RSS

Arsip Tag: BPJS

UU SJSN: Andaikata dengan Wawasan Kebangsaan

Sumber: http://kpmak-ugm.org/

Oleh: Firdaus Hafidz

Tulisan ini muncul karena kegelisahan muncul di sela-sela semangat Jamkesda yang terus berkembang dan tumbuh saat ini. Tidak ada satu kata pun yang menyinggung Jamkesda secara tersirat maupun tersurat dalam UU SJSN maupun BPJS. Pertanyaan besar kemudian muncul, bagaimana jika mimpi buruk Jamkesda muncul? tidak ada integrasi dari pemerintah pusat dan mereka harus mati dalam satu genggaman BPJS.

Jawaban dari Jamkesda bervariasi. Bagi daerah yang kaya, mereka merasa itu bukan masalah. Namun syaratnya adalah paket manfaat jaminan kesehatan yang sudah ada selama ini tidak boleh dikurangi. Sebaliknya, bagi Jamkesda yang berasal dari daerah yang kurang mampu menginginkan dengan adanya BPJS dapat meningkatkan paket manfaat yang selama ini telah ada.1

Sangat terlihat kentalnya semangat kedaerahan atau kepusatan. Tidak ada rasa persatuan sebagai bangsa Indonesia. Yang pusat inginnya memonopoli tanpa melihat potensi daerah. Namun di sisi lain, antar daerah pun tidak ada semangat untuk saling membantu dan gotong royong.

Inilah sebuah idealisme yang dibangun tanpa fondasi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai suatu pemahaman terhadap konsep memandang diri sebagai suatu kelompok bangsa yang terikat akibat dari kebersamaan sosial, sejarah dan perjuangan bersama. Rasa kebangsaan ini lahir dan tumbuh secara alamiah sebagai wujud untuk mencapai cita-cita bangsa yang satu.

Mari kita berimajinasi bersama dengan logika sederhana. Saat ini, cakupan masyarakat yang dilindungi oleh JAMKESMAS saat ini telah mencapai 76,4 juta jiwa dengan anggaran mencapai 5,5 triliun di tahun 2011. Lalu bayangkan APBD seluruh kab/kota di luar belanja pegawai kita yang sudah mencapai 10% adalah sebesar 26 triliun dengan pertumbuhan rata-rata 11 persen setiap tahunnya. Angka ini sama persis dengan anggaran APBN tahun 2011.2 Dan jika daerah minimal bisa berkontribusi yang sama dengan pemerintah pusat yakni 5,5 triliun untuk jaminan kesehatan, berarti Indonesia telah dapat melindungi secara komprehensif kepada 152,8 juta jiwa (59%) warganya. Dengan kontribusi sebesar itu, maka harapannya pemberitaan di media sudah bisa berbalik menjadi, “silakan sakit meski anda miskin”.

Memang tidak mudah, seluruh rakyat Indonesia ditantang dan diuji wawasan kebangsaannya. Melalui sistem asuransi sosial, seluruh daerah dan masyarakat wajib membayar premi sebagai wujud dari gotong royong yang sebenarnya untuk saling membantu antara kaya dengan miskin, sehat dengan sakit dan tua dengan yang muda.

Dengan terjaminnya kesehatan seluruh rakyat Indonesia tidak hanya meningkatkan status kesehatan, namun juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Manusia yang sehat menjadikan bangsa dan rakyatnya menjadi bangsa yagn pintar, produktif dan kompetitif. Dengan begitu, secara sinergis dapat meningkatkan tingkat pendapatan dan memutus lingkaran setan kemiskinan.

Kenyataan yang terjadi jika kondisi wawasan kebangsaan anak bangsa telah pudar dan punah termakan ideologi kapitalisme maka cita-cita yang sangat mulia dan luhur tersebut bisa saja hanya terpojok dan tidak ada lagi ikatan nilai-nilai kebangsaan yang tertanam untuk mempersatukan bangsa untuk mampu melihat musuh bersama. Semoga kita terhindar dari kemiskinan, kebodohan, dan perpecahan bangsa.

References

1. Shidieq FHA. Data Primer Wawancara Harapan Asuransi ke Depan. Yogyakarta2012.

2. Kementerian Keuangan RI. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD) 2011. Jakarta: DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN2012.

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada 04/06/2012 in Dunia Kesehatan, Health economics

 

Tag: ,

Belajar Universal Coverage dari Korea Selatan

Sumber: Kwon, S. 2008. Thirty years of national health insurance in South Korea: lessons for achieving universal health coverage. Health Policy and Planning 2009: 24:63-71.

Artikel berikut merupakan ringkasan dari salah satu jurnal yang membahas mengenai perkembangan universal coverage di Korea Selatan. Sekaligus melihat bagaimana kondisi Indonesia saat ini dari setiap Bagian-bagian.

Tahapan Evolusi:

1. Di awal berkembang nya asuransi (1977) mengcover:

a. Penduduk miskin

b. Industri yang mempekerjakan lebih dari 500 pegawai

c. Pegawai negeri sipil dan pegawai sekolah

2. Setiap 2 tahun, dilakukan ekspansi kepada industry (sector formal) yang lebih kecil. Yakni 300 pegawai (1979), 100 pegawai (1981), 16 pegawai (1983).

3. Asuransi kesehatan menggunakan system kepesertaan berdasarkan keluarga, dengan kepala kelaurga sebagai peserta.

4. Sektor informal dimulai dengan cara melakukan piloting di desa maupun di perkotaan.

5. Untuk sector informal dilakukan pooling menggunakan asuransi komunitas berdasrkan area geografi.

Indonesia:

1. Indonesia telah mengcover apa yang awalnya dicover oleh Korea. Bahkan Jamsostek sudah mencapai 10 pegawai minimal

2. Perlu adanya penghilangan opt-out dalam aturan BPJS1 ke depan

3. Perlu adanya pembentukan regionalisasi asuransi – bisa adopsi dari Askes atau Jamsostek

4. Perlu adanya kegiatan piloting untuk sector informal dengan skema BPJS

Read the rest of this entry »

 
3 Komentar

Ditulis oleh pada 04/06/2012 in Dunia Kesehatan, Health economics

 

Tag: ,

Sharing Konsep Kepesertaan Asuransi/ Jaminan Kesehatan

Sekedar sharing konsep kepsertaan yang berada di kepala saya (pikiran dangkal tanpa teori njelimet) yang selalu mengalami masalah.

Saya terpikir bagaimana jika melakukannya dengan terbalik dan campuran dengan ide pak Sigit. Yakni:

  • Tanda khusus dimiliki oleh peserta yang membayar premi, bukan orang miskin. Kenapa? karena orang miskin sampai sekarnag tidak bisa dideteksi jumlah tepatnya. Dan seperti orang di papua saja masih untung bisa menyimpan suatu ID di dompetnya. Sehingga akan lebih mudah dan jelas jika kita mendeteksi yang membayar premi.

Dampak: orang yang tidak memiliki tanda khusus tersebut, dianggap sebagai orang miskin ketika ke fasilitas kesehatan.

  • Insentif terhadap orang-orang yang membayar premi. Agar penduduk yang memang mampu lebih cenderung memilih  membyaar premi daripada menjadi dianggap miskin. – memang terlihat diskriminatif, tapi kita harus bisa memenuhi kebutuhan seseorang dengan membayar premi tanpa mengurangi kualitas bagi orang yang tidak membayar premi.
  • Tanda khusus tersebut alangkah baiknya jika bisa dimasukkan dalam e-ktp dalam rangka efisiensi, integrasi dan mencegah duplikasi. Meskipun masih butuh waktu yang panjang, namun sudah dimulai dan akan bersifat nasional. Anak dan bayi yang belum memiliki e-ktp  akan terdaftar dalam e-ktp kepala keluarga yang membayar premi nya.
  • Dengan begitu kita tidak perlu direpotkan lagi oleh siapa yang miskin. kecocokan dan lain-lain. karena penduduk indoneisa yang begitu tinggi mobilitasnya dan sangat dinamis ( kaya <-> miskin). Meksipun ke depannya pelan-pelan saya yakin dengan e-ktp akan semakin mudah untuk mengidentifikasi. Apalagi target kementerian dalam negeri untuk menyelesaikan nya dalam waktu dekat guna pemilu.. sama-sama 2014.

Mungkin sementara ini dulu. Bagi para pembaca yang punya ide lebih canggih mohon masukannya untuk kita kembangkan lebih lanjut konsepnya. Siapa tau dari kementerian kesehatan atau BPJS ada yang tertarik dan bisa menjadi inspirasi mereka.

 
6 Komentar

Ditulis oleh pada 10/05/2012 in Dunia Kesehatan

 

Tag: ,

SJSN ORGANIZER COULD BE MORE THAN ONE

Suara Pembaruan, Sept 7, 2009

Preserve Jamsostek, Askes, Taspen, and Asabri

[JAKARTA] Operation of the National Social Security Scheme (SJSN) has become a national commitment. Four state enterprises, namely PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, and PT Asabri, has shown its commitment to implement SJSN. For that, so that SJSN programs can reach all the people, need legislation to encourage the existence of more than one Social Security Organizing Enterprises (BPJS).

"Keep four SOEs (Jamsostek, Askes, Taspen, and Asabri, Red) as a BPJS. While to reach more people, the opportunity to establish new BPJS, both at national and regional levels should be opened," said State Minister for State Owned Enterprises Sofyan Djalil to SP, in his office, Friday (4 / 9). On that occasion, Sofyan accompanied by Secretary of State Minister Mohammad Said Didu SOEs, and numbers of one office echelon Minister for SOEs.

Sofyan asserted, the lead agency did not prevent the existence of BPJS, let alone the application of SJSN. During this time, what the four state-owned did is actually a SJSN. "Because it is not relevant to assessing the Office of State Minister for SOEs as a stumbling block in the implementation SJN in Indonesia," he said.

Four state-owned providers of social insurance is now managing a large fund. If accumulated, a total of four state-owned funds under management is more than Rp 120 trillion. "This is not a small number to be combined into a new enterprise which management has not been clear," said Sofyan.

In contrast to the four state-owned providers of social insurance, until now, BPJS who became the mandate of Law 40/2004 on SJSN, has no legal entity. "So weird. Companies that already have a clear legal entity had to succumb to merged into a new enterprise that do not have a legal entity," said Said Didu.

Merging of four state-owned social insurance providers, said Said Didu, not as easy as turning the palm of his hand. In addition to labor problems, should be considered too the large fund management accumulated, and the cost of liquidation.

Besides the legal issues that are not easy. Keep in mind, the four SOEs are subject to Law 40/2007 on Limited Liability Companies, Law 13/2003 on Labor, and Law 2 / 1992 on Business Insurance. According to the Insurance Business Act, the administration of social insurance is state-owned. "In this case SJSN is social insurance," said Said.

Office of State Minister for SOEs suggests, that BPJS legal entity status is a special state-owned PT (Persero). In the SJSN Act, said Said Didu, did not mention that the SJSN organizers trustees are legal entities.

"The SJSN Act is referred to the mandate of the managed funds BPJS. It’s intended so that fund participants are not confused with the funding of BPJS," he said.

So far, he continued, the participant’s funds collected by four state-owned providers of social insurance was separated from the company’s assets. "Thus, not difficult for the four SOEs to be BPJS," he explained.

Said added that the legal status of a trustee who is often mentioned in discussions about BPJS is a reaction to the status of PT (Persero) in the four state-owned providers of social insurance. In the corporate status of PT, dividends received by shareholders, not the participants.

Not Based

Related to this, Sofyan revealed, these fears are unfounded. Because since 2007, dividends PT Jamsostek and PT.Askes no longer accepted by the government as a shareholder, but returned to the participants. The policy set forth in the Base Budget. "Similarly, dividends Taspen and Asabri have been returned to the participants since 2003," he said.

To expand SJSN, Office of State Minister for State Owned Enterprises will encourage the emergence BPJS Acts allowing four state-owned as BPJS, and the establishment of BPJS in the center and in the region. Currently, DKI Jakarta Province government has been exploring the establishment of social insurance or such BPJS.

Likewise, Dean of the Faculty of Medicine Gadjah Mada University Ghufron Mukti Monday (7 / 9) confirmed, after testing the material of the Constitutional Court, the four state-owned PT Askes, PT Asabri, PT Taspen, and PT Jamsostek can not act as BPJS for not formed by Act.

However, the four state-owned entities are given the opportunity as a provider with a transition period to adjust to October 19, 2009. After the test material, the local government agency can establish the organizer. This is not a problem, as long as there is the same system and coordination, and synchronization.

"Why should fuse into one, and whether these priorities? I think it should not and does not need," he said.

Ghufron explained, there are long-term programs, such as death pension insurance, and instead there is a short-term programs, such as health and accident insurance. For short-term programs, the emphasis is not the development fund, but how to increase health access and as quickly as possible health problem or the sick quickly served. For that, it will be better if the organizers easily accessible to the public. "So clearly, there could be another provider agency (outside of 4 SOEs) according to the Court’s decision," he said.

He reminded, the community service organization which monopolized, the service quality are at stake. "So should not be monopolized, but also not free as in the United States (U.S.) who have problems," he said.

Added, the implementation of the SJSN, needs coordination and synchronization between BPJS formed in the center and the regions, which operate matters agreed upon and arranged according to their impact. If the local impact is limited, for example in the district, it is maintained at the district level.
He reminded, the proposal to the National Social Security Council (DJSN) to address implementation bottlenecks SJSN Act, that is the House of Representatives (DPR) bill BPJS legislate, to extend the Act BPJS forming two more years, and the government issued a replacement government regulation laws (Perppu), should be discussed in public to obtain the best solution and does not need to rush into taking care of who could be the organizer.

Not Real

In response to the slow implementation of the SJSN, Campaign Coordinator Division INFID, Wahyu Susilo suspect because of the lack of coordination and institutional unwillingness to release their powers to join in BPJS. For that, the President must step in overcoming this problem, considering BPJS could sustain the government’s plan to reduce poverty and welfare of the people.

Until now, said Wahyu, poverty reduction programs more temporary and not systematic. This can be seen from several government programs such as Direct Cash Aid (BLT) and the School Operational Assistance (BOS), which was full of problems. "If SJSN Act can be implemented, we are not too fussy about insurance or neglection," he said.

Meanwhile, Chairman of the House of Representatives Commission VIII Hasrul Azwar expects the government to resolve seriously BPJS bill. Relevant government officers could be asked to coordinate mutually eliminate differences of opinion.

"Poor people always suffer and become victims of ego in the government sector," he said. Related to this, the House of Representatives waited for the draft bill from the government.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 10/09/2009 in Health economics

 

Tag: , , ,

SJSN, IDEALISTS PROGRAM, POOR OPERATIONAL

Suara Pembaruan, Sept 7, 2009

By Ghufron Mukti, Professor of Public Health Gadjah Mada University

National Social Security Scheme (SJSN) is one form of social protection to ensure all the people in order to meet the basic needs of a decent life. This system is expected to address the fundamental problems in meeting the needs of the community health service, accident, pension, old age, and death compensation. At the end of her administration, President Megawati Sukarnoputri has signed the Law 40/2004 on SJSN, but until now the fate of this Act is not clear.

This is because of government regulations that will further regulate the idealist program is not published, although the second period Susilo Bambang Yudhoyono Government was in the doorway. What is the fundamental problem?

In my opinion, this program is too ambitious, not seeing the reality on the ground. Even at the beginning have been proposed unemployment guarantees.

It’s a good program, however, not operational. Where the funds to ensure the absolute and hidden unemployment which are so many in this country. Fortunately that time the unemployment insurance are not included in the program SJSN. If included, of the Act will remain a law, but not operational in the field.

How does the unemployment insurance program is not included in the SJSN Act? Are there guarantee that the programs can be operational? It should be and we see Askeskin program which is now become the Community Health Insurance Program (Jamkesmas), already includes insurance for 76.4 million poor and nearly poor in Indonesia. A breakthrough that many developing countries meet difficulties to fulfill.

However, some people questioned whether the program Jamksmas as implementation and as closer SJSN, or just away from the SJSN? This question would require further study. It is clear, through Jamkesmas, about 52 percent of Indonesia get the different forms of health insurance.
Many authorities and decision makers associated with the SJSN forget that in order to implement this idealistic program requires road map and the consensus and a clear phasing. Strangely, the place and the priority is a matter of who the organizer, not other issues more strategically. So that’s understandable some people insist that the House of Representatives which had almost finished the devotion, immediately discuss the Bill Organizer Social Security Agency (BPJS).

I think this would burden the House of Representatives, not only because of their homework a lot, but also the consequences. If forced, very risky, the time available was not sufficient, so the quality of the resulting law could not comprehensive and less able to solve the main problem. Please note that the BPJS arrangement would involve and affects many stakeholders, and potential to create unnecessary tension.

The question is, why should be forced on BPJS, and why more busy thinking about who the organizer agency than thinking about how our society is guaranteed and immediate universal coverage (comprehensive coverage) can be achieved? So, in my opinion is to emphasize how the poor and nearly poor to get insurance, and gradually the middle and upper society to participate in this program.

Thus, another way that should be done is coordination and communication among different parties that has a potential as BPJS, including PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, Asabri, Jamkesda, MOH, and related technical departments. The existing agency providers can play a role as the agency established goals.

Operational Requirements

To make SJSN idealistic program became operational, also requires that requirements must be met, such as aspects of political, economic, and technical.

First, the political problem. Does political commitment and political interests and political consensus among different stakeholders has been achieved? The answer, obviously not.

Second, if economically possible? In many countries, social security programs can be initiated and established with income per capita more than U.S. $ 2,000. Germany began a program of social health insurance as income per capita of U.S. $ 2237, Austria U.S. $ 2420, and Japan U.S. $ 2140. The per capita income today began stepping on U.S. $ 2,000. However, the economic structure of the formal sector in particular, should be strengthened.

Korea, two years before compulsory health insurance program, the distribution of population in urban areas about 50 percent. Our society is more than 60 percent of agriculture and rural areas, how to attract tuition assurance system? If it is implemented and its impact on industrial growth has been calculated? It could be siphoned off funds for the security system are too much, so that other sectors become lack of funds.

Third, the problem of technical requirements. To my knowledge, until now there has never been a counting that can be acceptable to all parties, how much actual costs required for implementation of SJSN. Even the cost for a health insurance program have no official count could be a reference.

The next question, how much is the premium per person and how the collection of premiums, and premiums are collected at any level and where? Does the amount of human resources who understand and have technical capabilities are sufficient? Does if this program operational the number of beds in the hospital enough? The answer, obviously not.

The issue does not stop there. How the fate of people who have paid premiums and fell ill while in the area has no hospital that can perform the required operation? Is it compensated or referenced? If referred who has to paid, whether they do not really want to be referred?
Thus it can be concluded that we should not force the House of Representatives who is running out of devotion to knock the hammer on BPJS Act. In opposite, priorities and decision-makers attention instead focused on the agreement and consensus road map and a clear phasing. Perspective and the community must take priority rather than agency providers.

Finally, how eligibility political, economic, and technical, including public awareness should also be considered and fulfilled, so that the idealistic program is not poor operational.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 10/09/2009 in Health economics

 

Tag: , , ,

SEGERA IMPLEMENTASIKAN UU SJSN

Suara Pembaruan, 2 September 2009

Dok SP – Hasbullah Thabrany

[JAKARTA] Pemerintah harus segera mengimplementasikan atau menerapkan Undang-Undang (UU) 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diundangkan pada era Presiden Megawati Soekarnoputri itu. Tidak ada alasan menunda terus penerapan regulasi jaminan sosial bagi rakyat itu, kalaupun ada kekurangan, bisa direvisi setelah dijalankan.

Hal itu dilontarkan mantan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kartono Mohamad dan Profesor Hasbullah Thabrany dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKMUI) di Jakarta, Rabu (2/9) berkaitan dengan mandeknya penerapan UU SJSN, meskipun sudah hampir lima tahun diundangkan. Keduanya menilai, penundaan UU ini merugikan rakyat, karena menyangkut jaminan sosial bagi rakyat.

Kartono menilai, pemerintah sekarang terkesan enggan melaksanakan SJSN, bukan karena produk itu lahir pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, melainkan karena tidak ada yang mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bagaimana pun juga jika sudah menjadi UU, harus dilaksanakan.

Dikatakan, jika Presiden SBY tak setuju atau merasa UU tidak pas, Presiden dapat mengusulkan perubahan pada masa pemerintahannya. "Sekali menjadi UU, negeri ini harus melaksanakannya. Demikian pula, kalau para dokter tidak setuju, mereka dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) seperti yang pernah dilakukan terhadap UU Praktik Kedokteran," ujarnya.

Prof Hasbullah Thabrany yang turut membidangi lahirnya UU SJSN mengatakan, pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) sebagai bagian dari implementasi UU SJSN, memang kontroversial. Ada pejabat yang tidak mau ada UU BPJS, ada juga pejabat yang menilai UU BPJS tak perlu, dan ada pejabat yang memandang BPJS sebagai BUMN khusus.

Kontroversi ini tak akan tuntas, katanya, kecuali ada pejabat setingkat Presiden atau Wakil Presiden membuat keputusan. Dikatakan, jika BPJS dianggap perlu, tidak ada dasar hukum Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk menunda atau mengulur waktu pembentukan BPJS tersebut.

Tak Boleh Mengubah

Sebab, jika UU SJSN memerintahkan bahwa BPJS harus dibentuk dengan UU, DJSN tak bisa mengubah perintah UU itu. Jika dasar penundaan pembentukan BPJS, karena penolakan beberapa pejabat, Hasbullah menilai negeri ini semakin ngawur.

" Pejabat atau DJSN tak boleh mengubah perintah UU, hanya UU-lah yang bisa mengubah perintah suatu UU," tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, ada pandangan bahwa keempat BPJS yang ada sekarang secara otomatis sudah dibentuk jadi BPJS dengan UU SJSN, dengan syarat keempatnya menyesuaikan diri dengan UU SJSN paling lambat 19 Oktober 2009. Maka, perintah Pasal 5 Ayat 1 UU SJSN hanya berlaku untuk pembentukan BPJS baru. Jika pandangan ini diambil, maka sejak awal tidak perlu ada RUU BPJS.

Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menuturkan, Kementerian Negara BUMN mendukung RUU BPJS. UU ini akan mengubah bentuk badan hukum empat BUMN yang akan menjadi anggota BPJS, yaitu PT Asabri, PT Jamsostek, PT Askes, dan PT Taspen.

"Dalam RUU tersebut, tidak diatur bentuk badan hukum. Jika badan hukum keempat BUMN diubah menjadi wali amanat maka akan terjadi masalah hukum. Karena perubahan badan hukum harus disesuaikan dengan UU Perseroan Terbatas dan UU Tenaga Kerja," katanya di Jakarta, Rabu (2/9).

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 10/09/2009 in Health economics

 

Tag: , ,

SJSN, PROGRAM IDEALIS MISKIN OPERASIONAL

Suara pembaruan, 7 September 2009

Oleh Ghufron Mukti, Guru Besar Kesehatan Masyarakat UGM

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sistem ini diharapkan dapat mengatasi masalah mendasar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, kecelakaan, pensiun, hari tua, dan santunan kematian. Di akhir pemerintahannya, Presiden Megawati Soekarnoputri telah menandatangani UU 40/2004 tentang SJSN, tetapi sampai sekarang nasib UU ini tidak jelas.

Hal itu karena peraturan pemerintah yang akan mengatur lebih lanjut program idealis tersebut tidak kunjung diterbitkan, walaupun periode kedua Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sudah di ambang pintu. Apa masalah mendasarnya?

Menurut saya, program ini terlalu ambisius, tidak melihat realitas di lapangan. Bahkan pada awalnya pernah diusulkan pengangguran mendapatkan jaminan.

Memang program yang bagus tetapi, tidak operasional. Dari mana dana untuk menjamin pengangguran mutlak dan terselubung yang sangat banyak di negeri ini. Untung waktu itu jaminan pengangguran tidak jadi dimasukkan dalam program SJSN. Kalau dimasukkan, tentu UU akan tetap menjadi UU, tetapi tidak operasional di lapangan.

Bagaimana setelah program jaminan pengangguran tidak masuk dalam UU SJSN? Apakah program jaminan yang ada bisa operasional? Seharusnya bisa dan kita lihat ada program Askeskin yang sekarang menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), sudah mencakup jaminan bagi 76,4 juta orang miskin dan hampir miskin di Indonesia. Suatu terobosan yang banyak negara berkembang kesulitan memenuhinya.

Tetapi, sebagian orang mempertanyakan apakah program Jamkesmas sebagai implementasi dan lebih mendekati SJSN, atau justru menjauhi SJSN? Pertanyaan ini tentu memerlukan kajian lebih jauh. Hal yang jelas, melalui Jamkesmas, sekitar 52 persen penduduk Indonesia mendapatkan berbagai bentuk jaminan kesehatan.
Banyak pemegang otoritas dan pengambil keputusan terkait dengan SJSN lupa bahwa untuk dapat mengimplementasi program idealis ini memerlukan road map dan konsensus serta pentahapan yang jelas. Anehnya, yang terjadi dan diprioritaskan adalah masalah siapa penyelenggara, bukan masalah lain yang lebih strategis. Sehingga bisa dimaklumi beberapa orang mendesak agar DPR yang sudah hampir selesai masa baktinya, segera membahas RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Menurut saya ini akan memberatkan DPR, tidak saja karena pekerjaan rumah mereka masih banyak, tetapi juga konsekuensinya. Jika dipaksakan, sangat berisiko, mengingat waktu yang tersedia tidak cukup, sehingga kualitas UU yang dihasilkan tidak bisa komprehensif dan kurang dapat menyelesaikan masalah pokoknya. Perlu diketahui bahwa pengaturan BPJS akan melibatkan dan berdampak pada banyak pemangku kepentingan, dan berpotensi menimbulkan ketegangan yang tidak perlu.

Pertanyaannya, mengapa harus dipaksakan tentang BPJS, dan mengapa lebih sibuk memikirkan siapa badan penyelenggara daripada memikirkan bagaimana masyarakat kita dijamin dan secepatnya universal coverage (cakupan menyeluruh) dapat tercapai? Jadi, menurut saya yang harus dilakukan adalah lebih menekankan bagaimana masyarakat miskin dan hampir miskin mendapatkan jaminan, dan secara bertahap masyarakat menengah dan atas berpartisipasi dalam program ini.

Dengan demikian, cara lain yang sebaiknya dilakukan adalah koordinasi dan komunikasi antarberbagai pihak yang potensial sebagai BPJS, termasuk PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, Asabri, Jamkesda, Depkes, dan departemen teknis terkait. Badan penyelenggara yang sudah ada bisa berperan sesuai tujuan badan tersebut dirikan.

Persyaratan Operasional

Untuk menjadikan program SJSN yang idealis menjadi operasional, juga memerlukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, seperti aspek politis, ekonomis, dan teknis.

Pertama, masalah politis. Apakah komitmen secara politis dan kepentingan politis serta konsensus politis antarberbagai pihak pemangku kepentingan sudah dicapai? Jawabannya, jelas belum.

Kedua, apakah secara ekonomi memungkinkan? Di banyak negara, program jaminan sosial dimulai dan dapat terselenggara dengan pendapatan per kapita lebih dari US$ 2.000. Jerman memulai program asuransi kesehatan sosial saat pendapatan per kapita US$ 2.237, Austria US$ 2.420, dan Jepang US$ 2.140. Pendapatan per kapita saat ini mulai menginjak US$ 2.000. Meski demikian, struktur ekonomi terutama sektor formal, harus diperkuat.

Korea, dua tahun sebelum mewajibkan program jaminan kesehatan, distribusi populasi di perkotaan sekitar 50 persen. Masyarakat kita lebih dari 60 persen pertanian dan pedesaan, bagaimana akan menarik iuran sistem jaminan? Apakah jika diimplementasikan pengaruhnya terhadap industri dan pertumbuhan ekonomi sudah dihitung? Jangan-jangan dana yang tersedot untuk sistem jaminan terlalu banyak, sehingga sektor lain menjadi kekurangan dana.
Ketiga, masalah persyaratan teknis. Setahu saya, sampai sekarang belum pernah ada hitungan yang dapat diterima semua pihak, berapa sebenarnya biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan SJSN. Bahkan biaya untuk satu program jaminan kesehatan saja belum ada perhitungan resmi yang bisa menjadi acuan.

Pertanyaan berikutnya, berapa premi per orang dan bagaimana pengumpulan preminya, lalu premi dikumpulkan di tingkat mana dan di mana? Apakah jumlah sumber daya manusia yang memahami dan memiliki kemampuan teknis sudah cukup? Apakah jika program ini dioperasionalkan jumlah tempat tidur di rumah sakit cukup? Jawabannya, jelas belum.
Persoalan tidak berhenti di situ. Bagaimana nasib orang yang sudah membayar premi dan jatuh sakit padahal di daerahnya belum ada rumah sakit yang mampu melakukan operasi yang dibutuhkan? Apakah diberi kompensasi atau dirujuk? Jika dirujuk siapa yang membiayai, padahal mereka sebenarnya tidak ingin dirujuk?
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kita tidak perlu memaksakan DPR yang hampir habis masa baktinya untuk mengetok palu UU BPJS. Sebagai gantinya, prioritas dan perhatian para pengambil keputusan justru diarahkan pada kesepakatan dan konsensus road map serta pentahapan yang jelas. Perspektif dan sisi masyarakat bukan badan penyelenggara harus lebih diprioritaskan.

Terakhir, bagaimana pemenuhan persyaratan politis, ekonomis, dan teknis, termasuk kesadaran masyarakat juga harus dipikirkan dan dipenuhi, agar program idealis ini tidak miskin operasional. *

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 10/09/2009 in Health economics

 

Tag: , ,

PENYELENGGARA SJSN BISA LEBIH DARI SATU

Suara pembaruan, 7 September 2009

Pertahankan Jamsostek, Askes, Taspen, dan Asabri

[JAKARTA] Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sudah menjadi komitmen nasional. Empat BUMN, yakni PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, dan PT Asabri, sudah menunjukkan komitmennya menerapkan SJSN. Untuk itu, agar program SJSN menjangkau seluruh rakyat, perlu UU yang mendorong lahirnya lebih dari satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Pertahankan empat BUMN (Jamsostek, Askes, Taspen, dan Asabri, Red) itu sebagai BPJS. Sedangkan untuk menjangkau lebih banyak orang, peluang untuk mendirikan BPJS baru, baik di pusat maupun daerah harus dibuka,” ujar Menneg BUMN Sofyan Djalil kepada SP, di kantornya, Jumat (4/9). Pada kesempatan itu, Sofyan didampingi Sekretaris Menneg BUMN Muhammad Said Didu, dan sejumlah pejabat eselon satu kantor Menneg BUMN.

Sofyan menegaskan, lembaga yang dipimpinnya sama sekali tidak menghambat lahirnya BPJS, apalagi penerapan SJSN. Selama ini, yang dilakukan empat BUMN tersebut sesungguhnya adalah SJSN. “Karena itu sangat tidak relevan pihak yang menilai Kantor Menneg BUMN sebagai batu sandungan penerapan SJSN di Indonesia,” tegasnya.

Empat BUMN penyelenggara asuransi sosial itu kini mengelola dana besar. Jika diakumulasi, total dana kelolaan keempat BUMN di atas Rp 120 triliun. “Ini bukan angka kecil untuk digabungkan ke badan baru yang belum jelas manajemennya,” papar Sofyan.

Berbeda dengan empat BUMN penyelenggara asuransi sosial, hingga saat ini, BPJS yang menjadi amanat UU 40/2004 tentang SJSN, belum memiliki badan hukum. “Makanya aneh. Perusahaan yang sudah punya badan hukum jelas harus mengalah untuk dileburkan ke sebuah badan baru yang belum memiliki badan hukum,” sambung Said Didu.

Peleburan empat BUMN penyelenggara asuransi sosial, kata Said Didu, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di samping masalah ketenagakerjaan, harus dipikirkan pula pengelolaan dana besar yang sudah terakumulasi, dan biaya likuidasi.

Selain itu adalah persoalan hukum yang tidak mudah. Perlu diketahui, keempat BUMN tersebut tunduk pada UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU 2/1992 tentang Usaha Perasuransian. Menurut UU Usaha Perasuransian, penyelenggara asuransi sosial adalah BUMN. “Dalam hal ini SJSN adalah asuransi sosial,” jelas Said.

Kantor Menneg BUMN menyarankan, agar badan hukum BPJS adalah BUMN khusus berstatus PT (Persero). Dalam UU SJSN, kata Said Didu, sama sekali tidak disebutkan bahwa penyelenggara SJSN berbadan hukum wali amanat.

“Yang disebutkan UU SJSN adalah dana amanat yang dikelola BPJS. Itu dimaksudkan agar dana milik peserta tidak dicampuradukkan dengan dana milik BPJS,” ujarnya.

Selama ini, lanjutnya, dana milik peserta yang dihimpun empat BUMN penyelenggara asuransi sosial sudah dipisahkan dari kekayaan perusahaan. “Dengan demikian, tidak sulit bagi keempat BUMN untuk menjadi BPJS,” jelasnya.

Said menambahkan, status hukum wali amanat yang acap disebut-sebut dalam diskusi tentang BPJS merupakan reaksi terhadap status PT (Persero) pada keempat BUMN penyelenggara asuransi sosial. Pada perusahaan berstatus PT, dividen diterima pemegang saham, bukan peserta.

Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 10/09/2009 in Health economics

 

Tag: , ,

SJSN, PEMERINTAH BISA DI- “IMPEACH”

Suara Pembaruan, 29 Juni 2009

Hasbullah Thabrany

[JAKARTA] Rakyat harus memakzulkan (impeach) pemerintah yang akan datang jika dengan sengaja tidak mau menjalankan sistem jaminan sosial nasional (SJSN). Sebab, SJSN merupakan perintah UUD 1945, sehingga jika tidak dilaksanakan, berarti pemerintah tidak memenuhi sumpahnya untuk patuh pada konstitusi itu.

Penegasan itu dilontarkan Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKMUI) Hasbullah Thabrany kepada SP di Jakarta, Senin (29/6) terkait dengan belum dilaksanakannya UU SJSN yang sudah hampir lima tahun diundangkan. Menurutnya, jika ada pihak yang tak setuju dengan isi Undang-Undang (UU) 40/2004 tentang SJSN, dipersilakan mengajukan rumusan baru untuk disetujui DPR.

Tetapi, UU SJSN katanya, tak akan gugur jika hingga bulan Oktober ini tidak dijalankan. Bulan Oktober merupakan batas waktu pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan kriteria UU SJSN, yakni nirlaba. Hasbullah yang turut membidani lahirnya UU SJSN menyebutkab, di seluruh dunia sistem jaminan sosial merupakan program untuk mencegah penduduk jatuh miskin ketika kehilangan pekerjaan, kehilangan kapasitas untuk bekerja, karena sakit atau kecelakaan, agar rakyat yang bernasib buruk bisa mempertahankan tingkat kehidupannya.

Sistem jaminan sosial bukan pemaksaan atau sistem yang membebani keuangan negara. Sebelumnya, dia mengatakan, ada yang tidak suka UU SJSN dan menakut-nakuti bahwa kalau diterapkan, pemerintah harus sediakan dana Rp 300-Rp 1.000 triliun, padahal itu tidak benar sama sekali. Kalau ada yang mengatakan, negara belum sanggup, orang itu pasti belum baca UU SJSN, sebab jaminan sosial (social security) di negara lain seperti Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Korea, Malaysia dan lain-lain mengembangkan SJSN ketika ekonomi mereka, lebih buruk dari ekonomi Indonesia sekarang.

Ditegaskan, SJSN tidak dirancang didanai dari APBN, kecuali untuk jaminan kesehatan rakyat miskin yang besarnya tidak lebih dari Rp 15 triliun. Disebutkan, sekarang, katanya, lebih dari 50 persen rakyat Indonesia yang memerlukan perawatan jatuh miskin jika sakit.

"Ini terjadi akibat karena biaya perawatan di RS publik (pemerintah) mahal. Ini karena sistem kesehatan yang lebih liberal dari sistem kesehatan di AS," katanya.

Begitu juga dengan orang yang kehilangan pekerjaan, karena PHK atau memasuki usia pensiun akan jatuh miskin karena tidak memiliki gaji. Seperti diketahui SJSN mencakup jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun dan kematian.

Hasbullah menegaskan, hampir seluruh negara di dunia memiliki sistem jaminan sosial berdasarkan iuran wajib. Bahkan, negara kapitalis seperti Amerika, Jepang, Jerman, Inggris memiliki sistem jaminan sosial. Amerika kini membahas "Health Care Reform Obama" yang juga bertujuan untuk cakupan semesta, asuransi kesehatan untuk semua penduduk.

Dikatakan, ada kesalahpahaman pada akademisi, pejabat dan pebisnis tentang jaminan sosial, yang menganggap sebagai sistem "sosialis". Pemahaman semacam ini keliru, sehingga sebagian tim sukses calon presiden (capres) merasa tak nyaman bicara jaminan sosial. Bahkan, banyak pernyataan capres dan cawapres yang berbicara ‘kesejahteraan’ tanpa mengacu UUD 1945 Pasal 34 dan UU SJSN.

Masih Dibahas

Hingga saat ini, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menurut salah seorang anggotanya, Tianggur Sinaga, di Jakarta pekan lalu mengatakan, saat ini masih terus membahas kemungkinan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU soal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Penerbitan Perpu ini dirasa penting mengingat pembahasan Rancangan UU BPJS kemungkinan besar tidak bisa diselesaikan hingga Oktober tahun ini.

Senada dengan itu, anggota DJSN lainnya Chazali Situmorang menambahkan, perintah akan menanggung pembayaran premi kesehatan untuk orang miskin sebagai wujud tindak lanjut SJSN yang telah ditetapkan menjadi UU.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 29/06/2009 in Health economics

 

Tag: , ,

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 25 pengikut lainnya.