RSS

Kejari Sidik Kasus Jamkesmas

10 Jul

Blangpidie | Harian Aceh – Kejaksaan Negeri (Kejari) Blangpidie, akan menindaklanjuti kasus penyelewengan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Ketua Kejaksaan Negeri (Kajari) setempat, Risal Nurul Fitri, SH telah mengeluarkan  surat perintah penyelidikan (Sprindlid) Kamis (9/7).

Kajari akan memanggil pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan Jamkesmas untuk dimintai keterangannya. “Kami tidak main-main dengan kasus ini, ini masalah rakyat kecil,” tegas Risal.

Untuk pemeriksaan pertama pihaknya akan memanggil seluruh Kepala Puskesmas yang ada di lingkup Pemerintahan Aceh Barat Daya (Abdya), karena menurut Risal hanya para Kepala puskesmas yang mengerti dan mengetahui data pasti tentang jumlah peserta jamkesmas dalam wilayahnya masing-masing. “Bila kita temukan adanya data yang di gelembungkan, maka ini akan jadi masalah besar bagi para kepala puskesmas itu,” ujarnya.

Menurut Risal, jumlah peserta Jamkesmas membengkak sampai 117.026 tersebut sesuai dengan SK Bupati Abdya Nomor 470/246/2008 tentang jumlah penduduk miskin peserta Jamkesmas. “Sangatlah aneh, karena jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Abdya yang hanya berjumlah 120 ribu sekian, maka yang tidak menjadi peserta jamkesmas hanya beberapa orang saja,” kata Risal.

Seperti di beritakan Harian Aceh Rabu (3/6) data peserta Jamkesmas di Kabupaten Aceh Barat Daya di duga di mark up, akibatnya Dinas Kesehatan setempat mengalami kekurangan dana sebesar Rp 3.107.471.166, dalam menutupi tagihan jaminan kesehatan masyarakat dari 117.026 orang jumlah peserta yang diajukan oleh 13 puskesmas.

Dugaan tersebut diperkuat dengan laporan Yeti Zailina, pengelola sekaligus penanggung jawab program Jamkesmas kabupaten Abdya yang mengatakan kalau data Jamkesmas itu diterima dari kepala puskesmas masing-masing kecamatan. “Kalau pun ada permainan data itu di tingkat puskesmas bukan di dinas,” katanya.

Hubungan dengan dinas hanya pada saat pencairan dana dari rekening karena harus melalui prosedur yang ada diantaranya adanya rekomendasi yang ditanda tangani oleh kepala dinas kesehatan setempat. “Ini sesuai dengan petunjuk teknis pencairan dana,” ujar Yeti.

Terkait dengan dikeluarkan Sprinlid oleh pihak Kejaksaan negeri Blangpidie dalam kasus ini, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya, H Khadry A SH MM sampai berita ini diturunkan belum bisa dimintai keterangannya karena sedang berada di luar aderah.(fri)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 10/07/2009 in Health economics

 

Tag:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: