Moreover,  person as an individual can be protected from many infectious diseases as long as community immunized already. But it can increase the risk if most of people think in the same way. People not keen to be immunized due to  its invasive procedure  and some of them can get adverse reaction.

On the other hand, people may cannot access to immunization because of price which is expensive and access to health services itself. Therefore, government provide minimum package of immunization such as BCG, Chicken pox, Polio and DPT. This minimum package of immunization can be obtain from primary health care which is exist in every sub district and easy to be accessed. And the additional immunization can only be access able  in Hospital or private practice.

Nevertheless, in my opinion minimum package of immunization which is already provided by Government is mandatory for all Indonesian people. Why? because this package can protect Indonesian people from common and fatal infectious diseases. But they still have a right to access the additional immunization if they can afforded. In conclusion, people have a right of their own health, but they also need to think about the community health through immunization.

In this article, I will try to discuss the right to health care in Indonesia by linking to WHO and ILO health financing frameworks. There are four criteria introduced in the WHO framework (equity, efficiency, feasibility and sustainability). These criteria can explain the right to health/ health care in terms of health financing and its conflict mechanism between them.

Efficiency

In act 36 of 2009, stated that the health budget should be at least 5% of the state budget and 10% of local government budget. This is to ensure the right of society to health care. Even though it increases all the time, it still not more than 2.5%(1), far away from other South East Asian Countries such as Thailand, Malaysia and East Timor which has reached 12 percent of the state budget (2). Therefore, it is not surprisingly that 35% of health expenditure comes from out of pocket (3). But on the other hand, government should be more should be more innovative and have a new strategy to budget control, human resource capacity, law and regulation, and budget planning to prevent inefficient and ineffective of health expenditure.

In terms of pooling side, currently Indonesia is using oligopoly of health insurance carrier. There are PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, ASABRI, JAMKESDA, JAMKESMAS, and many private insurance. These led to inefficiency of health insurances and become a big issue on portability and Coordination of benefit (COB). Therefore, it will be great if all health insurance carrier can be integrated and people have their right to health care where ever they are.

Equity

Every person has an equal rights in access to health resources in terms of quality services, safe and affordable. Since end of 2010, Indonesia population who already have health insurance is 59.07% (139 million people). Within 59.07%, it consist of JAMKESMAS (54.8%), JAMKESDA (22.6%), PT. ASKES (12.4%), PT. JAMSOSTEK (3.5%), Company insurance (4.6%) and other private insurance (2%). There are 250 (51%) districts have their own health insurance, and 5 provinces already achieve universal coverage such as South Sumatera, Bali, South Sulawesi and Aceh (1). However, nowadays, government still focusing on vulnerable people to ensure they have right to health/ health care.

Ideally, benefit package should be comprehensive. Some of the health insurances carrier can provide that such as JAMKESMAS and JAMKESDA in rich local government. These lead to inequity for all people in Indonesia. Therefore, central government should develop the standard of benefit package to ensure people’s right to health/ health care which can prioritize on MDG’s and catastrophic disease.

Feasibility

It is generally known that achieving universal coverage with limited resources is not piece of cake. Indonesian government is targeting universal coverage in 2014. In my opinion, since informal taxpayers are very limited currently (4), assuming this will be the same strategy to collect the premium also, then one of the biggest challenge is covering the informal sector. Therefore, if government force to achieve universal coverage and cover the informal sector, government will pay the premium. Then there will be a question of how government can afford it.

Sustainability

To ensure the rights of Indonesian to health/ healthcare, Indonesian government believes that social health insurance is the answer. Using universal social insurance can pool the risk to improve equitable access to health/ health care and prevent impoverishment. It is expected to overcome of health insurance currently, which still becoming a political tool only. It is not totally bad idea, it is greatly increases the people’s right to health/ health care. But, in my opinion, if most of the health insurance resources come from central and local government budget with unlimited benefit package, this will not be able to last long program. This idea will depend on commitment of political and economic condition. And we should not trapped into “charity health insurance” that can be a boomerang of people’s right to health/healthcare.

Referrences

1. Sedyaningsih ER, editor. Strategi dan Kebijakan Kementerian Kesehatan Menuju Universal Coverage dan Pemenuhan Serta Pemerataan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan. Annual Scientific Meeting 2011; Yogyakarta.

2. JPNN. Anggaran Kesehatan RI Kalah Jauh dari Timor Leste. Jakarta: Jawa Pos; 2011 [cited 2011 18/12/2011]; Available from: http://www.jpnn.com/read/2011/11/30/109663/Anggaran-Kesehatan-RI-Kalah-Jauh-dari-Timor-Leste-.

3. TNP2K. MENUJU UNIVERSAL COVERAGE BIDANG KESEHATAN. Jakarta 2010.

4. ID. Mendongkrak Penerimaan Pajak. Jakarta: Investor Daily; 2011 [cited 2011 18/12/2011]; Available from: http://www.investor.co.id/home/mendongkrak-penerimaan-pajak/21165.

Tujuan utama jelas adalah menara pandang yang sebagian besar waktu tidak bisa memandang apa-apa seperti biasanya karena merapi tertutup oleh kabut. Tapi entah kenapa selalu menyenangkan buat saya. Setelah itu pengennya naik kereta-keretaan muter muter kaliurang.. tapi apa daya lama banget supir nya datang, dan hujan mulai turun. Batal deh..

Tapi ada wisata baru yang kelihatannya musti dicoba.. yakni naik jeep putar-putar kaliurang di daerah bekas meletusnya merapi. tapi mahal banget bok.. 250ribu per putar. kapan-kapan deh..

Foto kenangan

Untuk mengurus visa ke Kanada ternyata tidak begitu sulit, tidak perlu proses wawancara dan cukup membayar sekitar 1 jutaan ke agen travel.

Rute perjalanan nya adalah sebagai berikut:

Yogyakarta – Jakarta – Hongkong – Vancouver – Toronto

Baliknya:

Toronto – Hongkong – Jakarta – Yogyakarta

Cukup melelahkan..fiuh..

Ok.. pertama perjalanan saya ke Hongkong dari Jakarta hanya sekitar memakan waktu 4.5 jam.. tidak terlalu melelahkan, apalagi perjalanan pagi dan suasananya masih suasana Indonesia karena penumpangnya banyakan orang Indonesia (naik garuda gitu loh..)

Sesampainya di Hongkong… nah.. kebingungan pertama baru dimulai. Airport Hongkong terlalu besar untuk saya,.. serasa masuk di dalam Mall.. awalnya setelah mendarat saya hendak mencari lokasi untuk check in Air Canada.. waduh.. ternyata sulit sekali karena tempat check in nya terpecah-pecah.. bolak-balik kayak orang tersesat.. tanya ke petugasnya berkali-kali dan petugasnya ternyata juta nggak hafal..

Akhirnya, saya bisa mengerti dimana lokasi nya karena peta.. jadi di sana ada lokasi check in A, B dan E.. nah dari tadi ku pikir di antara A dan B doang.. ternyata ada E yang letaknya jauh sekali.. wkwkkwkw…dan salutnya juga.. mereka juga memamerkan budaya Cina di sana.. dari teather, baju, sepatu, obat tradisional, dll. Di sisi lain, airport ini juga menyediakan tempat ibadan untuk semua agama (meskipun dalam satu ruangan). namun setidaknya bagi umat muslim nggak perlu bingung kalau mau solat..

OK.. berikut gambar-gambarnya ketika di airport Hongkong.

Setelah berangkat ke Vancouver selama berjam-jam.. saya nggak ngerti dan bingung waktu karena semua jendela tertutup.. dan rasanya sampai melalahkan nonton film di pesawat. Untung anak muda di sebelah saya mau diajak ngobrol, jadi nggak terlau membosankan.

Mendarat di Vancouver.. kebingungan kedua dimulai lagi.. wkwkkw… dasar cah ndeso..

ternyata nama paspor dan nama visa saya berbeda. Sebel banget sama petugas imigrasi aku.. nama di paspor full name nya hanya Firdaus Hafidz, sedangkan di visa saya tulis full name nya Firdaus Hafidz As Shidieq. hal ini membuat mereka melihat nama belakang saya yang berbeda.. waduh.. sempat di tanya-tanya sama penjaga imigrasi di sana.. deg-degan juga karena takutnya dikira teroris aku.. hiks..

belum selesai disitu, kebingung ketiga dimulai lagi.. setelah saya tidak dapat mendapatkan bagasi. Wadew.. padahal pesawat transfer menuju Toronto sudah mau berangkat. dan saya harus membuat pernyataan dan lain-lain.. WA….jadi ini buat pelajaran penting bagi saya dan mungkin pembaca. kalau pindah Airline, ternyata kita harus minta tanda bagasi yang berbeda sesuai dengan nama penerbangannya. terkadang mereka tidak bisa melakukan transfer secara otomatis. Dengan meminta tanda bagasi sesuai penerbangan selanjutnya dalam hal ini Air Canada, ini memastikan bahwa Air Canada telah memeriksa bagasi kita, dan memindahkan ke pesawat berikutnya.

.lari tergopoh-gopoh… untungnya pesawat ternyata delay dan bandara tidak sebesar di Hongkong.. fiuh..

Sampailah aku di Toronto tengah malam.. naik taksi dan sampai di Hotel.. melelahkan sekali. Keesokan harinya karena conference belum dimulai, yah jalan-jalan sendirian di kota. Karena saya nggak mau bilang ada kebingungan yang lain, yaitu saya tidak bawa charger laptop dan tidak punya baju karena bagasinya tertinggal di Hongkong.. yang katanya akan dikirim beberapa hari kemudian.

Menurut saya Toronto memang kota yang cukup mahal di sisi lain terlihat sangat sepi kendaraan sebagai pusat kota. Jadi bermimpi, kapan jogja bisa seperti ini. Hampir semua orang menggunakan public transport terutama subway nya.

Seperti apa kota Toronto? biarkan gambar yang bercerita..

Kota

Pengamen/ Pengemis

Masjid  (Unik Jumatannya,.. 3 kloter)

Subway

Train

Conference

Quebec

Niagara Falls

Kembali Ke Indonesia melewati batas waktu

Berikut Langkah-langkah selanjutnya untuk melakukan systematic random sampling:

1. Menyiapakan seluruh daftar sampel yang masuk dalam kriteria inklusi dan dituliskan secara urutan nomor. Contoh: 1) Ibu Ali 2) Ibu Udi 3).. dan seterusnya. Karena diperlukan random jika lebih dari 20, maka dalam kasus ini ada 38 orang (populasi).
2. Menyiapkan “angka random”. Angka random adalah angka yang nantinya digunakan untuk sebagai alat pengacak hasil. Angka ini bisa dibuat di ms excel dengan formula “=RAND()” lalu tekan F9, berulang-ulang untuk memunculkan angka yang berbeda-beda.
3. Buat tabel berikut di bawah untuk menentukan sampel pertama yang akan dipilih dan lompatan sampel:

Jumlah populasi	Jumlah sampel yang diinginkan	Selisih untuk memilih sampel	Angka random	Angka antara dimulainya sampling	angka dimulainya sampling
A	B	C=A/B	D	E=C*D~ digenapkan ke bawah	F=E+1
38	20	1.90	0.499	0	1

Sehingga nanti hasil pemilihan urutan sampelnya adalah:

Sudah jelas?.. mudah-mudahan lebih jelas dari sebelum membaca… heheheh..

lalu bagaimana kasusnya jika dalam 1 RW kurang dari 20 wanita?, maka diambil di RW yang lain. Namun nanti jumlah yang diinginkan merupakan selisih sampel yang kurang.

Bagaimana kalau kasusnya jika dalam 1 RW tepat 20 wanita? maka diambil keseluruhan tanpa perlu diacak.

Semoga bermanfaat…

Kenyataannya sekarang, ?? untuk di kota orang sudah mulai menikmati setiap harinya dengan pesawat terbang untuk pergi ke satu tempat ke tempat lain. Dengan harga yang semakin terjangkau. Harga kereta api dan pesawat terbang seperti tidak terlalu beda jauh kecuali anda naik bisnis atau ekonomi.

Saat itu perjalanan saya dari Jogjakarta menuju bekasi menggunakan kereta bisnis. lalu dijemput di Cileungsi menuju Kecamatan Sukamakmur, Bogor untuk sebuah survei maternal. Dalam perjalanan ke sana, saya merasa seperti bukan di pulau jawa. benar-benar membuat saya takjub. Rumah dinas tenaga kesehatan di sebelah Puskesmas benar-benar miris.. jika anda menyenggol nya saja.. rontok semen pembungkus dindingnya.. tegelny ambles.. dan airnya berebetulan dengan Puskesmas. Saya merasa lebih baik Rumah Dinas tenaga kesehatan di Handil Baru dan Timika ketika itu. Apalagi kondisi jalannya…

Yang lebih membuat saya heran adalah, ketika melakukan supervisi terhadap hasil kuesioner teman-teman di sana. banyak sekali jawabannya yang tidak tahu.. saya bertanya-tanya kenapa? ternyata mereka menggunakan tanggalan Hijriah, bukan Masehi. Sehingga mereka tidak bisa mengkonversi ke tanggalan yang pada umumnya digunakan di Indonesia. Meskipun sebenarnya saya juga malu karena tidak hafal tanggalan HIjriah sebagai umat muslim. Di sisi lain, mereka juga masih buta huruf, sehingga tanda tangan menggunakan cap jempol dengan cara menggunakan tinta bolpen. Unik sekali..

Yang membuat saya tidak habis pikir adalah, ini Bogor, dekat sekali dengan istana Bogor, dengan sekali dengan ibu kota, dekat sekali dengan presiden.. apa yang salah?

Anyway, saat ini berarti sudah hampir 20 tahun Indonesia sebenarnya sudah berusaha untuk melindungi kesehatan masayarakat melalui sistem asuransi. Namun masih belum terlihat sama sekali perkembangannya hingga saat ini. Bisa dikatakan bahwa saat ini Asuransi Kesehatan masih dalam tahap perkenalan.

Apa yang menandakan masih tahap perkenalan? pertumbuhan asuransi kesehatan di Idnonesia cenderung berjalan lambat pada sat ini. Hal ini terjadi karena masih banyaknya hambatan-hambatan dari sisi pengembang dan keenganan konsumen untuk mengubah perilaku yang telah mapan. Atau mungkin juga melihat dengan asuransi kesehatan merupakanproduk yang rumit dan hanya sedikit yang mampu membelinya.

Sehingga tidak heran jika beberapa asuransi kesehatan di daerah yang belum matang akhirnya menjadi mati suri akibat kondisi keuangan yang negatif sehingga menyebabkan pemasaran menjadi sangat berat. Apalagi ditambah dengan strategi pemasaran yang menggunakan strategi penetrasi lambat dimana peluncuran produk dengan harga rendah dan tingkat promosi yang rendah. Memang masuk akal karena ukuran pasar yang besar; dan pasar sebenarnya sudah sadar dengan produk; pasar peka terhadap harga dan terhadat beberapa persaingan potensial.

Kegagalan terhadap asuransi sosial dengan bersumber premi dari rakyat yang sebenarnya membuat perkembangan asuransi kesehatan mengarah pada sistem pendanaan melalui pajak (National Health Services) dengan menyediakan pelayanan kesehatan secara gratis atau hampir gratis kepada seluruh penduduk melalui program JAMKESMAS. Sedangkan asuransi yang terlihat masih eksis hanya pegawai PNS dan sebagian dari pekerja dengan dilindungi oleh JAMSOSTEK. Lalu yang menjadi pertanyaan besar kita bersama adalah,

“Apa yang menjadi penyebab kegagalan pemasaran asuransi kesehatan di Indonesia? “

Untuk mengetahui hal tersebut, kita bisa melihat nya melalui sisi strategi pemasaran:

1. Segmentation

Segmentasi pasar merupakan suatu tindakan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok pembeli yang mungkin memerlukan produk yang khas dan/ atau bauran pemasaran yang khusus. Melalui segmentasi pasar, terdapat berbagai keuntungan:

• Mendisain produk lebih responsive terhadap kebutuhan
• Menganalisis pasar
• Menemukan peluang
• Menguasai posisi yang superior dan kompetiitf
• Menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien.

Jika dilihat dari definisi di atas, saat ini pemerintah begitu ambisius sebenarnya. Karena berharap semua rakyat Indonesia menjadi segemen pasar. Meskipun karena politis, segmen pasar yang dituju saat ini masih orang miskin. Karena yang ingin diasuransikan adalah orang miskin, tentu saja pemerintah tidak dapat menjual asuransi kepada rakyat, tapi akhirnya menjual kepada DPR dan para pemegang kebijakan anggaran kesehatan lainnya. Untuk apa? sangat jelas adalah untuk memberikan premi kepada orang-orang miskin tersebut. Memang ini merupakan ide bagus sebagai kontrak politik mereka terhadap rakyat, tapi akan menjadi boomerang ketika asuransi bukan menjadi topik hangat dan berujung pada hilangnya komitmen pemimpin daerah pada asuransi kesehatan.

Lalu bagaimana bagi orang-orang yang setengah miskin atau setengah kaya yang sebenarnya juga menjadi segmen pasar. Meskipun sebenarnya kelihatannya mereka masih menjadi nomor 2 dalam segmentasi pasar asuransi kesehatan oleh pemerintah. Dengan asumsi bahwa permintaan terhadap asuransi belum terlihat begitu tinggi. Dari segi dmeografi Indonesia, sebagian besar merupakan anak-anak dan usia muda dimana tingkat kesakitan masih rendah, dari segi psikografi, dapat kita lihat secara sekilas bahwa kepercayaan terhadap sistem gotongroyong masih sangat rendah (padahal asuransi merupakan manajemen risiko dengan metode gotongroyong sebenarnya). Kenapa saya bisa berasumsi seperti itu? Anda saat ini bisa melihat bahwa asuransi mulai dipasarkan dengan sistem uang kembali agar menarik permintaan. Padahal dengan cara seperti itu, sistem asuransi menjadi salah kaprah. Namun semua itu sangat dipengaruhi oleh tingkat penghasilan indonesia yang masih rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Sehingga pengeluaran rumah tangga lebih banyak untuk kebutuhan pokok.

2. Targeting

Targeting merupakan tindakan menyeleksi satu atau lebih segmen pasar yang dimasuki. Dari Segmentasi ini, perusahaan harus memilih segmen mana yang akan menjadi sasaran atau target produk atau jasa mereka.

Sesuai dengan paparan di atas. Saat ini asuransi masih menjadi produk politik, bukan merupakan menjadi produk kebutuhan rakyat yang sebenarnya. Akibatnya target yang yang dibangun oleh pemerintah hanya fokus pada rakyat miskin saja. Atau memang beberapa daerah kaya bisa mengcover seluruh rakyat nya , dengan benefit apapun bahkan sampai mati, sebagai contoh kabupaten penajam paser utara.

Sehingga apakah Target kepada Pemimpin daerah merupakan pilihan utama? “Ya, untuk saat ini”. Diharapkan dengan komitmen pemerintah pusat menjalankan UU SJSN dan berusaha membangun RUU BPJS yang ditargetkan harus selesai dalam waktu dekat. Pemimpin daerah masih memiliki komitmen untuk “mengkonsumsi” asuransi kesehatan. Kenapa saya katakan “mengkonsumsi” karena sebenarnya dialah yang memutuskan untuk membeli asuransi untuk rakyat miskin di daerahnya.

Lalu, Apakah Target kepada penduduk miskin merupakan pilihan yang tepat untuk asuransi kesehatan? lagi-lagi jawabannya kita sudah tahu “’TIDAK”. Apakah mereka berharap bahwa dengan memberikan jaminan kepada orang miskin, lalu suatu saat ketika mereka sudah merasakan manfaatnya dan akan membayar asuransi? jawabannya juga “TIDAK”. Rakyat Indonesia kelihatannya masih memiliki kemiskinan jiwa. Meskipun dia mampu, namun akan menjadi sangat miskin ketika melihat ada yang gratis. Sehingga yang miskin pun ketika sudah merasakan manfaatnya akan berusaha menjadi miskin terus agar tetap ditanggung pemerintah.

Namun kita semua mengharapkan bahwa dengan melihat benefit (manfaat) jaminan kesehatan yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah, masyarakat yang setengah miskin atau setengah kaya mulai sadar akan pengtingnya asuransi kesehatan. namun yang menjadi peramasalahn berikutnya adalah, ketika daerah mulai menyelenggarakan jaminan kesehatan untuk mereka dengan menarik iuran, benefit (manfaat) yang diperoleh tidak se komprehensif yang tidak membayar. ANEH KAN? akhirnya gagal lah untuk target kepada orang-orang setengah kaya dan setengah miskin.

3. Positioning.

Positioning merupakan tindakan untuk mengkomunikasikan keunggulan dan ciri khas produk ke dalam pasar. Bagaiamana suatu produk terposisi di benak konsumen berdasarkan ciri-ciri khas atau product feature yang ada.

Pemerintah sangat hebat dalam hal ini sebenarnya. Bebrapa kali Siti Fadilah selalu menggembor-gemborkan bahwa dengan jaminan kesehatan seluruh pelayanan dapat dilakukan dengan gratis dan ditanggung apapun juga. Di benak para pengguna saat ini, bahawa dengan memiliki jaminan kesehatan seseorang akan ditanggung apapun dan tidak perlu bawa uang sepeser pun. Tapi perlu diingat sesuai tulisan saya di atas, pengguna di sini adalah pimpinan daerah. Hal ini yang menjadi membuat salah kaprah kembali mengenai asuransi kesehatan. Ketika dia berusaha mencalonkan diri menjadi pemimpin daerah atau negeri, yang digembor-gemborkan adalah “POKOKNYA SEMUA GRATIS”.. nah akhirnya yang kerepotan adalah para pelaksana yang di bawahnya. Yang akhirnya nama nya asuransi itu banyangannya para rakyat akhirnya adalah tidak bayar premi, dan pokoknya pelayanan gratis.

Sehingga ke depan, pemerintah pusat sudah harus mulai pelan-pelan mengganti jargon atas yang namanya jaminan atau asuransi. Memang sampai saat ini kelihatannya pemerintah masih takut mengatakan bahwa yang akan dilaksanakan oleh SJSN adalah asuransi sosial. ini yang bikin Siti Fadilah kebakaran jenggot (“eh nggak punya jenggot deng”). melalui serikat buruh Indonesia melakukan pengajuan amandemn UU SJSN ke MK baru-baru ini. Pemerintah harus mulai berani beriklan kepada rakyat, bahwa dengan SJSN kita akan bergotong royong bersama membangun negeri melalui premi. Saya rasa tidak ada salahnya, wong pemerintah dengan gencarnya juga mengiklankan wajib pajak melalui TV, radio dll. Apalagi asuransi kesehatan sudah jelas manfaatnya secara individu.

Bisa disimpulkan bahwa:

1. Asuransi kesehatan berjalan begitu lambat karena masih merupkan produk politik, bukan merupakan kebutuhan atau keinginan rakyat sebenarnya. Rakyat masih enggan untuk berkorban untuk kesehatan. Sehingga segmen dan target Asuransi kesehatan saat ini masih pada pimpinan daerah. Dan semua berujung pada seberapa kuat “komitmen” untuk terhadap asuransi kesehatan ke depan. Meskipun kelihatannya Bapak presiden kita belum menjadi prioritas utama dalam hal ini.

2. Positioning yang sudah sejak awal salah (bahwa jaminan itu gratis dan ditanggung semuanya) membuat SJSN dapat menjadi hal yang terlihat sangat buruk di mata pengguna asuransi (baik pemimpin maupun rakyat). Sehingga ke depan pemerintah harus mulai membenahi positioning ini.

RUU BPJS saat ini sudah molor 2 tahun, apa penyebab nya? wong yang mbahas saja (DPR yang terhormat) bilang status sekarang terhenti ketika ASM 2011 di UGM.. entah kenapa gara-gara masalah “kata” katnaya semua jadi diundur.  Atau ada masalah lain yang bikin nggak kelar-kelar? tapi jawaban DPR selalu menjawab nya secara diplomatis dan membela diri. 2004 bahwa muncul SJSN. dan diberi waktu 5 tahun untuk hadirnya BPJS. tapi sekarang waktu sudah lewat dan belum pernah terlihat. 4 BUMN, PT.ASKES, Jamsostek, Taspen, ASABRI.. katanya si DPR, mau dijadiin satu uang nya oleh BPJS yang nantinya mujncul .. (sumber: provocative, proacitive, 170311 Metro TV) apa benar bisa? itu yang jadi masalah nya sepertinya. Wah kalau orang di DPR pikirannya masih kayak gini nggak pernah bisa menyelesaikan masalah. Wong mereka itu PT.. yang mencari keuntungan.. la kok sekarang mau dijadikan BPJS yang nirlaba. siapa yang mau?, siapa yang jadi boss nya, ada beberapa orang yang bakal kehilangan pendapatan, apalagi disuruh menjadi non profit.. fiuh..

jadi sebenarnya permasalhaan ujung-ujung nya adalah duit, cuman ini yang nggak pernah tekuak.. siapa DURJA sebenarnya.

Tapi kaalu alasan dari DPR begini ceritanya: Nah karena BPJS ini merupakan inisiatif DPR di tahun 2009 dan baru dibahas 2010 (lama bener onset nya), lalu mereka membuat tim untuk emlakukan daftar inventaris masalah. terus setelah sepakat, dibahas bersama pemerintah. DPR maunya BPJS ditetapkan dan diatur. namun di sisi pemerintah pengennya penetapan aja.. wah gara-gara gini aja nih yang bikin rakyat sengsara.. mana komitmen presiden.?? saya yakin kalau presiden menengahi semua ini dan menentukan apa yang mau dilakukan, selesai. DPR dan pemerintah bakal nunduk-nunduk aja.

Sistem asuransi sosial ini menjadi sangat perlu karena sebagai langkah awal negara kita untuk reformasi sistem pembiayaan kesehatan di INdonesia, namun para pengambil keputusan yang terhormat yang berada di sana selalu

“Kumpul-kumpul terus pakai nurani, rakyat yang terpukul!” (Provocative, proactive, 2011)

3 Hari di Jakarta dipanggil Pak Steph untuk diskusi mengenai normative costing karena beliau mendapat undangan ke Seattle untuk diskusi mengenai costing bersama 15 negara lainnya yang entah dari mana.

Hari pertama membicarakan mengenai updating data entry process dan membuat draft mekanismenya ke depan.

Hari kedua membicarkaan megnenai banner, pocketbook, booklet dan leaflet. terus selanjutnya membicarakan megnenai normative costing dan berdiskusi dengan Tim dan Alex mengenai sampling rumah sakit yang drop out dan harus diganti.

Hari ketiga membicarakan megnenai presentasi normative costing lagi. rencanya sih mau ketemu sama Bu Ambar dari PT. Askes.. tapi nggak tau bisa apa nggak.

Ok. mudah-mudahan lancar sampai jogja kembali. kangen sama istri dan anak..