RSS

Arsip Tag: Asuransi

Health Insurance System in Indonesia

Nowadays, Indonesia has a mix system. There is social health insurance through PT. ASKES for civil servant and PT. JAMSOSTEK for employee. Tax based system for the poor through JAMKESMAS –National level- and JAMKESDA –Province/ District level- like Medicaid in United States. And there is small share of private health insurance in Indonesia. Even though, Indonesia has prepared a major reform of the health insurance system. Health insurance will be centralized into and called BPJS 1 as an insurance carrier in 2014. It is a big challenge because they have to merge all health insurance exist –except private health insurance-.

Read the rest of this entry »

 
4 Komentar

Ditulis oleh pada 27/02/2012 in Health economics

 

Tag: ,

Pemerintah Segera Wujudkan Asuransi Bencana

Antara

Antara – Sabtu, 6 November

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah akan segera mewujudkan sebuah asuransi bencana menyusul semakin seringnya terjadi bencana alam seperti tsunami, letusan gunung berapi atau banjir bandang yang terjadi di Indonesia.

"Ide ini sesungguhnya sudah lama digagas, dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta hal ini segera dibahas dan untuk selanjutnya dapat diwujudkan," kata Kepala Biro Perasuransian Departemen Keuangan, Isa Rachmatawarta kepada pers di Jakarta, Jumat.

Dikatakannya, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Departemen Keuangan sudah membahas masalah itu lebih dari 2 tahun, tetapi saat ini tampak penting karena sering terjadinya bencana nasional.

"Ide itu sudah lama, namun masih terbatas diwacanakan, namun saat ini sudah ada koordinasi dengan pihak terkait seperti direktorat pengelolaan aset negara, ditjen anggaran dan Badan Penanggulangan Bencana," katanya.

Isa yang didampingi Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Kornelius Simanjuntak dan Direktur Asuransi Kerugian Khusus Maipark, Frans Y Sahusilawane juga mengatakan, pembicaraan masalah asuransi bencana agak sensitif karena menyangkut pembayaran premi lewat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Read the rest of this entry »

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 06/11/2010 in Health economics

 

Tag:

Orang Miskin yang Merokok akan Dicabut Jaminan Kesehatannya

Hery Winarno – detikHealth

rokok-(spiritualendeavor)-dalam
Ilustrasi (Foto: spiritualendeavor)

Jakarta, Keluarga miskin di Jakarta yang anggota keluarganya ada yang merokok maka seluruh keluarga tersebut dipastikan akan dicabut kartu jaminan kesehatannya.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta sedang menggodok rencana tersebut yang nantinya akan melibatkan beberapa instansi terkait.

Keluarga miskin yang salah satu anggota keluarganya merokok terancam tidak mendapatkan Jaminan Pemeliharaan Keluarga Miskin (JPK Gakin).

"Kita akan gunakan survei, tapi teknisnya nanti seperti apa masih kita bahas. Kita terus melakukan pendalaman untuk hal ini," ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati saat dihubungidetikcom, Selasa (9/2/2010).

Dinkes serius untuk mengkaji rencana pencabutan jaminan kesehatan itu. "Rencana itu terus kita bahas di Dinas saya, juga melibatkan lintas dinas dan pihak terkait. Kita serius dalam hal ini," tegasnya.

"Karena kalau misalnya bapaknya merokok, istri dan anaknya juga pasti menjadi perokok pasif. Itu lebih berbahaya, mubazirkan kita beri tunjangan kesehatan," tandas Dien.

Dari data yang dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi DKI, keluarga miskin lebih besar menghabiskan uang untuk membeli rokok daripada membeli makanan sehari-hari.

"Data yang kita dapat, uang makan mereka cuma 19 persen, tapi uang rokok bisa lebih dari 20 persen," ujar Dien.

Sebelumnya, Komnas Pengendalian Tembakau mencatat konsumsi rokok keluarga miskin menyumbang 32.400 kematian balita per tahun di Indonesia. Belanja rokok pada keluarga miskin di tahun 2006 setara dengan 15 kali biaya pendidikan dan 9 kali biaya kesehatan.

Yang lebih memprihatinkan keluarga miskin cenderung lebih suka mengeluarkan uangnya untuk membeli rokok dibanding belanja kebutuhan protein atau untuk pendidikan.

Kebiasaan merokok pada orang tua, bisa berdampak buruk pada gizi balita sehingga meningkatkan risiko gizi kurang dan gizi subur (overweight) yang nantinya berkontribusi pada peningkatan kematian bayi dan balita. Hal ini disebabkan dari zat-zat kimia yang terkandung didalam rokok.

Pada ibu hamil memiliki risiko dua kali lebih besar untuk melahirkan dengan berat badan bayi yang rendah dan kemungkinan menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik, intelektual, aborsi spontan, insiden plasenta bahkan bisa menyebabkan kematian pada bayi.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 11/02/2010 in Health economics

 

Tag: , ,

Apa Yang Bisa Kita Lakukan Bersama Atas Masalah Biaya Kesehatan?

Oleh:

Firdaus Hafidz

Mahasiswa S2 dan peneliti Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran UGM,

"Kalau diubah menjadi asuransi kasihan rakyat kecil karena konsekuensinya harus ada iur biaya. Tidak semua penyakit juga bisa tercaver, kalau dulu orang gila pun tercaver Jamkesmas,” tandas Siti, Mantan Menteri Kesehatan.

Kritikan Siti Fadilah Supari (Mantan Menteri Kesehatan RI periode 2004-2009) atas kebijakan penghapusan program Jamkesmas oleh Menteri Kesehatan membuat saya sedikit tergelitik. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah benar program Jamkesmas lebih baik dari sistem Asuransi Sosial? Ataukah kritikan yang selama ini muncul hanya merupakan ungkapan emosional atas program yang tidak dilanjutkan?

Apa Permasalahan Pembiayaan Kesehatan di Indonesia?

Kita semua merasakan biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat tajam dari tahun ke tahun. Beberapa alasan terjadinya peningkatan pembiayaan atas pelayanan kesehatan menurut teori managed care adalah (1) Insentif yang tidak memadai atau tidak ada sama sekali bagi penyelenggara pelayanan kesehatan, badan penyelenggara jaminan dan pasien untuk menerapkan sistem pelayanan kesehatan secara efisien, (2) Harapan masyarakat yang tidak realistis terhadap sistem pelayanan kesehatan dan kurangnya tanggungjawab individu dalam memelihara gaya hidup sehat, (3) Tumbuh kembangnya teknologi baru dan mahal tetapi kurang bermanfaat, (4) Akibat meningkatnya populasi lanjut usia yang menyebabkan pergeseran ke arah pelayanan medis pada penyakit kornis, (5) Praktek kedokteran defensif, dimana pelayanan yang diberikan berlebihan dan tidak diperlukan karena kekuatiran akan dituntut atas malpraktek, dan (6) Kecurangan dan penyalahgunaan pelayanan kesehatan.

Read the rest of this entry »

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada 14/12/2009 in Health economics

 

Tag: ,

PPP IN SOCIAL HEALTH INSURANCE

Firdaus Hafidz; Winter School

Problem statement

Lack of resource to provide universal coverage in a setting of social health insurance.

Recent studies indicate that the private sector –mainly from out of pocket- contributes almost 80% of the health expenditures. According to the best estimates during the last ten years, public financing accounted only 23, 7% of total health expenditure in 2000. With such a heavy dependence on out of pocket health expenditure, social health insurance mechanisms become viable alternatives.

Government has a commitment to develop National Social Security System since 2004. Government has issued Law no 40/2004 about National Social Security System. Now, government has tried to begin with Social health insurance for the poor. With Social health insurance for the poor (Jamkesmas), the 212 million of Indonesian population, roughly 36% (76,4 million) of the population is now covered.

To run the program, it need 5,8 thousand billion IDR to cover the poor. The budget always increases every year but in other hand MoH budget cannot meet the need. But that is not the only problem, (1) Indonesia is a very large country with 212 million people, scattered in about 7000 island, (2)the per capita income of Indonesians is relatively low (i.e. in 2004 it was about US$ 1.000, (3) Many people works in the informal sector, (3) Access to health facility, (4) Lack of capacity to administer the social health insurance, (5) Debate on who will be the insurance body and how is the system.

Project intervention which use PPP approach

To solve all the problem above, we need intervention which is Public Private Partnership (PPP) approach.

Insurance system intervention

There are various alternative-financing systems, (1) Single payer in national or province level, (2) Oligo payer, (3) Single collector, multi payer, (4) Multi Payer in province or district level. Using single collector, multi payer is the best idea for PPP approach. We need to involve nonprofit private sector as a multi payer spreading in Indonesia. With this system, ensure the cross-subsidies between regions and between groups.

The nonprofit private sector of insurance body –multi payer- still collect the money from the community, even it call a single collector which is central. It means that all premium collected will be transferred all to the central. So, It can solve also about informal sector issue which is hard to collect premiums from the community. So, with this partnership intervention, insurance can have better access to people and the people also have a more option choosing insurance body.

Private sector for profit will be a supplement and top up benefit. So, people who have more money and want to have a better quality or benefit, they can pay more to the nonprofit private or public insurance body. So people don’t have to pay double. Beside of private sector on insurance body, government should involve all private provider include private practice to involve in this insurance scheme.

Project Design:

Before:

clip_image001

After:

clip_image002

Project Planning and Budgeting

Preparatory stage:

1. Issue a regulation on compulsory member for all Indonesia resident

2. Determine the amount of insurance premiums and benefits

3. Bidding on eligible nonprofit and profit private health insurance

4. Contract / signing of memorandum of agreements with all private health provider sector (Hospital and Primary health care)

Implementation:

1. Socialization to community

2. Register all residents

3. Collecting premiums

4. Pilot implementation in one province

Source of Finance:

Project development budget should come from all sector.

• Central Government, should provide for the poor insurance.

• Local Government, should provide for the poor who not eligible in national protection scheme

• Private Sector, provide budgeting for administrate, socialization, and collecting the premiums.

• Community, pay the premiums

Stakeholders analysis for the project

Stakeholders

Position

Power

MoH

+++

++

DHO

++

Private nonprofit insurance

++

+

Public insurance

+

+

Private for profit insurance

-

+

Puskesmas (Public health service)

+

+

Public Hospital

++

++

Private hospital

+/-

+

Community

++

+++

Academicion

+/-

++

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 14/12/2009 in Health economics

 

Tag: , ,

Pemerintah Kurangi Peserta Jamkesmas 2010

Media Indonesia

JAKARTA–MI: Pemerintah akan mengurangi jumlah penduduk miskin peserta program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang sebelumnya 76,4 juta orang menjadi 61 juta orang pada 2010.
"Karena kemiskinan turun, Jamkesmas hanya diberikan kepada 61 juta orang yang layak menjadi peserta menurut kriteria miskin Badan Pusat Statistik (BPS)," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Aburizal Bakrie usai memimpin rapat koordinasi dengan
menteri-menteri di bawah koordinasinya di Jakarta, Senin (12/10).
Penduduk yang tidak dapat menikmati pelayanan kesehatan dengan biaya dari pemerintah dalam program Jamkesmas, katanya, harus membayar sendiri untuk jaminan kesehatan mereka.
"Jumlah penduduk Indonesia sekitar 230 juta jiwa. Yang ditanggung pemerintah sebanyak 61 juta jiwa, sisanya membayar sendiri asuransi kesehatan mereka," katanya.
Berkenaan dengan hal itu Deputi Menkokesra Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Adang Setiana menjelaskan, menurut Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional seluruh penduduk harus membayar biaya jaminan kesehatannya.
"Hanya saja, khusus untuk penduduk miskin, iurannya ditanggung oleh pemerintah melalui program Jamkesmas," katanya.
Penduduk yang tidak tercakup program Jamkesmas, ujarnya, bisa mengikuti program jaminan kesehatan yang dikelola oleh perusahaan asuransi. (Ant/OL-01)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 17/11/2009 in Health economics

 

Tag: ,

JAMKESMAS DIGANTI ASURANSI ; Tak Akan Lindungi Rakyat Kecil

Kedaulatan Rakyat

YOGYA (KR) – Rencana perubahan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) menjadi asuransi dikhawatirkan tidak akan melindungi rakyat kecil. Apalagi konsekuensi dari sistem asuransi tersebut harus ada iuran biaya dan tidak semua penyakit bisa tertangani.

Demikian disampaikan mantan Menteri Kesehatan RI periode 2004-2009, Dr dr Siti Fadilah Supari SpJP (K) dalam Musyawarah Kerja Nasional Khusus (Mukernasus) Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Minggu (15/11) di Hotel Sargede. Kegiatan ini diikuti 250 peserta dari 15 propinsi se-Indonesia. Dalam kesempatan itu, Siti Fadilah Supari juga didaulat menjadi Ketua Umum DKR.
“Jamkesmas dengan anggaran Rp 5,8 Triliun dititipkan kas negara sehingga tidak bisa diuthik-uthik agar bisa disalurkan langsung ke masyarakat. Rumah sakit (RS) yang belum melayani warga miskin (gakin) belum berhak mendapatkan sedangkan RS yang sudah mengobati gakin bisa mengajukan klaim dan uang langsung dikucurkan ke rekening rumah sakit,” ucapnya.
Namun dengan sistem asuransi anggaran Rp 5,8 Triliun dari APBN akan meluncur ke perusahaan asuransi nantinya perusahaan tersebut yang akan mengatur pengucurannya ke rumah sakit. Sistem asuransi juga tidak melindungi rakyat kecil tapi hanya mengurangi resiko orang yang sudah sehat. Karena, asuransi berdasarkan resiko sementara Jamkesmas berdasar hak rakyat.
“Kalau diubah menjadi asuransi kasihan rakyat kecil karena konsekuensinya harus ada iuran biaya. Tidak semua penyakit juga bisa tercaver, kalau dulu orang gila pun tercaver Jamkesmas,” tandas Siti.
Menurut Siti Fadilah, dengan sistem asuransi ada orang-orang yang mendapatkan untung dan komisi. Oleh karena itu, ia bersama DKR akan terus mengawal rakyat untuk mendapatkan hak-haknya di bidang kesehatan dan kemanusiaan. Karena selama ini rakyat sering dijadikan objek bukan subjek.
“Kesehatan merupakan nilai utama dari manusia paribasane kalau orang itu sehat nyangkul pun bisa makan. Kalau kesehatan dinomor kesekiankan maka akan celaka. Sangat mudah untuk melemahkan suatu bangsa cukup dengan melemahkan kesehatan warganya. Kalau kesehatannya terpuruk seseorang itu tidak akan punya kekuatan,” imbuhnya.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 16/11/2009 in Health economics

 

Tag:

Program Jamkesmas akan Dihapus

Media Indonesia, Penulis : Cornelius Eko

Program Jamkesmas akan Dihapus

JAKARTA–MI: Satu persatu Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mulai merevisi sejumlah kebijakan Siti Fadilah Supari-menteri kesehatan sebelumnya. Departemen Kesehatan selangkah lagi bakal menggantikan model pengelolaan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) untuk kembali ke sistem asuransi kesehatan yang dahulu sempat diharamkan Fadilah.

"Jamkesmas akan dikembalikan pada model sistem asuransi kesehatan dari sebelumya yaitu sistem pembayaran kembali (reimbursement)," sebut Endang seusai membuka seminar tentang keselamatan pasien, di Jakarta, Minggu (8/11).

Agar proses pengalihan mulus, saat ini, secara maraton, Depkes tengah mempelajari peraturan perundangan yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan kesehatan. Mantan bawahan Fadilah itu menegaskan, sistem Jamkesmas sejatinya bertentangan dengan UU Undang-Undang Siistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), lantaran itu sudah seyogianya sistem tersebut dirombak.

Dengan berbentuk asuransi, maka Depkes akan membentuk badan pelaksana (Bapel) program jaminan kesehatan terlebih dulu. Badan tersebut akan melibatkan pihak pemerintah dan swasta. Sedikit berbeda dari pengelolaan model asuransi sebelumnya, operator yang menjalankan Jamkesmas tidak hanya PT Askes saja, tetapi juga bakal melibatkan pengelola asuransi lainya.

Dihubungi terpisah, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Hasbulah Thabrany sependapat dengan kembalinya Jamkesmas pada sistem asuransi. Pasalnya, hal ini sejalan dengan amanat UU SJSN. Menurut Hasbulah, proses operasi Jamkesmas ilegal lantaran tidak memiliki payung hukum. Pada kesempatan itu, dirinya juga mengkritik kebijakan menteri kesehatan yang lama lantaran terfokus pada tindakan kuratif (pengobatan) dan mengabaikan langkah pencegahan (preventif).

Lantaran itu, disamping adanya penyelenggaraan Jamkesmas, seyogianya imbuh Hasbulah, kebijakan pencegahan seperti menghidupkan kembali Posyandu, revitalisasi Puskesmas dan dokter keluarga harus dikedepankan kembali.

Jauh-jauh hari, mendengar wacana penggantian sistem ini, Fadilah sudah mengajukan keberatannya. Perintis program Jamkesmas ini berpendapat, negara berkewajiban memenuhi kebutuhan kesehatan rakyat. Lantaran itu, program jaminan kesehatan wajib dikelola negara. Fadilah mengaku keberatan jika Jamkesmas kembali diserahkan sepenuhnya pada PT Askes. Disamping pernah menuding PT Askes sempat melakukan "penggelembungan" (sampai sekarang tidak terbukti-red), Fadilah menilai perusahaan asuransi bersifat mengejar profit dan tidak bersifat nirlaba.

Sekedar mengingatkan, sebelum bernama Jamkesmas, program pelayanan kesehatan gratis bagi orang miskin bernama Askeskin (Asuransi Kesehatan bagi rakyat Miskin) yang berdiri pada 2005 dan dikelola bersama antara PT Askes dan Depkes.

Pada 2008, Fadilah mengubah model Askeskin menjadi Jamkesmas lantaran model yang lama dinilai menghambat kelancaran pembayaran klaim pelayanan kesehatan di rumah sakit dan memicu penyimpangan penggunaan dana pelayanan.

Semenjak itu, PT Askes yang sebelumnya menjadi pengelola seluruh program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin hanya ditugasi mengurus kepesertaan Jamkesmas. Dana untuk membayar tagihan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin selanjutnya dikucurkan langsung dari kas negara ke rekening rumah sakit setelah pengelola rumah sakit mengajukan klaim pelayanan yang sudah diverifikasi

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 15/11/2009 in Health economics, Politik

 

Tag:

SICKO

sicko-jpg Film yang sangat menarik untuk ditonton. Film dokumenter mengenai kritisi masyarakat Amerika terhadap kebijakan mengenai pembiayaan terutama Asuransi kesehatan yang bobrok. Film ini secara ekstream membandingkan pembiayaan kesehatan di Amerika dengan negara-negara lain seperti Kanada, Inggris, Prancis dan Kuba.

Di Amerika Serikat meskipun warganya sudah dilindungi oleh medicare, tetap saja mereka harus bekerja keras karena beberapa obat tidak ditanggung oleh pihak medicare. Hal ini yang disebut sebagai underinssured. Sedangkan yang sudah mengikuti asuransi komersial, tetap bisa bangkrut karena tingginya biaya deductible dan co-payment. Sampai-sampai orang lebih memilih menjahit lukanya sendiri karena tingginya biaya rumah sakit di Amerika Serikat.

Keburukan lain yang ditunjukkan di film ini adalah, banyak sekali list penyakit dari pihak asuransi untuk menolak claim anda. Bahkan, ketika awalnya sudah dilindungi (dibayar oleh pihak asuransi), namun ternyata setelah diteliti ada pre-existing condition, maka pihak asuransi mempunyai HITMAN yang bertugas untuk mengambil kembali uang yang telah diberikan kepada peserta. Masalah ini sebenarnya jadi lingkaran setan, karena pihak dokter yang bisa menolak klaim akan mendapatkan bonus dari pihak asuransi.

Ok, sekarang kita ke Inggris. Bagaimana keadaan disana? Semua orang berobat hampir gratis, obat yang dibeli hanya 9euro, tak perduli seberapa banyak obat yang anda beli, dan seberapa mahal obat paten yang anda beli. Di sisi lain, dokter juga diberikan gaji yang layak. Seorang dokter umum, bisa punya rumah dengan harga 1 juta dollar, mobil audi dan hidup nyaman. Sehingga mereka tidak perlu repot-repot untuk buka praktek swasta jika tidak ingin mempunyai TV 6 atau rumah lebih dari 1. Beginilah kehidupan NHS, tapi yang menjadi kelemahan tentu saja, fasilitas kesehatan akan sangat ramai, dan antrian begitu panjang. Kurang lebih merek a mengantri selama 20 menitan. Tapi saya rasa itu jauh lebih baik dari Indonesia yang harus berjam-jam mengantri, dan tetap harus bayar. Sehingga orang termiskin di Inggris mempunyai harapan hidup lebih baik dari orang terkaya di Amerika.

Katanya korban dan pahlawan 9/11 diberi penghargaan berupa jaminan terhadap kesehatan mereka, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Para teroris diberi fasilitas kesehatan yang supercanggih di penjara Guantanamo. Di Kuba pun orang Amerika sampai merasa terharu karena disana meskipun negara yang miskin, tapi orang membayar pajak untuk kesehatan. Semua serba sederhana, tapi sudah universal coverage. Bayangkan saja, orang di sana membayar obat asma hanya 5 cent, sedangkan di Amerika harganya bisa mencapai 120 dollar. Wow…

Beginilah kalau kita mempunyai ideologi demokrasi liberal namun belum dewasa. Karena demokrasi memihak yang mayoritas bukan yang benar. Onag yang sehat selalu lebih banyak dari orang yang sakit (20-30%), seingga usaha kita untuk mencapai universal coverage harus berasal dari lubuk yang paling dalam, kecuali ideologi kita berubah menjadi demokrais sosialis. Tapi takut-takut nanti dikira komunis lagi..

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 31/10/2009 in Kuliah, Movie Review

 

Tag:

MANFAAT ASURANSI SOSIAL

Riset di Indonesia dan Amerika Serikat

File original (PDF)

Oleh: Raj Chetty, adam Looney (Biro Riset Ekonomi Massachuset, Oktober 2005)

Kajian ini merupakan mengenai dampak Asuransi Sosial terhadap kesejahteraan masyarakat di negara ekonomi berkembang dibandingkan dengan negara ekonomi maju. Dilakukan survei panel di Indonesia dan Amerika serikat (AS).

Ditemukan bahwa tingkat konsumsi makanan di kedua negara turun sekitar sepuluh persen ketika satu individu kehilangan pekerjaan. Shock memberi pengaruh yang besar terhadap tingkat konsumsi di Indonesia dan Amerika Serikat. Berbeda dengan warga AS yang cenderung untuk mengurangi kebutuhan pokok, di Indonesia cenderung mengatasi masalah ini dengan menggunakan metode yang terlalu berisiko untuk mengendalikan masalah konsumsi, yakni seperti mengeluarkan anak mereka dari sekolah atau mengirim anggota keluarganya untuk bekerja (menambah penghasilan keluarga yang semakin menipis) . Hal ini tentu saja tidak akan mereka rasakan dampaknya untuk sesaat, namun anda bisa bayangkan hal tersebut membuat semakin turunnya kualitas sumber daya manusia, dan akan berdampak besar yang buruk dan berkepanjangan bagi negara Indonesia. Asuransi sosial mampu memberikan manfaat untuk kesejahteraan dengan mengurangi perilaku yang cenderung berisiko tersebut, namun bukan untuk mengendalikan konsumsi.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa asuransi pengangguran dapat membawa dampak positif dalam beberapa hal. Kajian empiris tambahan perlu dilakukan untuk menentukan bahwa keuntungan asuransi sosial dapat menurunkan perilaku yang tidak efisien di Negara ekonomi berkembang. Satu hal yang perlu diingat bahwa kajian ini belum mengembangkan jenis program asuransi sosial yang feasible untuk diterapkan di Negara ekonomi berkembang. Apabila program ini hanya terbatas pada cakupan (coverege) yang tidak menyeluruh (contoh: hanya untuk PNS) maka hal ini dapat menyebabkan distorsi individual (seperti lebih memilih untuk bekerja sebagai pegawai negeri ) yang hanya akan menambah ketidak efektifan ekonomi Negara. Riset lebih lanjut mengenai batasan yang dibebankan oleh politik ekonomi di Negara berkembang dalam menghasilkan program asuransi sosial untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agenda riset ini sesuai untuk ekonomi Asia tenggara di mana saat ini sedang dalam fase pembangunan, sehingga penerapan jaring pengaman nasional dapat dilaksanakan.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 26/10/2009 in Kuliah

 

Tag:

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 25 pengikut lainnya.