RSS

Arsip Tag: Asuransi

Health Insurance System in Indonesia

Nowadays, Indonesia has a mix system. There is social health insurance through PT. ASKES for civil servant and PT. JAMSOSTEK for employee. Tax based system for the poor through JAMKESMAS –National level- and JAMKESDA –Province/ District level- like Medicaid in United States. And there is small share of private health insurance in Indonesia. Even though, Indonesia has prepared a major reform of the health insurance system. Health insurance will be centralized into and called BPJS 1 as an insurance carrier in 2014. It is a big challenge because they have to merge all health insurance exist –except private health insurance-.

Read the rest of this entry »

 
4 Komentar

Ditulis oleh pada 27/02/2012 in Health economics

 

Tag: ,

Pemerintah Segera Wujudkan Asuransi Bencana

Antara

Antara – Sabtu, 6 November

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah akan segera mewujudkan sebuah asuransi bencana menyusul semakin seringnya terjadi bencana alam seperti tsunami, letusan gunung berapi atau banjir bandang yang terjadi di Indonesia.

"Ide ini sesungguhnya sudah lama digagas, dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta hal ini segera dibahas dan untuk selanjutnya dapat diwujudkan," kata Kepala Biro Perasuransian Departemen Keuangan, Isa Rachmatawarta kepada pers di Jakarta, Jumat.

Dikatakannya, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Departemen Keuangan sudah membahas masalah itu lebih dari 2 tahun, tetapi saat ini tampak penting karena sering terjadinya bencana nasional.

"Ide itu sudah lama, namun masih terbatas diwacanakan, namun saat ini sudah ada koordinasi dengan pihak terkait seperti direktorat pengelolaan aset negara, ditjen anggaran dan Badan Penanggulangan Bencana," katanya.

Isa yang didampingi Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Kornelius Simanjuntak dan Direktur Asuransi Kerugian Khusus Maipark, Frans Y Sahusilawane juga mengatakan, pembicaraan masalah asuransi bencana agak sensitif karena menyangkut pembayaran premi lewat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 06/11/2010 in Health economics

 

Tag:

Orang Miskin yang Merokok akan Dicabut Jaminan Kesehatannya

Hery Winarno – detikHealth

rokok-(spiritualendeavor)-dalam
Ilustrasi (Foto: spiritualendeavor)

Jakarta, Keluarga miskin di Jakarta yang anggota keluarganya ada yang merokok maka seluruh keluarga tersebut dipastikan akan dicabut kartu jaminan kesehatannya.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta sedang menggodok rencana tersebut yang nantinya akan melibatkan beberapa instansi terkait.

Keluarga miskin yang salah satu anggota keluarganya merokok terancam tidak mendapatkan Jaminan Pemeliharaan Keluarga Miskin (JPK Gakin).

"Kita akan gunakan survei, tapi teknisnya nanti seperti apa masih kita bahas. Kita terus melakukan pendalaman untuk hal ini," ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati saat dihubungidetikcom, Selasa (9/2/2010).

Dinkes serius untuk mengkaji rencana pencabutan jaminan kesehatan itu. "Rencana itu terus kita bahas di Dinas saya, juga melibatkan lintas dinas dan pihak terkait. Kita serius dalam hal ini," tegasnya.

"Karena kalau misalnya bapaknya merokok, istri dan anaknya juga pasti menjadi perokok pasif. Itu lebih berbahaya, mubazirkan kita beri tunjangan kesehatan," tandas Dien.

Dari data yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi DKI, keluarga miskin lebih besar menghabiskan uang untuk membeli rokok daripada membeli makanan sehari-hari.

"Data yang kita dapat, uang makan mereka cuma 19 persen, tapi uang rokok bisa lebih dari 20 persen," ujar Dien.

Sebelumnya, Komnas Pengendalian Tembakau mencatat konsumsi rokok keluarga miskin menyumbang 32.400 kematian balita per tahun di Indonesia. Belanja rokok pada keluarga miskin di tahun 2006 setara dengan 15 kali biaya pendidikan dan 9 kali biaya kesehatan.

Yang lebih memprihatinkan keluarga miskin cenderung lebih suka mengeluarkan uangnya untuk membeli rokok dibanding belanja kebutuhan protein atau untuk pendidikan.

Kebiasaan merokok pada orang tua, bisa berdampak buruk pada gizi balita sehingga meningkatkan risiko gizi kurang dan gizi subur (overweight) yang nantinya berkontribusi pada peningkatan kematian bayi dan balita. Hal ini disebabkan dari zat-zat kimia yang terkandung didalam rokok.

Pada ibu hamil memiliki risiko dua kali lebih besar untuk melahirkan dengan berat badan bayi yang rendah dan kemungkinan menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik, intelektual, aborsi spontan, insiden plasenta bahkan bisa menyebabkan kematian pada bayi.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 11/02/2010 in Health economics

 

Tag: , ,

Apa Yang Bisa Kita Lakukan Bersama Atas Masalah Biaya Kesehatan?

Oleh:

Firdaus Hafidz

Mahasiswa S2 dan peneliti Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran UGM,

"Kalau diubah menjadi asuransi kasihan rakyat kecil karena konsekuensinya harus ada iur biaya. Tidak semua penyakit juga bisa tercaver, kalau dulu orang gila pun tercaver Jamkesmas,” tandas Siti, Mantan Menteri Kesehatan.

Kritikan Siti Fadilah Supari (Mantan Menteri Kesehatan RI periode 2004-2009) atas kebijakan penghapusan program Jamkesmas oleh Menteri Kesehatan membuat saya sedikit tergelitik. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah benar program Jamkesmas lebih baik dari sistem Asuransi Sosial? Ataukah kritikan yang selama ini muncul hanya merupakan ungkapan emosional atas program yang tidak dilanjutkan?

Apa Permasalahan Pembiayaan Kesehatan di Indonesia?

Kita semua merasakan biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat tajam dari tahun ke tahun. Beberapa alasan terjadinya peningkatan pembiayaan atas pelayanan kesehatan menurut teori managed care adalah (1) Insentif yang tidak memadai atau tidak ada sama sekali bagi penyelenggara pelayanan kesehatan, badan penyelenggara jaminan dan pasien untuk menerapkan sistem pelayanan kesehatan secara efisien, (2) Harapan masyarakat yang tidak realistis terhadap sistem pelayanan kesehatan dan kurangnya tanggungjawab individu dalam memelihara gaya hidup sehat, (3) Tumbuh kembangnya teknologi baru dan mahal tetapi kurang bermanfaat, (4) Akibat meningkatnya populasi lanjut usia yang menyebabkan pergeseran ke arah pelayanan medis pada penyakit kornis, (5) Praktek kedokteran defensif, dimana pelayanan yang diberikan berlebihan dan tidak diperlukan karena kekuatiran akan dituntut atas malpraktek, dan (6) Kecurangan dan penyalahgunaan pelayanan kesehatan.

Read the rest of this entry »

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada 14/12/2009 in Health economics

 

Tag: ,

PPP IN SOCIAL HEALTH INSURANCE

Firdaus Hafidz; Winter School

Problem statement

Lack of resource to provide universal coverage in a setting of social health insurance.

Recent studies indicate that the private sector –mainly from out of pocket- contributes almost 80% of the health expenditures. According to the best estimates during the last ten years, public financing accounted only 23, 7% of total health expenditure in 2000. With such a heavy dependence on out of pocket health expenditure, social health insurance mechanisms become viable alternatives.

Government has a commitment to develop National Social Security System since 2004. Government has issued Law no 40/2004 about National Social Security System. Now, government has tried to begin with Social health insurance for the poor. With Social health insurance for the poor (Jamkesmas), the 212 million of Indonesian population, roughly 36% (76,4 million) of the population is now covered.

To run the program, it need 5,8 thousand billion IDR to cover the poor. The budget always increases every year but in other hand MoH budget cannot meet the need. But that is not the only problem, (1) Indonesia is a very large country with 212 million people, scattered in about 7000 island, (2)the per capita income of Indonesians is relatively low (i.e. in 2004 it was about US$ 1.000, (3) Many people works in the informal sector, (3) Access to health facility, (4) Lack of capacity to administer the social health insurance, (5) Debate on who will be the insurance body and how is the system.

Project intervention which use PPP approach

To solve all the problem above, we need intervention which is Public Private Partnership (PPP) approach.

Insurance system intervention

There are various alternative-financing systems, (1) Single payer in national or province level, (2) Oligo payer, (3) Single collector, multi payer, (4) Multi Payer in province or district level. Using single collector, multi payer is the best idea for PPP approach. We need to involve nonprofit private sector as a multi payer spreading in Indonesia. With this system, ensure the cross-subsidies between regions and between groups.

The nonprofit private sector of insurance body –multi payer- still collect the money from the community, even it call a single collector which is central. It means that all premium collected will be transferred all to the central. So, It can solve also about informal sector issue which is hard to collect premiums from the community. So, with this partnership intervention, insurance can have better access to people and the people also have a more option choosing insurance body.

Private sector for profit will be a supplement and top up benefit. So, people who have more money and want to have a better quality or benefit, they can pay more to the nonprofit private or public insurance body. So people don’t have to pay double. Beside of private sector on insurance body, government should involve all private provider include private practice to involve in this insurance scheme.

Project Design:

Before:

clip_image001

After:

clip_image002

Project Planning and Budgeting

Preparatory stage:

1. Issue a regulation on compulsory member for all Indonesia resident

2. Determine the amount of insurance premiums and benefits

3. Bidding on eligible nonprofit and profit private health insurance

4. Contract / signing of memorandum of agreements with all private health provider sector (Hospital and Primary health care)

Implementation:

1. Socialization to community

2. Register all residents

3. Collecting premiums

4. Pilot implementation in one province

Source of Finance:

Project development budget should come from all sector.

• Central Government, should provide for the poor insurance.

• Local Government, should provide for the poor who not eligible in national protection scheme

• Private Sector, provide budgeting for administrate, socialization, and collecting the premiums.

• Community, pay the premiums

Stakeholders analysis for the project

Stakeholders

Position

Power

MoH

+++

++

DHO

++

Private nonprofit insurance

++

+

Public insurance

+

+

Private for profit insurance

-

+

Puskesmas (Public health service)

+

+

Public Hospital

++

++

Private hospital

+/-

+

Community

++

+++

Academicion

+/-

++

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 14/12/2009 in Health economics

 

Tag: , ,

Pemerintah Kurangi Peserta Jamkesmas 2010

Media Indonesia

JAKARTA–MI: Pemerintah akan mengurangi jumlah penduduk miskin peserta program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang sebelumnya 76,4 juta orang menjadi 61 juta orang pada 2010.
"Karena kemiskinan turun, Jamkesmas hanya diberikan kepada 61 juta orang yang layak menjadi peserta menurut kriteria miskin Badan Pusat Statistik (BPS)," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Aburizal Bakrie usai memimpin rapat koordinasi dengan
menteri-menteri di bawah koordinasinya di Jakarta, Senin (12/10).
Penduduk yang tidak dapat menikmati pelayanan kesehatan dengan biaya dari pemerintah dalam program Jamkesmas, katanya, harus membayar sendiri untuk jaminan kesehatan mereka.
"Jumlah penduduk Indonesia sekitar 230 juta jiwa. Yang ditanggung pemerintah sebanyak 61 juta jiwa, sisanya membayar sendiri asuransi kesehatan mereka," katanya.
Berkenaan dengan hal itu Deputi Menkokesra Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Adang Setiana menjelaskan, menurut Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional seluruh penduduk harus membayar biaya jaminan kesehatannya.
"Hanya saja, khusus untuk penduduk miskin, iurannya ditanggung oleh pemerintah melalui program Jamkesmas," katanya.
Penduduk yang tidak tercakup program Jamkesmas, ujarnya, bisa mengikuti program jaminan kesehatan yang dikelola oleh perusahaan asuransi. (Ant/OL-01)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 17/11/2009 in Health economics

 

Tag: ,

JAMKESMAS DIGANTI ASURANSI ; Tak Akan Lindungi Rakyat Kecil

Kedaulatan Rakyat

YOGYA (KR) – Rencana perubahan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) menjadi asuransi dikhawatirkan tidak akan melindungi rakyat kecil. Apalagi konsekuensi dari sistem asuransi tersebut harus ada iuran biaya dan tidak semua penyakit bisa tertangani.

Demikian disampaikan mantan Menteri Kesehatan RI periode 2004-2009, Dr dr Siti Fadilah Supari SpJP (K) dalam Musyawarah Kerja Nasional Khusus (Mukernasus) Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Minggu (15/11) di Hotel Sargede. Kegiatan ini diikuti 250 peserta dari 15 propinsi se-Indonesia. Dalam kesempatan itu, Siti Fadilah Supari juga didaulat menjadi Ketua Umum DKR.
“Jamkesmas dengan anggaran Rp 5,8 Triliun dititipkan kas negara sehingga tidak bisa diuthik-uthik agar bisa disalurkan langsung ke masyarakat. Rumah sakit (RS) yang belum melayani warga miskin (gakin) belum berhak mendapatkan sedangkan RS yang sudah mengobati gakin bisa mengajukan klaim dan uang langsung dikucurkan ke rekening rumah sakit,” ucapnya.
Namun dengan sistem asuransi anggaran Rp 5,8 Triliun dari APBN akan meluncur ke perusahaan asuransi nantinya perusahaan tersebut yang akan mengatur pengucurannya ke rumah sakit. Sistem asuransi juga tidak melindungi rakyat kecil tapi hanya mengurangi resiko orang yang sudah sehat. Karena, asuransi berdasarkan resiko sementara Jamkesmas berdasar hak rakyat.
“Kalau diubah menjadi asuransi kasihan rakyat kecil karena konsekuensinya harus ada iuran biaya. Tidak semua penyakit juga bisa tercaver, kalau dulu orang gila pun tercaver Jamkesmas,” tandas Siti.
Menurut Siti Fadilah, dengan sistem asuransi ada orang-orang yang mendapatkan untung dan komisi. Oleh karena itu, ia bersama DKR akan terus mengawal rakyat untuk mendapatkan hak-haknya di bidang kesehatan dan kemanusiaan. Karena selama ini rakyat sering dijadikan objek bukan subjek.
“Kesehatan merupakan nilai utama dari manusia paribasane kalau orang itu sehat nyangkul pun bisa makan. Kalau kesehatan dinomor kesekiankan maka akan celaka. Sangat mudah untuk melemahkan suatu bangsa cukup dengan melemahkan kesehatan warganya. Kalau kesehatannya terpuruk seseorang itu tidak akan punya kekuatan,” imbuhnya.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 16/11/2009 in Health economics

 

Tag:

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 26 pengikut lainnya.