RSS

KONSEP JAMINAN MENUJU CAKUPAN TOTAL COVERAGE

24 Jul

Sarasehan Perumusan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

09.00, Rabu, 22 Juli 2009 – Gedung Pracimasono Komplek Kepatihan,

Yogyakarta-

Oleh Kadinkes DIY, dr. Bondan Agus Suryanto, SE.MA

Berdasarkan UUD 45 –> semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Dalam usahanya Prov DIY telah menjapai derajat kesehatan yang terbaik di Indonesia –> Survey Kesehatan Dasar 2007 (Depkes RI). Namun demikian masih terdapat berbagai masalah kesehatan, yakni Belum optimalnya akses pelayanan kesehatan –> kendala pembiayaan kesehatan, Angka Kematian Ibu –> tinggi, Meningkatnya Beban penyakit /double burden of desease (Penyakit infeksi dan degeneratif).

Dari Permasalahan tersebut dan semakin mahalnya biaya kesehatan, maka diperlukan jaminan kesehatan. Dengan jaminan kesehatan,

  • Memberikan kepastian pembiayaan pada Masyarakat dan Pemberi pelayanan kesehatan
  • Meningkatkan akses pelayanan kesehatan
  • Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
  • Efisiensi pembiayaan kesehatan

Dasar Hukum atas Jaminan Kesehatan:

  • UU no 40 tahun 2004 –> Sistem Jaminan Sosial Nasional
  • Ps 5 –> peran daerah –> perda
  • PP 38 tahun 2007 –> Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah; Pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah daerah kab-kota
  • Kepmenkes no 922/Menkes/SK/X/2008 –> Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintah bidang Kesehatan antara Pemerintah; Pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah daerah kab-kota
  • Sistem jaminan kesehatan di Indonesia saat ini, untuk Jogjakarta -JAMKESMAS- : 942.194 Jiwa dari 71,4 Juta Jiwa di seluruh Indonesia. Sedangkan JAMKESOS telah melindungi 319.000 Jiwa yakni untuk Miskin/Tidak Mampu/Posyandu/Penyandang Masalah Sosial (Anjal+Panti), Pemberi pelayanan kesehatan.

    Sedangkan paket pelayanan JAMKESOS DIY:

    • PUSKESMAS
    • Sesuai Kompetensi Puskesmas (TT/ Non TT)
  • RUMAH SAKIT
    • Seluruh penyakit (Indikasi Medis)
    • Rujukan Berjenjang
    • Ranap Klas III
    • Obat Generik/Formularium RS

    Total coverage merupakan cerminan dari komitmen untuk melaksanakan pembangunan yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Pelaksanaan JAMINAN KESEHATAN bagi seluruh penduduk, baik yang dibiayai oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, sebagai pelaksanaan UUD 45 ps 34.

    image

     

    Perkiraan Utilisasi Dari Jumlah jiwa yang belum JPK

    image

    Sedangkan dengan peningkatan penduduk Jogjakarta sebesar 1,8% dan dengan perkiraan utilisasi di atas maka Estimasi biaya pelaynan kesehatan Dasar dan RS kelas III:

    image

    Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka Konsep Sistem Pembiayaan Kesehatan DIY secara bertahap:

    image

    Namun tentu saja dengan biaya yang begitu besar dilakukan konsep cost sharing. Dimana selisih biaya yankes menjadi beban pasien/keluarga.

    image

    Sumber-sumber pembiayaan kesehatan dapat berasal dari dana pemerintah pusat (Jamkesmas), dana dari APBD daerah yang terdiri dari: dana dari APBD propinsi (60%), dana dari APBD Kab/Kota (40%), Pajak cukai tembakau/ rokok dan sumber-sumber lain.

     
    Tinggalkan komentar

    Ditulis oleh pada 24/07/2009 in Health economics

     

    Tag:

    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s

     
    %d blogger menyukai ini: