiliki kartu Jamkes Maskin
    • Banyak kartu lain yang beredar di masyarakat : SKTM,SLT, RASKIN
    • Jarak tempat tinggal ke unit pelayanan relatif jauh
    • Biaya transport
    • Harus meninggalkan pekerjaan untuk berobat
    • Tidak memahami hak dan kewajibannya
    • Merasa didiskriminasi
    • Mutu layanan

    Rumah Sakit:

    • Obat di luar paket dan formularium JPKMM-Askeskin
    • Anjuran membuat SKTM bila pasien tidak mampu bayar
    • Petugas kurang memahami administrasi dan prosedur
    • Prosedur klaim lama
    • Tidak semua dibayarkan
    • Biaya tidak cukup
    • Sering menangani masalah admnistratif gakin bukan medis

    Bapek JAMKESOS DIY

    • Good governance dalam administrasi kurang berjalan
    • Load terlalu tinggi kurang sesuai kemampuan
    • Pembayaran klaim ke PPK/RS mengalami keterlambatan (responsiveness)
    • Pengelolaan keuangan Maskin kurang transparan
    • Pengelolaan dana sosialisasi kurang mendorong sosialisasi di masyarakat

    Strategi Pemecahan Masalah tersebut di atas diperlukan dasar mengenai Equity (keadilan dan pemerataan) dan Akses, Efisiensi, Kualitas, dan sustainabilitas.

    Faktor Penting UU dapat dimplementasikan dg sukses Pengalaman 8 negara

    • Tingkat pendapatan
    • Jerman ($2,237), Austria (2,420), Jepang (2,140)
    • Tidak ada yang dibawah $ 1000
  • Struktur Ekonomi (formal sektor bagus)
  • Distribusi populasi
    • Daerah perkotaan – Korea hampir 50 % perkotaan (2 th sebelum wajib)
  • Kemampuan SDM dalam administrasi
    • Capacity building dg banyak Bapel (Jerman, Korea)

    PENUTUP

    • Isu pembiayaan kesehatan menjadi krusial karena sangat terkait dengan kinerja sistem dan outcome kesehatan masyarakat DIY
    • Pembiayaan : collecting, pooling, purchasing
    • Reformasi ke arah asuransi/jaminan kesehatan sosial menuju prinsip pengelolaan good governance baik badan penyelenggara, ppk, dan peserta serta pemda terutama hubungan Provinsi dan Kab/Kotal
    • Semua stakeholder harus berpartisipasi dan jelas peran, fungsi dan tugas pokoknya
    • Implementasikan konsep desentralisasi-terintegrasi secara bertahap (pp 38/2007)
    • Implementasi memerlukan proses (pentahapan) kepesertaan, paket, penyelenggara dan pemerintah daerah kab/kota
     
    Tinggalkan komentar

    Ditulis oleh pada 24/07/2009 in Health economics

     

    Tag:

    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s

     
    %d blogger menyukai ini: