RSS

PEMKAB KULONPROGO KESULITAN DANA ; Ribuan Warga Tak Peroleh Kartu Jamkesmas

24 Mar

Kedaulatan Rakyat

WONOSARI (KR) – Meskipun pendataan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk pelayanan kesehatan sudah dianggap valid, namun masih banyak ribuan warga miskin yang tidak terakses dalam program ini. Bahkan banyak terjadi kerancuan, karena kartu Jamkesmas bersifat perorangan, sehingga banyak warga yang dalam satu keluarga miskin tidak mendapatkan kartu.

Guna menghindari terjadinya gejolak dan kecemburuan maka perlu ada kebijakan dari Pemprop DIY maupun Pemkab Gunungkidul untuk mengeluarkan kartu pengaman atau kendali untuk memberikan pelayanan bagi warga miskin yang tidak terkacup dalam Jamkesmas maupun Jamkessos.
Demikian dikatakan Ketua Fraksi Kesatuan Umat (FKU) DPRD Gunungkidul yang juga Sekretaris Komisi D Ir Imam Taufik kepada KR, Senin (23/3) menindaklanjuti hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan akhir-akhir ini. "Banyak masukan dari masyarakat ternyata Jamkesmas banyak yang salah sasaran, dan menimbulkan kecemburuan," katanya.
Dari penjaringan aspirasi di Desa Wunung, Logandeng dan Playen, masalah yang muncul adalah tentang keluarnya Jamkesmas yang tidak sesuai dengan kondisi di masyarakat. Dicontohkan, ada satu keluarga miskin terdiri dari ayah, ibu dan tiga anak, tetapi yang mendapatkan kartu Jamkesmas hanya ayah dan ibu. "Sehingga jika ketiga anaknya jatuh sakit siapa yang akan menanggungnya," ujarnya.
Selain itu banyak keluarga mampu, bahkan keluarga PNS yang masih mendapatkan kartu Jamkesmas, sementara banyak di antara keluarga dari KK miskin justru terlewatkan. Dengan kondisi demikian, bisa ditarik kesimpulan, masih banyak oknum perangkat desa yang melakukan pendataan tidak proporsional, yakni bagi warga yang dekat didata, sementara meskipun miskin tetapi tidak dekat dilewatkan.
Melihat berbagai kerancuan tersebut, Komisi D DPRD Gunungkidul meminta kepada Pemprop DIY dan Pemkab Gunungkidul untuk mengambil kebijakan untuk bisa mengakses dan memberikan pelayanan kepada warga miskin yang tercecer yang tidak mendapatkan Jamkesmas dengan membuat kartu pengaman, atau tetap membolehkan kepala desa mengeluarkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dengan pengawasan yang lebih ketat, pinta Imam Taufik.

Pelayanan RSUD
Selain masalah Jamkesmas, dalam penjaringan aspirasi masyarakat juga banyak masukan dan keluhan terhadap pelayanan di RSUD Wonosari terutama setelah pengunduran diri Direktur RSUD Wonosari beberapa hari lalu.
Dengan adanya keluhan dari masyarakat Komisi D meminta agar segera ada kejelasan tentang pengunduran diri Direktur RSUD, selanjutnya segera dilakukan pembenahan dan pembinaan pegawai di lingkungan rumah sakit ini agar tercipta suasana yang kondusif, karena rumah sakit merupakan lembaga pelayanan kepada masyarakat, jangan sampai kemelut di tubuh manajemen di dalam namun imbasnya kepada pasien dan masyarakat.
Imam Taufik juga mengusulkan segera dilakukan perubahan sistem pelayanan terutama kepada pasien rawat inap. Selama ini pasien yang baru masuk bangsal sudah diminta langsung menebus obat di apotek. Padalah banyak di antara pasien yang saat itu belum siap keuangan. Agar rumah sakit ini mendapatkan kepercayaan dari masyarakat maka perlunya ada perubahan sistem, sehingga rumah sakit ini akan mampu bersaing dengan rumah sakit swasta yang terus bertumbuhan di Gunungkidul.

Kesulitan
Pemkab Kulonprogo mengalami kesulitan dalam menangani dana kesehatan untuk biaya berobat pasien miskin di luar kuota peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Khusus non-Jamkesmas, Pemkab sebenarnya sudah mengalokasikan dana sebesar Rp 600 juta untuk berobat di RSUD Wates. Namun jika pasien dirujuk ke Yogya, Pemkab kesulitan dana. Hingga saat ini ada 15 orang yang dirujuk ke RS Sardjito dan RS lainnya.
Hal itu dikatakan Kabag Kesejahteraan Masyarakat Setda Kulonprogo Arif Sudarmanto SH ketika dikonfirmasi KR, kemarin. "Ada 15 laporan warga miskin yang dirujuk karena menderita leukemia, gagal ginjal, kanker paru-paru, dan penyakit lainnya. Mereka yang dirujuk ini belum tercakup dalam Jamkesmas. Padahal ada pasien cuci darah yang membutuhkan pengobatan sangat mahal jika ditanggung sendiri," kata Arif.
Saat ini alokasi atau kuota Jamkesmas 141.893 orang, dan penerima Jamkesos 56.000. Sedangkan untuk non-Jamkesmas dari APBD dialokasikan dana Rp 600 juta khusus berobat di RSUD Wates. Untuk Puskesmas juga telah disediakan dana sebanyak Rp 137,5 juta.
Sementara menurut mantan anggota DPRD, Muhtarom Asrori, Pemkab dalam mencarikan dana bagi warga miskin non-Jamkesmas ini hendaknya lebih pro aktif dengan berkoordinasi dengan pemerintah propinsi (Pemprop).
"Kalau tidak koordinasi dan hanya mengandalkan pusat maka hal itu akan memakan waktu lama sementara banyak warga yang segera membutuhkan biaya," kata Muhtarom

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 24/03/2009 in Health economics

 

Tag:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: