RSS

MONITORING DAN EVALUASI

13 Jul

Lagi search tentang monitoring dan evaluasi, ketemu slide presentasi yang menurut saya sangat bagus. Mungkin bisa bermanfaat nantinya untuk monitoring dan evaluasi HIV/AIDS

Pelatihan Monitoring dan Evaluasi di Surabaya – Presentation Transcript

Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian (Konsep dan Pendekatan) Randy R. Wrihatnolo Surabaya, 20 Desember 2008

Daftar Isi

  • Bagian 1 Persamaan dan Perbedaan Monitoring vs Evaluasi
  • Bagian 2 Pemahaman Tentang Monitoring
  • Bagian 3 Pemahaman Tentang Evaluasi
  • Bagian 4 Aplikasi Monitoring dan Evaluasi
  • Bagian 5 Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi
  • Bagian 6 Pengendalian Pembangunan
  • Bagian 7 Indikator Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian

Pengantar ► Memahami konsep-konsep monitoring dan evaluasi ► Merancang sistem monitoring dan sistem evaluasi ► Menerapkan sistem monitoring dan sistem evaluasi ► Memahami konsep pengendalian pembangunan

Bagian 1 Persamaan dan Perbedaan Monitoring vs Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi yang Efektif (1) Monitoring dan evaluasi tidak sama, tetapi keduanya memerlukan berbagai unsur dan alat yang sama, antara lain adanya sasaran-sasaran program yang jelas, target dan indikator, serta basis data yang mengandung data mutakhir (2) Sasaran (output, outcome, impact) perlu ditetapkan sejak awal (pada saat perencanaan), begitu pula dengan indikator dan sasaran utama. (3) Monitoring dapat mempermudah kita dalam mengamati terus-menerus trend dan masalah, dan bila perlu melakukan penyesuaian dalam rencana implementasi atau proses pengelolaan secara tepat waktu. (4) Bila dikaitkan dengan sistem monitoring yang kokoh, evaluasi tidak hanya dapat mengidentifikasi hasil-hasil program, tetapi juga dapat menyediakan informasi mengenai kapan, mengapa, dan bagaimana implementasi program meleset dari rencana semula dan kemudian menyajikan rekomendasi untuk mengatasi masalah itu monitoring dan evaluasi dapat dipakai mengidentifikasi dan mengatasi masalah. . (5) Monitoring dan evaluasi juga penting dalam upaya untuk merekam temuan, inovasi, hasil, dan praktik baik, untuk disebarluaskan serta dimanfaatkan pihak dan daerah lain dan juga sebagai dasar untuk “merayakan” keberhasilan. Selain itu, monitoring dan evaluasi merupakan wahana peran serta penerima manfaat program/kegiatan yang sangat efektif bila dilakukan dengan benar.

Monitoring ≠ Evaluasi Meski ada beberapa kesamaan dan keterkaitan antara monitoring dan evaluasi, sebaiknya secara konsepsional hal itu dipahami, dirancang, serta dilaksanakan secara terpisah. Dengan demikian, sebaiknya penggunaan istilah “monev” dihindari karena merancukan antara dua hal yang berbeda. Penggunaan istilah “monitoring (atau pemantauan)” dan “evaluasi” secara terpisah akan membantu menekankan perbedaan proses, tujuan, dan kegunaan masing- masing fungsi atau proses itu.

10 Langkah Monitoring dan Evaluasi Fungsi Monitoring Evaluasi manajemen Pengendalian peran organisasi Sumber: Bank Dunia (2004) 7

Kerangka Montoring dan Evaluasi Monitoring berfokus pada penelusuran dan pelaporan mengenai masukan, kegiatan, dan terutama keluaran. Evaluasi lebih berfokus pada keluaran serta terutama hasil/manfaat dan juga dampak (impacts).

Sekilas Persamaan dan Perbedaan Montoring dan Evaluasi Perbedaan *) Aspek *) Persamaan *) Monitoring Evaluasi Waktu post project (mid-project if Dalam 1 tahun anggaran on-going project berjalan needed to be continued) Pelaku Unit kerja internal Unit Kerja eksternal Dilaporkan kepada atasan langsung selaku KPA Level Substansi Kegiatan Program (agregat kegiatan) Dalam satu DIPA Perbaikan mekanisme Kegunaan Perbaikan kebijakan Maximasi efisiensi dan proyek efektivitas Sifat laporan Rekomendasi kebijakan Memperbaiki perencanaan dan Progress report penganggaran program Level Indikator Indikator output Indikator outcome / impact Harus mudah diukur Ordinal deskriptif Skala Indikator Rasio Harus terukur, ada baseline Interval kuantitatif Teknik deskriptif Metode ukur Teknik analitik Metode ilmiah Sensus Alat ukur Survei, Sensus Sesuai kebutuhan *) Akan dijelaskan bertahap makna dan manfaatnya.

Bagian 2 Pemahaman Tentang Monitoring

Definisi dan Konsep Dasar Monitoring Merupakan fungsi manajemen yang dilakukan pada saat suatu kegiatan sedang berlangsung apabila dilakukan oleh pimpinan maka mengandung fungsi pengendalian. Mencakup antara lain: (a) penelusuran pelaksanaan kegiatan dan keluarannya (outputs) (b) pelaporan tentang kemajuan (c) identifikasi masalah-masalah pengelolaan dan pelaksanaan. Sebagai contoh: Untuk setiap program pembangunan, monitoring dapat berupa pelaporan setiap enam bulan tentang kegiatan yang telah dilakukan dan/atau keluaran (outputs) yang telah dicapai dalam hal seperti imunisasi, perbaikan sekolah, pengadaan sistem air bersih.

Rencana Monitoring (1) Rencana monitoring sebaiknya mencakup langkah-langkah sebagai berikut: Langkah 1: Tentukan kegiatan dan keluaran utama yang harus dimonitor Untuk sektor kesehatan, misalnya, monitoring dapat difokuskan pada hal-hal seperti prasarana yang telah ditingkatkan, di mana peningkatan prasarana itu dilakukan, klien mana saja yang menerima pelayanan dan untuk apa, dan/atau obat gratis apa yang telah disediakan, untuk siapa dan untuk penyakit apa saja. Yang perlu kita ingat adalah jangan berusaha untuk memonitor segala aspek. Yang penting, kita memonitor apa yang telah dilakukan, keluaran apa yang dihasilkan, di mana, kapan, oleh siapa, dan untuk siapa. Kemudian, hasil monitoring itu dibandingkan dengan rencana semula, selisih antara rencana dan hasil monitoring dibuat laporannya, dan kemudian sejauh mungkin faktor-faktor penyebab perbedaan itu diidentifikasi. Tata cara penyimpanan data juga penting untuk mempermudah penyusunan laporan yang akurat dan tepat waktu. Sedapat mungkin sumber data yang telah dikumpulkan secara rutin dimanfaatkan. Ciptakan format pelaporan yang tidak terlalu rumit, dengan sebagian hasilnya disajikan secara visual/grafik.

Rencana Monitoring (2) Langkah 2: Tentukan pihak mana yang akan melakukan monitoring, dan kapan. Sebaiknya pihak yang melakukan monitoring yang dimaksud di sini bukan pihak pengelola program langsung, untuk menjaga independensi. Dengan menganut asas partisipatif, wakil-wakil penerima manfaat program/kegiatan sedapat mungkin bersama-sama melakukan monitoring. Mengenai frekuensi, hal ini sebaiknya dilakukan paling tidak setiap enam bulan sekali untuk sebuah program jangka menengah atau jangka panjang.

Rencana Monitoring (3) Langkah 3: Tentukan siapa saja yang akan menerima laporan hasil monitoring. Sebaiknya laporan hasil monitoring disebarkan tidak hanya pada pihak-pihak pemerintah (eksekutif dan legislatif), tetapi juga pada pihak pelaksana (misalnya: rumah sakit, kontraktor), instansi pemerintah pusat serta wakil-wakil kelompok penerima manfaat, dan juga OMS untuk meminta umpan balik. Buatlah pertemuan berkala untuk meninjau kembali tingkat kemajuan serta memutuskan apakah rencana implementasi perlu disesuaikan.

Bagian 3 Pemahaman Tentang Evaluasi

Definisi dan Konsep Dasar Evaluasi Merupakan fungsi manajemen yang dilakukan setelah kurun waktu tertentu atau setelah suatu kegiatan telah berlalu. Mencakup antara lain: (a) Penilaian atas dampak kolektif—baik positif maupun negatif—dari semua (atau sebagian besar) kegiatan yang telah dilakukan, pada lokasi dan/atau kelompok sasaran yang berbeda-beda. (b) Deskripsi keluaran dan hasil/manfaat sebagaimana dilihat dari sudut pandang penerima manfaat. Mengenai kegiatan yang disebut di atas. Misalnya, evaluasi dapat dilakukan terhadap jumlah balita yang telah diimunisasi serta tingkat penurunan angka penyakit yang disebabkan oleh program imunisasi tersebut. Contoh lain, sejauh mana perbaikan sekolah mengakibatkan peningkatkan kehadiran anak di sekolah dan pengurangan jumlah anak usia sekolah yang putus sekolah, dan sejauh mana frekuensi penyakit yang menular lewat air berkurang akibat pengadaan sistem air bersih.

Jenis Evaluasi Tergantung keperluan dilakukan pada titik-titik berbeda dalam siklus program/proyek. Ada evaluasi proses yang berfokus pada mutu penyampaian pelayanan, ada evaluasi biaya-manfaat dan ada evaluasi dampak. Evaluasi formatif dilakukan pada waktu program/kegiatan berjalan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaan, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada saat program/kegiatan sudah berakhir, dengan tujuan untuk mengukur dampak serta menghimpun pelajaran/pengalaman yang berguna. Terdapat dua jenis evaluasi yang perlu kita pertimbangkan: (1) Evaluasi atas Proses. (2) Evaluasi Dampak.

Evaluasi atas Proses Jenis evaluasi ini berfokus pada apa yang telah dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang menjadi penerima manfaat, serta apa respons mereka terhadap kegiatan program. Contoh: Untuk program peningkatan pelayanan pendidikan, sekolah mana yang ikut serta, kegiatan apa yang telah dilakukan oleh sekolah itu, dan sejauh mana murid telah menerima manfaat dibandingkan jumlah anak usia sekolah keseluruhan? Jenis evaluasi ini didasarkan pada laporan-laporan monitoring dan penelaahan atas dokumendokumen program, wawancara, serta kunjungan lapangan. Jenis evaluasi ini relatif lebih mudah dilakukan dan sangat berguna bila laporan monitoring atau umpan balik dari lapangan menunjukkan bahwa terjadi keterlambatan, pengeluaran biaya yang melampaui anggaran, dan ada keluhan dari penerima manfaat atau persoalan dalam pengelolaan program.

Evaluasi Dampak Jenis evaluasi ini berusaha mengungkapkan siapa sebenarnya yang memperoleh manfaat dari program dan berapa besar manfaatnya; dengan kata lain, sejauh mana hasil/manfaat (dan dampak) yang diharapkan telah tercapai. Contoh: pada program peningkatan pelayanan pendidikan, kita tidak hanya melaporkan apa yang telah dilakukan dan berapa murid yang terlibat, tetapi juga sejauh mana mereka memperoleh pendidikan gratis dan pendidikan yang lebih bermutu, bersekolah lebih lama, serta sejauh mana hasil pendidikan mereka lebih baik dibandingkan dengan murid yang bersekolah di sekolah yang tidak mempunyai program peningkatan pelayanan pendidikan. Jenis evaluasi ini bisa saja cukup mahal bila kelompok sasaran besar sekali atau bila kita harus membuat perbandingan dengan, misalnya, kelompok-kelompok masyarakat di luar program. Yang jelas, kita harus merancang evaluasi sesuai dengan sumber daya yang kita miliki, dengan misalnya menggunakan sampel responden yang memadai jumlahnya untuk mengetahui sejauh mana program telah menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, peningkatan status kesehatan atau pendidikan, atau manfaat lain bagi wilayah atau kelompok masyarakat sasaran. Dalam kedua jenis evaluasi itu, perlu dibuat penilaian kembali berdasarkan asumsi dasar dan rancangan program (suatu hal yang relatif tidak sering dilakukan). Faktanya adalah bahwa banyak program/kegiatan (dan kebijakan) gagal mencapai hasil yang diinginkan karena asumsi-asumsi dasar dan rancangan program itu sendiri tidak benar.

Langkah-langkah Melakukan Evaluasi Langkah 1: Melalui penyusunan rencana kerja, sepakatilah (a)apa yang akan dievaluasi (didasarkan pada hasil/manfaat yang telah ditentukan dalam rencana program dan dengan menggunakan sejumlah kecil indikator dan target kunci); (b)basis data yang akan digunakan, (c)kapan evaluasi akan dilaksanakan (biasanya setelah program berjalan 2-3 tahun); Langkah 2: Pilihlah pihak pelaksana evaluasi yang independen dan objektif (yang tidak dekat dengan pihak pengelola program). Misal: bila evaluasi akan dilakukan salah satu instansi pemerintah, sebaiknya pilihlah lembaga pemerintah di luar SKPD yang melaksanakan program. Pilihan lain adalah lembaga independen (seperti perguruan tinggi atau OMS) yang memiliki kapasitas. Sepakatilah metodologi yang akan digunakan (yang tidak terlalu kompleks). Temuilah wakil-wakil kelompok penerima manfaat serta beberapa OMS untuk bersama-sama merancang serta melaksanakan evaluasi. Langkah 3: Bahaslah laporan hasil evaluasi dengan pihak pelaksana evaluasi. Bila laporan sudah memenuhi syarat dan dianggap final, sebar luaskan untuk memperoleh umpan balik, kemudian atur pertemuan dengan pihak-pihak pelaksana program dan pemangku kepentingan lain untuk membahas hasil evaluasi serta menentukan langkah-langkah penyempurnaan program yang mungkin diperlukan.

Beberapa Catatan Penting ► Untuk mengukur kemajuan, sudah jelas bahwa kita memerlukan gambaran konkret dan rinci tentang situasi awal atau data acuan (baseline). ► Tentang metodologi, evaluasi terbaik menggunakan kombinasi teknik-teknik kuantitatif dan teknik-teknik kualitatif. ► Dalam membuat analisis, kita harus sangat hati-hati dalam mengambil kesimpulan bahwa keseluruhan perubahan dalam suatu kondisi (atau indikator) yang direkam adalah hasil atau dampak dari program yang sedang dievaluasi. Mungkin ada faktor-faktor lain juga. Misalnya, peningkatan pendapatan rata-rata dalam kelompok penerima manfaat belum tentu seluruhnya berasal dari kegiatan program. Para evaluator ahli yang cukup berpengalaman mempunyai teknik-teknik untuk membedakan antara dampak yang jelas dihasilkan oleh sebuah program atau kegiatan dan dampak yang berasal dari faktorfaktor lain.

Bagian 4 Aplikasi Monitoring dan Evaluasi

UU dan PP yang mengatur fungsi monitoring dan evaluasi (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Secara umum monitoring yang dimaksud dalam beberapa dokumen tersebut (begitu pula monitoring yang biasa dilakukan selama ini) lebih dititikberatkan pada monitoring pelaksanaan fisik dan penyerapan dana.

Monitoring dan Evaluasi Konvensional Monitoring dan evaluasi yang dilakukan selama ini (yang “konvensional”) lebih ditujukan untuk memenuhi keperluan administratif dan pertanggungjawaban internal, sebagaimana dilihat dari sudut pandang “yang punya program”. Segala aspek rancangan dan pelaksanaannya ditentukan oleh instansi yang mendanai program. Khusus mengenai evaluasi, biasanya hal itu dilakukan oleh pihak evaluator yang dikontrakkan. Hasilnya baru diterima setelah beberapa bulan telah berlalu dan relatif jarang disampaikan kepada para klien/penerima manfaat program (dalam bentuk yang mudah dipahami).

Monitoring dan Evaluasi Partisipatif Monitoring dan evaluasi partisipatif dianggap lebih diperlukan untuk memonitor dan mengevaluasi program-program sosioekonomi. Dalam pendekatan partisipatif, para klien/penerima manfaat lebih besar perannya dalam merancang serta melakukan monitoring dan evaluasi, dengan dibantu fasilitator (staf proyek/petugas lapangan bisa juga terlibat). Masyarakat penerima manfaat ikut memilih indikator-indikator keberhasilan, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan sejumlah teknik dan metode sederhana yang sesuai dengan budaya setempat. Dengan cara ini, hasil atau kesimpulan monitoring dan evaluasi langsung dapat diperoleh masyarakat tanpa harus menunggu lama. Yang penting, melalui pendekatan partisipatif, masyarakat penerima manfaat diberdayakan untuk semakin berperan dalam mengawasi serta memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan. Dengan desentralisasi ada keperluan dan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan berbagai sistem dan teknik monitoring dan evaluasi untuk menghasilkan dampak program yang lebih besar.
Merancang Monitoring dan Evaluasi Sebelum Implementasi Monitoring dan evaluasi merupakan komponen esensial dari setiap penyusunan program, dan kita perlu merancangnya pada tahap desain program/proyek atau paling lambat pada tahap pemantapan rencana pengelolaan implementasi. Pengalaman menunjukkan bahwa bila sistem monitoring dan evaluasi dirancang setelah pelaksanaan program, kita akan menghadapi berbagai persoalan sebagai berikut: 1) Penyebutan sasaran dan hasil secara kurang jelas (tidak jelas persis apa yang akan dilakukan dan apa yang akan dihasilkan); 2) Target-target yang kabur, tidak konsisten, dan sering berubah; 3) Kurang jelasnya status awal (benchmarks) serta langkah-langkah pelaksanaan yang akan ditempuh, sehingga sulit diketahui kemajuan yang telah dicapai; 4) Kurang tepatnya indikator-indikator (mengukur hal-hal yang tidak tepat, atau hanya mengukur masukan dan kuantitasnya, bukan keluaran dan kualitasnya); 5) Kebutuhan akan data yang terlalu sulit dikumpulkan atau yang tidak konsisten antara beberapa periode waktu, sehingga kita tidak dapat mengukur hasil yang riil dan/atau tidak dapat membandingkan hal yang sama antara beberapa kurun waktu; 6) Kurang atau tidak adanya keterlibatan calon penerima manfaat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses monitoring dan evaluasi.

5 hal utama untuk finalisasi rancangan program Perhatian besar pada 5 hal utama untuk finalisasi rancangan program dan rencana pengelolaan implementasi: 1) penetapan sasaran dan hasil yang realistis dan terukur (measurable); 2) penentuan indikator, target, dan basis data yang solid; 3) penyiapan dan pelaksanaan sistem monitoring; 4) perumusan, penyebarluasan, dan pelaksanaan kerangka dan rancangan evaluasi; 5) keikutsertaan klien, OMS, dan pihak-pihak lain baik dalam perancangan maupun pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Ada kemungkinan akan timbul resistensi terhadap pengembangan dan pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi yang kokoh. Untuk mencegah atau mengurangi resistensi tersebut, keterlibatan semua pihak sangat penting, begitu pula pemahaman yang jelas mengenai kegunaan monitoring dan evaluasi. Fungsi monitoring dan evaluasi (kecuali monitoring internal) harus berada di luar tanggung jawab pihak pengelola (manager) program. Pada hakikatnya, karena setiap program pembangunan menggunakan dana publik, maka monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil program-program itu merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, pelaksana, penerima manfaat, masyarakat luas, perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat sipil.

Bagian 5 Kelembagaan Monitoring dan Evaluasi

Kelembagaan dan Pengembangan Kapasitas Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan dan Pengembangan Kapasitas Monitoring dan Evaluasi Pada beberapa instansi/pemerintah daerah belum dikembangkan kapasitas, keterampilan, lembaga, dan sumber daya yang diperlukan untuk merancang serta melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi program. Pada kebanyakan instansi/pemda belum disiapkan dana yang mencukupi (dan mungkin juga belum ada kebutuhan) untuk membiayai sebuah lembaga (atau satuan kerja) khusus untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, sebaiknya kita mulai melakukan pengembangan kapasitas tersebut pada skala kecil dulu, kemudian selangkah demi selangkah kapasitas itu ditingkatkan.

Kelembagaan dan Pengembangan Kapasitas Monitoring dan Evaluasi Berbagai pertimbangan yang dapat kita pikirkan dalam kaitannya dengan hal ini: 1) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebaiknya difokuskan pada program/proyek yang relatif lebih penting dan besar, dengan jangka waktu pelaksanaan 2–4 tahun. 2) Ciptakanlah sebuah proses yang mengantarkan hasil monitoring dan evaluasi secepat mungkin kepada para pengambil keputusan utama, sehingga perubahan/penyesuaian yang diperlukan dalam program/proyek dapat dilakukan sedini mungkin. Dengan kata lain, sebaiknya monitoring dan evaluasi tidak menjadi urusan tingkat bawah dalam struktur pemerintahan. 3) Lembaga-lembaga perencanaan utama (terutama BAPPEDA dan Badan Keuangan) sebaiknya diberi tanggung jawab dan keterampilan yang diperlukan supaya dapat menyediakan bantuan teknis/pengarahan pada SKPD, untuk menjamin bahwa semua program yang penting dan besar tidak hanya memiliki sasaran, indikator, dan target yang jelas, tetapi juga memiliki rencana pengelolaan implementasi termasuk monitoring dan evaluasi. Peran lembaga perencanaan ini juga dapat menjamin objektivitas dan transparansi proses monitoring dan evaluasi. 4) Dengan bantuan teknis dari pemerintah pusat, misalnya, atau dari perguruan tinggi, lakukanlah pengembangan kapasitas bagi kelompok perencana dan pengelola program dalam bentuk pelatihan mengenai monitoring dan evaluasi. Untuk beberapa referensi sumber daya teknis, lihat bagian Sumber-sumber/Referensi di bawah ini. 5) Untuk basis data sistem monitoring dan evaluasi, sedapat mungkin agar memanfaatkan data yang tersedia (yang dikumpulkan secara berkala). Upaya pengumpulan data tambahan dibatasi hanya pada informasi yang benar-benar diperlukan sebagai pelengkap. Dengan demikian, kita dapat menekan biaya, mempercepat proses, serta memanfaatkan basis data itu untuk program-program yang penting dan besar di masa depan. 6) Gunakanlah teknik-teknik partisipatif dalam monitoring dan evaluasi. Teknik-teknik partisipatif tidak hanya digunakan untuk memperoleh masukan dan umpan balik dari para klien program, tetapi juga untuk menjamin objektivitas serta memaksimalkan pemanfaatan keahlian/pengetahuan lokal (Untuk lebih lanjut mengenai strategi pengembangan kapasitas, lihat Bab 8 di bawah.).

Bagian 6 Pengendalian Pembangunan

Mengapa Perlu Pengendalian (dalam Pembangunan) ? • Merupakan peran organisasi dilakukan oleh Pimpinan terhadap manajemen pembangunan. • Pengendalian Pembangunan diarahkan pada efisiensi pengeluaran negara (pro anti-KKN). • Pengoptimalan Tugas Pokok dan Fungsi lembaga negara yang sudah ada. • Pengoptimalan peranserta masyarakat secara proaktif dalam pengawasan penggunaan keuangan negara. • Penegakan upaya pengawasan dan penilaian.
Kapan Perlu Pengendalian (dalam Pembangunan) ? • Pra-APBN/APBD: Pengendalian terhadap penyusunan program dan proyek yang dibiayai oleh negara (untuk langkah pencegahan awal sebelum APBN/APBD menjadi UU-APBN/Perda APBD). • Post-APBN/APBD: Pengendalian (Pemantauan Pelaksnaan) terhadap pemanfaatan keuangan negara yang dikelola oleh Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) (atau dinas-dinas daerah) dalam pengadaan barang dan jasa. • Hasil/Dampak Program/Proyek: Penilaian terhadap hasil dan dampak pada setiap program/proyek pembangunan.

Dimana Perlu Pengendalian (dalam Pembangunan) dan Bagaimana ? • Penyusunan daftar prioritas kebutuhan untuk penyediaan pelayanan publik dan pembangunan (oleh unit-unit perencanaan sektoral, Bappeda, Bappenas, Depkeu, Asdakeu). • Rencana anggaran • Penyusunan rencana anggaran negara (Pemerintah Pusat dan DPR serta negara yang tertuang Pemerintah Daerah dan DPRD). dalam APBN disahkan DPR sbg UU-APBN • Pelayanan publik dan Pra-APBN/ • DIP dsahkan Depkeu. pembangunan yang • DAU disahkan APBD belum dicapai harus Depkeu. ditingkatkan • Pimpinan unit kerja kuantitas dan dan para staf kualitasnya (timbul Dasar menjalankan kebutuhan baru). Tupoksi-nya. Penyusunan Post-APBN/ • Mempertahankan dan • Pimpro memelihara Kebutuhan APBD menyelenggarakan pencapaian program/proyek/kegia pelayanan publik tan/tolok ukur-nya. yang telah berhasil Hasil • Pengadaan barang dicapai. dan jasa dan diselenggarakan oleh Dampak Pemerintah untuk menunjang penyediaan • Pelayanan publik dan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat pelayanan publik da dan Pemerintah Daerah mencapai hasil yang ditargetkan (target berdasarkan pembangunan. indikator yang telah ditentukan). • Pelayanan publik dan pembangunan berdampak terhadap pencapaian tujuan bernegara dan kepuasan warga negara.

Apa Instrumen Pengendalian (dalam Pembangunan) ? • Daftar Prioritas Kebutuhan (tertuang juga dalam dokumen pembangunan). • Rencana Anggaran Negara (RAPBN/RAPBD). • Progress Report. • Kompilasi Daftar Prioritas Kebutuhan Daerah. • Kompilasi Progress Report. • Rencana Anggaran Daerah (RAPBD). • Manajerial Report. • Kompilasi Manajerial report. • Laporan Hasil Pemeriksaan (Evaluation Report) Pasca- Pra-APBN/ Program/Proyek APBD • Progress Report Daerah. • Kompilasi Progress Report • Laporan Dugaan Daerah. Dasar Penyelewengan • Manajerial Report Daerah. Penyusunan Post-APBN/ Penggunaan Keuangan • Kompilasi Manajerial Report Negara. Kebutuhan Daerah. APBD • Laporan Hasil Pemeriksaan (Evaluation Report) Pasca- Program/Proyek Daerah. Hasil dan • Laporan LSM. • Pengaduan masyarakat. Dampak • Hasil Spot-chekking. • Laporan Penilaian Hasil dan Dampak. • Laporan LSM. • Pengaduan masyarakat. • Hasil Spot-chekking.

Bagian 7 Indikator Monitoring dan Evaluasi

Hirarki Substansi Pembangunan dan Hirarki Indikator Pembangunan Hirarki Hirarki Substansi Indikator Pembangunan Pembangunan Pe ng uk ur an Ki ne rja Pe RPJMN/RPJMD (M re on nc i an to rin aa n g, da Ev n al Pe ua ng si an , da gg n ar Pe an ng Pr en og da ra lia m n) Pe m ba ng un an

Besaran dan Skala Indikator Pembangunan Besaran untuk Sasaran Prioritas ditandai oleh indikator impact (dampak). Suatu besaran akan didefinisikan sebagai indikator impact apabila besaran yang ada merupakan perwujudan pengaruh yang ditimbulkan (baik positif maupun negatif) oleh setiap tingkatan indikator outcome maupun indikator output berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Biasanya dinyatakan dengan angka/tingkat. Besaran untuk Program ditandai oleh indikator outcome (hasil). Suatu besaran akan didefinisikan sebagai indikator outcome apabila besaran yang ada merupakan perwujudan pencapaian hasil/manfaat dari beberapa output (keluaran). Biasanya dinyatakan dengan kapasitas, frekuensi, dsj. Besaran untuk Kegiatan ditandai oleh indikator output (keluaran). Suatu besaran akan didefinisikan sebagai indikator output apabila besaran yang ada merupakan perwujudan suatu produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai pencapaian hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan berdasarkan input yang telah dipergunakan. Biasanya dinyatakan dengan jumlah dalam satuan metrik (meter, persegi, volume), atau minimal satuan interval (sekian kali, sekian laporan, dsj). 38

Dimensi Indikator Pembangunan (1) Data (dasar) Sumber untuk menentukan besaran (magnitud) suatu indikator. Indikator output (keluaran) 1 satuan metrik, misal: penyediaan benih sebanyak 1 ton. 1 satuan kualitas, misal: penyediaan 5 kali pertemuan. Indikator outcome (hasil) 1 satuan metrik dibandingkan dengan 1 satuan metrik lainnya dibandingkan dengan 1 satuan waktu. Misal: Kapasitas produksi gabah 5 ton per hektar per 3 bulan (1 kali panen) 1 satuan kualitas dibandingkan dengan 1 satuan kualitas lainnya dibandingkan dengan 1 satuan waktu. Misal: Frekuensi mediasi konflik 5 kali per 1 kali pertemuan per 1 tahun. 39

Dimensi Indikator Pembangunan (2) Indikator impact (dampak) 1 satuan indikator outcome dikalikan dengan 1 satuan indikator outcome lainnya. Misal: Ketahanan pangan sebesar 40 juta ton untuk 200 juta penduduk. Ketahanan pangan adalah dampak dari Produksi gabah 5 ton per hektar per 3 bulan (1 kali panen), Penyediaan air, Penyediaan modal kerja petani, …. 40

Menguji Validitas Indikator
Kelompok Sasaran Prioritas dalam Agenda I Sasaran Agenda I: Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai 3 Sasaran 7 Prioritas = 7 Bab Prioritas untuk Sasaran 1 Visi: 1. Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antarkelompok Masyarakat Bab 2 2. Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur Bab 3 Sasaran pertama adalah meningkatnya rasa aman dan damai tercermin dari menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok Terwujudnya 3. Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas Bab 4 maupun golongan masyarakat; menurunnya angka kriminalitas secara nyata di perkotaan dan pedesaan; serta menurunnya secara nyata angka kehidupan perampokan dan kejahatan di lautan dan penyelundupan lintas batas. masyarakat, Prioritas untuk Sasaran 2 bangsa, dan Sasaran kedua adalah semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang tercermin 1. Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme Bab 5 tertanganinya kegiatan-kegiatan yang ingin memisahkan diri dari NKRI; meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman bahaya negara yang 2. Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme Bab 6 terorisme bagi tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dari ancaman dalam maupun luar negeri. aman, bersatu, 3. Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara Bab 7 rukun dan Sasaran ketiga adalah semakin berperannya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Untuk itu, prioritas pembangunan diletakkan pada Prioritas untuk Sasaran 3 damai. Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional dengan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas diplomasi 1. Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional –> Bab 8 Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan Terwujudnya pemantapan integrasi regional khususnya di ASEAN; serta melanjutkan komitmen Indonesia terhadap upaya-upaya pemantapan perdamaian dunia. masyarakat, Kelompok Sasaran Prioritas dalam Agenda II bangsa, dan negara yang Prioritas untuk Sasaran 1 menjunjung 1. Pembenahan Sistem Hukum Nasional dan Politik Hukum Bab 9 Sasaran Agenda II: Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis tinggi hukum, 2. Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk Bab 10 kesetaraan, dan 3. Penghormatan, Pemenuhan, dan Penegakan atas Hukum dan Pengakuan atas HAM Bab 11 5 Sasaran 7 Prioritas = 7 Bab hak asasi Prioritas untuk Sasaran 2 manusia. Sasaran pertama adalah meningkatnya keadilan dan penegakan hukum yang tercermin dari terciptanya sistem hukum yang adil, konsekuen, dan 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan Serta Kesejahteraan dan PA Bab 12 tidak diskriminatif serta yang memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; terjaminnya konsistensi seluruh Terwujudnya peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah sebagai bagian dari upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Prioritas untuk Sasaran 3 kepastian hukum. Prioritas penegakan hukum diberikan pada pemberantasan korupsi dengan menindak pelaku tindak pidana korupsi beserta perekonomian 1. Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah Bab 13 pengembalian uang hasil korupsi kepada negara; pencegahan dan penanggulangan terorisme, serta pembasmian penyalahgunaan obat terlarang. yang mampu Khusus dalam upaya pemberantasan korupsi, perhatian diberikan pada upaya untuk meningkatkan pemberdayaan Komisi Pemberantasan Tindak menyediakan Prioritas untuk Sasaran 4 Pidana Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) serta pemberdayaan Komisi Pengawas Kejaksaan sebagai kesempatan pengawasan eksternal dari masyarakat terhadap kinerja aparat kejaksaan. 1. Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa Bab 14 kerja dan Sasaran kedua adalah terjaminnya keadilan gender bagi peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang tercemin penghidupan Prioritas untuk Sasaran 5 dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik; membaiknya angka GDI (Gender-related Development Index) dan yang layak serta 1. Perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh Bab 15 angka GEM (Gender Empowerment Measurement); dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; serta meningkatnya memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak. pondasi yang Kelompok Sasaran Prioritas dalam Agenda III Sasaran ketiga adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan kepemerintahan daerah kokoh bagi yang baik serta terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang pembangunan Prioritas untuk Sasaran 1 lebih tinggi dalam rangka meningkatkan keadilan bagi daerah-daerah untuk membangun. yang 1. Penanggulangan Kemiskinan Bab 16 berkelanjutan. Sasaran keempat adalah meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat yang tercermin dari: (1) berkurangnya secara nyata praktek 2. Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas Bab 17 korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas; (2) terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, 3. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur Bab 18 akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa; (3) terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, 4. Revitalisasi Pertanian Bab 19 kelompok, atau golongan masyarakat; (4) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. 5. Pemberdayaan Koperasi dan UKM Bab 20 Sasaran kelima adalah terlaksananya pemilihan umum tahun 2009 secara demokratis, jujur, dan adil dengan menjaga momentum konsolidasi 6. Peningkatan Pengelolaan BUMN Bab 21 demokrasi yang sudah terbentuk berdasarkan hasil pemilihan umum secara langsung tahun 2004. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas 7. Peningkatan Kemampuan IPTEK Bab 22 pembangunan diletakkan pada perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh dengan kebijakan yang diarahkan pada optimalisasi fungsi 8. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan Bab 23 serta hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif; mendorong lebih lanjut upaya pemberdayaan masyarakat; meningkatkan kualitas 9. Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro Bab 24 partai-partai politik dan penyelenggaraan pemilu, sejalan dengan amanat konstitusi. Prioritas untuk Sasaran 2 1. Pembangunan Perdesaan Bab 25 2. Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Bab 26 Sasaran Agenda III: Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera Prioritas untuk Sasaran 3 5 Sasaran 18 Prioritas = 18 Bab 1. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan yang Berkualitas Bab 27 Guidance 2. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang lebih Berkualitas Bab 28 Sasaran pertama adalah menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu 3. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Bab 29 mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Kemiskinan Strategi: 4. Pembangunan Kependudukan, & Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda & Olahraga Bab 30 dan pengangguran diatasi dengan strategi pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat. 5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Bab 31 1. Strategi Sasaran kedua adalah berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang tercermin dari meningkatnya peran perdesaan sebagai basis pertumbuhan Prioritas untuk Sasaran 4 Penataan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan; meningkatnya pembangunan pada daerah-daerah terbelakang dan 1. Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup Bab 32 Kembali tertinggal; meningkatnya pengembangan wilayah yang didorong oleh daya saing kawasan dan produk-produk unggulan daerah; serta meningkatnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil dengan memperhatikan Indonesia Prioritas untuk Sasaran 5 keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah. 1. Percepatan pembangunan infrastruktur Bab 33 Sasaran ketiga adalah meningkatnya kualitas manusia yang secara menyeluruh tercermin dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia 2. Strategi (IPM) serta meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama. Secara lebih rinci, sasaran meliputi: Pembangu •Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan yang antara lain ditandai oleh …. Kelompok Sasaran Prioritas Khusus melengkapi Agenda III •Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang ditandai oleh … nan •Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, yang ditandai … Indonesia Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara •Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas yang ditandai … •Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta 1. Sasaran dalam tahap tanggap darurat adalah penyelamatan korban. meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan 2. Sasaran dalam tahap rekonstruksi adalah terbangunnya kembali seluruh sistem sosial dan ekonomi. masyarakat. Bab 34 Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana Sasaran keempat adalah membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan. Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan Bab 35 Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan Sasaran kelima adalah membaiknya infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan.

Indikator yang Bersifat Intangible dan Tangible • Dalam suatu program, biasanya terdapat program yang indikatornya tidak dapat dinyatakan secara numerik. Hal ini sangat menyulitkan dalam monitoring dan evaluasi. • Untuk mengatasi hal tersebut, maka untuk program yang indikatornya bersifat intangible (tidak dapat diukur) disarankan minimal menggunakan dimensi waktu dalam pengumpulan datanya. • Untuk program yang indikatornya bersifat tangible, permasalahan biasanya terletak pada inkonsistensi dalam penetapan indikatornya. Contoh Tangible Intangible Ukuran Metrik, Rasio Waktu Jenis program Program-program Program-program seperti agama, kebudayaan, fisik. dsj Indikator Angka Partisipasi • Jumlah cagar budaya yang dikonservasi dalam (indikator Sekolah rasio setahun dimensi waktu. outcome) antara jumlah siswa • Jumlah cagar budaya yang dikonservasi dalam terhadap jumlah anak setahun yang dijadikan obyek wisata yang usia sekolah. dikunjungi wisatawan dalam setahun.

TERIMA KASIH

Biodata Ringkas Jabatan: Kepala Sub-Direktorat Evaluasi Kinerja Perekonomian pada Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Karya Tulis (buku), antara lain: Manajemen Pembangunan Indonesia (Gramedia/Elexmedia Komputindo, 2006) Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat (Gramedia/Elexmedia Komputindo, 2007) Pencapaian Millennium Development Goals Indonesia 2007 (UNDP/Bappenas, 2007) Manajemen Privatisasi BUMN (Gramedia/Elexmedia Komputindo, 2008) Website: http://www.wrihatnolo.blogspot.com http://www.slideshare.net/wrihatnolo Email: wrihatnolo@yahoo.com rizang.wrihatnolo@ruhr-uni-bochum.de Telepon (HP) 0811.112266

About these ads
 
4 Komentar

Ditulis oleh pada 13/07/2009 in HIV/AIDS

 

4 responses to “MONITORING DAN EVALUASI

  1. ros

    04/03/2014 at 11:57 am

    tulisannya sangat bermanfaat bagi saya dlm penyusunan laporan monev Bid.Peternakan Makassar ,, terima kasih

     
    • Hafidz

      13/03/2014 at 7:10 pm

      Wah mohon maaf.. saya tidak menguasai tentang peternakan…

       
  2. ros

    04/03/2014 at 11:59 am

    mohon petunjuknya dalam pembuatan laporan monev ini

     
    • Hafidz

      31/03/2014 at 8:21 am

      Mohon maaf saya tidak menguasai format pembuatan laporan bidang peternakan tersebut. hal ini sangat tergantung dari tujuan anda monev, dan bisa dibuat berdasarkan indikator input-proses-output-outcome-impact

      salam,

       

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 25 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: